8 Layanan Fintech Dikenakan PPN, Pajak Dihitung dari Biaya Layanan

Belakangan beredar kabar bahwa transfer antarbank dan transaksi dompet digital akan dikenai PPN mulai 9 November 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara membantah kabar itu pada 3 November 2026. Menurutnya, tidak ada kebijakan baru yang otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank atau dompet digital. Ia menjelaskan bahwa PPN atas jasa penyelenggaraan teknologi finansial (fintech) sudah berlaku sejak 2022 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022, dan yang dikenai pajak adalah biaya jasanya. 

Masyarakat sering kali keliru membedakan dua aturan pajak digital, yakni PMK 69/2022 dan PMK 49/2026. Padahal, keduanya mengatur hal yang sangat berbeda.

PMK 69/2022 merupakan aturan yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN khusus untuk penyelenggaraan layanan fintech. Aturan ini sudah berlaku sejak 1 Mei 2022 dan masih terus digunakan oleh Kementerian Keuangan hingga tahun 2026.

Sementara itu, PMK 49/2026 berfokus pada pemungutan PPN untuk transaksi produk dan jasa digital yang berasal dari luar negeri, seperti layanan streaming film dan game online. Menurut Menteri Keuangan, kebingungan di tengah masyarakat terjadi murni karena adanya pencampuran pemahaman antara aturan pajak layanan fintech dengan aturan pajak transaksi digital lintas negara tersebut.

Delapan Jasa Fintech yang Dikenai PPN

Pasal 4 PMK 69/2022 menyebut delapan jenis jasa penyelenggaraan fintech yang dikenai PPN:

Banyak orang mengira PPN pada layanan fintech dihitung dari total uang yang ditransaksikan. Padahal, pajak ini hanya dikenakan pada pendapatan yang diterima oleh pihak penyelenggara fintech saja. Pendapatan tersebut bisa berupa biaya layanan (fee), komisi, atau Merchant Discount Rate (MDR), yakni potongan biaya yang dibayarkan oleh pedagang kepada penyedia layanan pembayaran seperti pada transaksi QRIS.

Mengenai besaran pajaknya, Pasal 3 PMK 131/2024 mengatur cara perhitungan yang spesifik. PPN dihitung dari tarif 12 persen dikalikan dengan besaran nilai tertentu, yaitu 11/12 dari biaya layanan. Jika disederhanakan, beban PPN efektif yang sebenarnya dikenakan hanyalah sebesar 11% dari biaya layanan tersebut.

Sebagai contoh penerapannya, jika anda mentransfer dana melalui dompet digital dengan biaya layanan sebesar Rp1.500. Perhitungan pajaknya dimulai dengan mencari dasar pengenaan pajak, yakni 11/12 dari biaya layanan tersebut, yang menghasilkan angka Rp1.375. Selanjutnya, nilai inilah yang dikalikan dengan tarif PPN 12 persen, sehingga beban pajaknya menjadi Rp165. Dengan demikian, total biaya layanan yang harus Anda bayarkan beserta pajaknya adalah Rp1.665.

Hal penting yang perlu dicatat adalah nilai PPN ini tidak dipengaruhi oleh besaran uang yang dikirim. Entah Anda mentransfer Rp100 ribu maupun Rp10 juta, pajaknya akan tetap Rp165 asalkan biaya layanannya sama. Konsep ini sejalan dengan penegasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Desember 2024 bahwa nominal PPN tidak akan berubah selama biaya jasanya tetap.

Sementara itu, dari sisi penyedia layanan, perusahaan fintech yang telah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut, menyetor, melaporkan PPN, dan membuat faktur pajaknya. Khusus untuk platform layanan urun dana (crowdfunding) dan pinjaman daring (P2P lending), aturan yang berlaku secara spesifik menggolongkan mereka sebagai PKP pedagang eceran.

Meskipun ada aturan pengenaan pajak, tidak semua komponen dalam ekosistem fintech menjadi objek PPN. Sebagai contoh, saldo uang yang tersimpan di dalam uang elektronik atau dompet digital tidak akan dikenakan pajak. Berdasarkan aturan Pasal 8 PMK 69/2022, saldo tersebut beserta berbagai jenis poin pendukungnya, termasuk dalam kategori barang yang tidak dikenai PPN.

Selain itu, pembebasan PPN juga berlaku untuk produk asuransi dan transaksi pinjam-meminjam dana. Jika Anda membeli asuransi melalui platform digital, produk asuransinya sendiri terbebas dari PPN, tetapi jasa platform yang memfasilitasinya tetap dikenakan pajak. Prinsip serupa berlaku pada layanan pinjaman online; transaksi aliran dana antara pemberi dan penerima pinjaman sepenuhnya bebas PPN, namun komisi atau imbalan yang diterima oleh pihak platform tetap menjadi objek pajak.

Satu catatan penting yang perlu Anda ingat, pengecualian ini tidak berlaku untuk biaya administrasi. Biaya administrasi yang ditarik oleh penerbit uang elektronik, termasuk harga pembelian kartu fisik, tetap masuk ke dalam dasar pengenaan pajak sehingga wajib dikenakan PPN.

Kesimpulan

PPN atas jasa fintech bukan pajak baru. Aturannya ada di PMK 69/2022 dan sudah berlaku sejak 1 Mei 2022. Delapan jenis jasa fintech menjadi objek PPN, dan yang dipajaki adalah imbalan jasa penyelenggara, bukan jumlah uang yang ditransfer atau diinvestasikan. Pengguna cukup memahami bahwa PPN melekat pada biaya layanan. Penyelenggara dan pelaku usaha sebaiknya memeriksa status PKP, dasar pengenaan pajak, dan dokumen pemungutan agar kewajiban dan hak pajaknya tercatat dengan benar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apakah transfer antarbank atau antardompet digital kini dikenai PPN?

Tidak ada kebijakan baru yang otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer, kata Menteri Keuangan pada 3 November 2026. PPN hanya dikenakan atas imbalan jasa penyelenggara yang memenuhi ketentuan PMK 69/2022, bukan atas nominal uang yang dipindahkan.

2. Apakah PPN fintech baru berlaku 9 November 2026?

Tidak. PMK 69/2022 berlaku sejak 1 Mei 2022. Tanggal 9 November 2026 dalam pemberitaan dikaitkan dengan SPP-TDLN, yaitu pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri, yang diatur dalam PMK 49/2026.

3. Jika saya mengirim Rp10 juta, apakah PPN dihitung dari Rp10 juta?

Tidak. PPN dihitung dari biaya layanan. Jika biaya layanan Rp1.500, PPN-nya sekitar Rp165 sesuai contoh di atas, baik untuk transfer Rp100.000 maupun Rp10 juta.

4. Apakah saldo uang elektronik atau poin reward dikenai PPN?

Tidak. Pasal 8 PMK 69/2022 menyatakan uang dalam uang elektronik atau dompet elektronik, termasuk poin bonus, isi ulang, hadiah, dan loyalitas, adalah barang yang tidak dikenai PPN.

5. Apakah bunga pinjaman dan premi asuransi dari platform fintech dikenai PPN?

Menurut Kementerian Keuangan, tidak. Penempatan dana oleh pemberi pinjaman dan jasa asuransi dibebaskan dari PPN. Yang dikenai PPN adalah imbalan yang diterima platform atas jasa yang difasilitasinya.

Konsultasikan Kewajiban PPN Fintech Anda dengan BATS Consulting

Apakah bisnis Anda tergolong salah satu dari delapan jasa fintech di atas, atau Anda menggunakan layanan fintech dalam operasional perusahaan? BATS Consulting adalah Kantor Jasa Akuntan yang berbasis di Jakarta. Kami membantu Anda:

• memetakan jenis layanan dan dasar pengenaan PPN atas model bisnis Anda;

• memeriksa status PKP, faktur pajak, dan pelaporan SPT Masa PPN;

• menelaah pajak masukan atas biaya layanan dan MDR yang Anda bayar;

• menyusun pembukuan dan laporan keuangan yang siap diaudit.

Hubungi tim BATS Consulting untuk konsultasi awal.