Indonesia Teken GIR MCAA: Apa Artinya bagi Grup Perusahaan Multinasional

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), resmi menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR MCAA). Perjanjian ini membuka jalan bagi Indonesia untuk bertukar data pajak minimum global secara otomatis dengan negara mitra mulai 2027. Bagi grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi minimal €750 juta, artinya data pajak mereka akan lebih mudah dipantau lintas negara. Artikel ini menjelaskan apa itu GIR MCAA, siapa yang terdampak, tenggat yang perlu diperhatikan, dan langkah yang sebaiknya segera diambil.

Sekilas tentang pajak minimum global

Pajak minimum global adalah kesepakatan internasional yang disusun OECD dan G20. Tujuannya sederhana: grup perusahaan multinasional besar harus membayar pajak dengan tarif efektif minimal 15% di setiap negara tempat mereka beroperasi. Jika tarif efektif di suatu negara di bawah 15%, selisihnya ditagih sebagai pajak tambahan (top-up tax). Aturan ini dikenal dengan nama GloBE (Global Anti-Base Erosion Rules) atau Pilar Dua.

Indonesia mengadopsi aturan ini melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 (PMK 136/2024), yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Aturan teknisnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026, yang terbit pada 4 Mei 2026. Pajak tambahan dipungut melalui tiga mekanisme: pajak minimum domestik (DMTT), pengenaan di tingkat induk (IIR), dan pengenaan atas pembayaran yang pajaknya terlalu rendah (UTPR).

Siapa yang terkena

Aturan ini hanya berlaku bagi perusahaan di Indonesia yang menjadi bagian dari grup multinasional dengan peredaran bruto (omzet) tahunan paling sedikit €750 juta. Angka ini dihitung dari laporan keuangan konsolidasi induk utama grup, dan harus terpenuhi minimal dalam 2 dari 4 tahun terakhir.

Perusahaan lokal tanpa induk atau anak usaha di luar negeri, serta usaha kecil dan menengah, tidak terkena aturan ini.

Cakupannya tetap besar. Per 28 Oktober 2026, DJP mengidentifikasi 22.662 wajib pajak dari 1.988 grup usaha yang terindikasi masuk cakupan. Dari jumlah itu, baru 5.757 wajib pajak atau sekitar 25% yang sudah menambahkan status sebagai wajib pajak GloBE.

Apa itu GIR dan GIR MCAA

GIR (GloBE Information Return) adalah formulir laporan standar yang memuat informasi penerapan pajak minimum global dalam satu grup. Isinya antara lain struktur grup, perhitungan tarif pajak efektif di setiap negara, dan besaran pajak tambahan. Formulir ini terdiri atas bagian umum tentang grup dan bagian rinci untuk setiap negara tempat grup beroperasi.

Pada dasarnya, setiap entitas dalam grup wajib menyampaikan GIR ke otoritas pajak di negaranya masing-masing. Untuk grup yang beroperasi di puluhan negara, beban ini cukup berat.

GIR MCAA adalah perjanjian antarotoritas pajak untuk mempertukarkan isi GIR secara otomatis. Dengan perjanjian ini berlaku mekanisme central filing: grup cukup melaporkan GIR di negara tempat induk utama (ultimate parent entity) atau entitas pelapor yang ditunjuk berada. Otoritas pajak di negara tersebut kemudian meneruskan data ke negara mitra yang relevan.

Indonesia menjadi penanda tangan ke-41. Sebelumnya, 40 yurisdiksi sudah bergabung, termasuk Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Bagi Indonesia, pertukaran GIR secara otomatis dijadwalkan mulai 2027.

Dampak praktis bagi perusahaan

Pelaporan berpotensi lebih ringkas. Jika induk utama berada di negara yang juga menandatangani GIR MCAA dan memiliki hubungan pertukaran aktif dengan Indonesia, GIR yang dilaporkan induk dapat dikirim ke DJP tanpa perlu dilaporkan ulang secara penuh di Indonesia. Namun, ini tidak otomatis menghapus kewajiban di dalam negeri. Menurut Pasal 12 PER-6/PJ/2026, entitas di Indonesia tetap wajib menyampaikan GIR jika ditunjuk sebagai entitas pelapor atau jika syarat pelaporan lokal lainnya terpenuhi. Selain itu, setiap wajib pajak GloBE tetap wajib menyampaikan Notifikasi kepada DJP, yang antara lain memuat identitas induk utama dan entitas pelapor.

Pengawasan lebih ketat. Dengan pertukaran otomatis, DJP akan menerima data grup dari negara lain. Data ini dapat dibandingkan dengan SPT, laporan keuangan, dokumentasi harga transfer, dan laporan per negara (Country-by-Country Report). Perbedaan angka antarlaporan berpotensi memicu permintaan klarifikasi atau pemeriksaan.

Konsistensi data menjadi kunci. Angka yang dilaporkan induk di luar negeri harus selaras dengan angka yang dilaporkan entitas di Indonesia. Koordinasi antara tim pajak lokal dan kantor pusat grup menjadi semakin penting.

Tenggat yang perlu diperhatikan

Tabel berikut berlaku untuk grup dengan tahun buku kalender (Januari–Desember) yang mulai masuk cakupan pada tahun pengenaan 2025.

GIR disampaikan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak DJP, dan tanda terimanya wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh GloBE. Untuk tahun pengenaan berikutnya, batas waktu GIR kembali menjadi 15 bulan. Untuk tahun pengenaan yang dimulai paling lambat 31 Desember 2028, entitas pelapor juga dapat memakai format pelaporan sederhana masa transisi (Transitional Simplified Reporting Framework) sesuai Pasal 30 PER-6/PJ/2026.

Langkah yang sebaiknya segera dilakukan

1. Pastikan status cakupan. Uji omzet konsolidasi grup terhadap ambang €750 juta dalam empat tahun terakhir. DJP juga mengimbau grup untuk memeriksa laporan keuangan konsolidasinya.

2. Tambahkan status wajib pajak GloBE. Jika grup masuk cakupan tetapi belum terdaftar, segera ajukan melalui Portal Wajib Pajak dan koordinasikan dengan KPP tempat perusahaan terdaftar.

3. Petakan siapa yang melapor GIR. Pastikan di negara mana induk utama berada, apakah negara itu menandatangani GIR MCAA, dan apakah entitas di Indonesia ditunjuk sebagai entitas pelapor.

4. Siapkan data perhitungan. Kumpulkan data laba dan pajak per negara untuk menghitung tarif pajak efektif, serta cek apakah ketentuan safe harbour dapat dipakai untuk menyederhanakan perhitungan.

5. Selaraskan dengan laporan lain. Cocokkan angka GIR dengan laporan keuangan, SPT PPh Badan, dokumentasi harga transfer, dan Country-by-Country Report.

6. Anggarkan pajak tambahan. Jika ada pajak tambahan terutang untuk tahun pengenaan 2025, pastikan pembayarannya selesai sebelum 31 Desember 2026.

Kesimpulan

Penandatanganan GIR MCAA tidak menambah jenis pajak baru. Perjanjian ini memperkuat cara DJP memperoleh dan memeriksa data pajak minimum global yang sudah diatur dalam PMK 136/2024 dan PER-6/PJ/2026. Bagi grup multinasional dengan omzet minimal €750 juta, pelaporan bisa menjadi lebih ringkas melalui central filing, tetapi data yang dilaporkan akan lebih mudah dicocokkan lintas negara. Waktu yang tersisa tidak banyak: pajak tambahan tahun pengenaan 2025 harus dibayar paling lambat 31 Desember 2026, dan GIR pertama jatuh tempo 30 Juni 2027. Perusahaan yang masuk cakupan sebaiknya segera memastikan status pendaftaran, memetakan entitas pelapor, dan menyelaraskan data dengan kantor pusat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apakah perusahaan saya terkena pajak minimum global? Hanya jika perusahaan Anda bagian dari grup multinasional dengan omzet konsolidasi minimal €750 juta, dalam setidaknya 2 dari 4 tahun terakhir. Perusahaan lokal tanpa grup lintas negara tidak terkena.

2. Apakah GIR MCAA berarti ada pajak baru atau tarif yang naik? Tidak. GIR MCAA hanya mengatur pertukaran data antarnegara. Kewajiban pajak tambahan tetap mengacu pada PMK 136/2024, dengan tarif efektif minimum 15%.

3. Induk perusahaan kami ada di luar negeri. Apakah kami tetap harus melapor GIR di Indonesia? Belum tentu. Jika induk melapor GIR di negara yang memiliki hubungan pertukaran aktif dengan Indonesia, data dapat dikirim ke DJP lewat GIR MCAA. Namun, entitas di Indonesia tetap wajib menyampaikan Notifikasi, dan tetap wajib melapor GIR jika ditunjuk sebagai entitas pelapor atau syarat pelaporan lokal dalam PER-6/PJ/2026 terpenuhi.

4. Kapan batas waktu GIR pertama? Untuk grup yang mulai masuk cakupan pada tahun pengenaan 2025 dengan tahun buku kalender, batas waktunya 30 Juni 2027. Untuk tahun-tahun berikutnya, batasnya 15 bulan setelah akhir tahun pengenaan.

5. Kami belum menambahkan status wajib pajak GloBE, padahal tenggatnya 30 September 2026. Apa yang harus dilakukan? Segera ajukan penambahan status melalui Portal Wajib Pajak dan berkoordinasi dengan KPP tempat perusahaan terdaftar. DJP menyatakan siap memberikan asistensi kepada wajib pajak GloBE. Konsultasikan juga konsekuensi keterlambatan dengan penasihat pajak Anda.

Butuh pendampingan? BATS Consulting siap membantu

Pajak minimum global menuntut data yang rinci, perhitungan yang tepat, dan koordinasi lintas negara. BATS Consulting, Kantor Jasa Akuntan yang berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, dapat membantu perusahaan Anda untuk:

• menguji apakah grup masuk cakupan GloBE;

• menghitung tarif pajak efektif per negara dan potensi pajak tambahan;

• menyiapkan data untuk GIR, Notifikasi, dan SPT Tahunan PPh GloBE;

• menyelaraskan data GloBE dengan laporan keuangan, dokumentasi harga transfer, dan Country-by-Country Report;

• menyiapkan koordinasi dengan kantor pusat grup dan komunikasi dengan KPP.