Temukan wawasan terbaru dan pengetahuan profesional dari para ahli konsultan kami
Regulasi sudah bergerak, tetapi ketersediaan bioetanol menjadi kendala nyata.
Indonesia menyimpan potensi panas bumi terbesar di dunia, tetapi baru sekitar 12 persen yang dimanfaatkan.
Menaikkan nilai aset hampir selalu berarti menaikkan laba atau ekuitas. Di sinilah letak daya tariknya bagi pihak yang ingin memoles kinerja.
Kita tidak bisa melindungi diri dari semua kemungkinan masa depan, tetapi kita harus meregangkan imajinasi tentang seperti apa masa depan itu—karena kegagalan proyeksi di masa lalu biasanya adalah kegagalan imajinasi.
PSAK 118 hadir untuk membuat laporan laba rugi lebih terstruktur, konsisten, dan lebih gampang dibaca serta dibandingkan oleh investor maupun pihak pembuat keputusan.
Memahami integrasi data PLN, perbankan, dan OJK ke dalam sistem Coretax serta dampaknya terhadap pelaporan dan pemeriksaan SPT wajib pajak.
Sekitar 99% kejadian karhutla di Indonesia bersumber dari aktivitas manusia, yang artinya karhutla adalah masalah tata kelola lahan dan penegakan hukum, bukan semata masalah cuaca.
Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) PMK-108/2025, untuk setiap Rekening Keuangan Baru, lembaga keuangan wajib meminta pernyataan diri kepada calon pemegang rekening, dan formulir itu harus merupakan bagian terpisah dari dokumen pembukaan rekening.
Perbedaan paling mendasar antara ISO 14001:2015 dan ISO 14001:2026 terletak pada orientasinya—versi 2015 lebih menekankan kepatuhan regulasi, sementara versi 2026 mendorong pengelolaan lingkungan sebagai strategi ketahanan bisnis jangka panjang.
POJK 10/2026 pada dasarnya merupakan perubahan atas POJK 14/2023 untuk menyesuaikan rezim perdagangan karbon melalui bursa dengan kerangka baru dalam Perpres 110/2025.
Perusahaan yang baru berdiri di tengah tahun 2025 tetap memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak tersebut, meskipun periode usahanya belum genap satu tahun dan meskipun belum membukukan penghasilan.
Cara kerja DJP dalam menangani sidang itu kini diperbarui lewat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-6/PJ/2026 yang ditetapkan pada 1 Juli 2026.