8 Layanan Fintech Dikenakan PPN, Pajak Dihitung dari Biaya Layanan
PPN atas jasa fintech bukan pajak baru, dan yang dipajaki adalah imbalan jasa penyelenggara, bukan jumlah uang yang ditransfer atau diinvestasikan.
Temukan wawasan terbaru dan pengetahuan profesional dari para ahli konsultan kami
PPN atas jasa fintech bukan pajak baru, dan yang dipajaki adalah imbalan jasa penyelenggara, bukan jumlah uang yang ditransfer atau diinvestasikan.
Laba Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) badan akan dikenakan pajak tambahan yang disebut branch profit tax (BPT) ketika laba tersebut dikirimkan ke kantor pusat.
Membaca delapan contoh ini sekarang jauh lebih murah daripada membaca laporan asurans dengan pengecualian nanti.
Penandatanganan GIR MCAA tidak menambah jenis pajak baru, melainkan memperkuat cara DJP memperoleh dan memeriksa data pajak minimum global yang sudah diatur dalam PMK 136/2024 dan PER-6/PJ/2026.
Penjelasan lengkap dari DJP mengenai sistem SPP-TDLN untuk meluruskan isu kemunculan pajak transaksi digital baru di Indonesia.
Mengabaikan kewajiban ini berisiko membuat SPT Tahunan PPh Badan dianggap tidak lengkap dan berujung sanksi pemeriksaan pajak.
Berdasarkan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, Ditjen AHU Kementerian Hukum akan memblokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) bagi Perseroan Terbatas (PT) yang belum menyampaikan laporan tahunan periode 2025 kepada negara paling lambat 31 Desember 2026.
Sering bertransaksi dengan vendor, konsultan, atau pemegang lisensi di luar negeri? Jangan sampai salah potong pajak! Sebagai pihak pembayar di Indonesia, perusahaan Anda memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 26.
Mulai 2027, pemerintah berencana memperluas insentif ini ke seluruh sektor usaha dengan ambang batas gaji yang sama.
Peluang pendapatan dari perdagangan karbon, yang kini didorong KLH, hanya terbuka bagi pihak yang emisinya terukur, kegiatannya terdokumentasi, dan hasilnya lolos verifikasi lembaga independen yang terakreditasi.
Melalui KEP-239/PJ/2026, Wajib Pajak yang memiliki tunggakan atau keterlambatan administrasi pajak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelonggaran sanksi sesuai syarat yang berlaku.
Di sejumlah negara Eropa, kini panas itu dialirkan ke jaringan pemanas kota dan dipakai untuk menghangatkan rumah, sekolah, dan perkantoran.