Topik seputar Pajak Penghasilan dan peraturannya
Pergantian pengurus hanya mengubah urutan penagihan, bukan menghapus tanggung jawab utang pajak perusahaan.
Memindai kode QR tidak menciptakan jenis pajak apa pun — QRIS adalah kanal pembayaran, sama halnya dengan laci uang tunai atau mesin EDC.
Informasi, bukti, dan keterangan perbankan maupun kripto yang diekstraksi wajib dikelola, disimpan, serta dimanfaatkan semata-mata hanya demi kepentingan perpajakan.
Mekanisme pemanfaatannya, insentif PPh DTP wajib dibayarkan secara tunai oleh pemotong pajak pada saat pembayaran penghasilan kepada peserta magang.
Menariknya, pemerintah juga secara eksplisit memasukkan profesi digital seperti influencer, content creator, selebgram, blogger, vlogger, dan profesi sejenis sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas di luar cakupan PPh Final UMKM
Dalam skema ini, kendaraan pribadi (Golongan I) tetap dikenakan PPN sebagai pajak atas konsumsi akhir, sementara kendaraan logistik (Golongan II-V) diberikan fasilitas PPN Tidak Dipungut.
Kebijakan pajak minimum global ini dibuat untuk memastikan grup perusahaan multinasional (PMN) tetap membayar pajak minimum di setiap negara tempat mereka beroperasi.
Fasilitas tersebut berlaku untuk masa pajak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026, sehingga pemberi kerja dan pegawai yang memenuhi kriteria dapat memanfaatkan insentif ini sepanjang tahun berjalan.
Melalui mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) ini, masyarakat tetap membeli tiket dengan harga yang sudah masuk PPN, namun beban PPN tersebut dibayarkan oleh pemerintah, bukan dibebankan kepada penumpang.
PMK 28/2026 menegaskan bahwa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diberikan melalui mekanisme penelitian, bukan pemeriksaan, terhadap permohonan wajib pajak.
Kini, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung, atau badan usaha yang di dalamnya Negara Republik Indonesia memiliki hak istimewa.
Dengan diterbitkan PMK 111/2025, SP2DK kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat di tingkat peraturan menteri, dan secara tegas dibedakan dari pemeriksaan pajak maupun pemeriksaan bukti permulaan.
Total Artikel
dengan tag ini