Tiga Objek PPh bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT) Menurut Pasal 5 UU PPh

Perusahaan asing yang menjalankan usaha di Indonesia sering melakukannya lewat cabang, kantor perwakilan, pabrik, atau proyek konstruksi. Secara pajak, wujud usaha seperti ini disebut bentuk usaha tetap (BUT). BUT diperlakukan seperti badan dalam negeri: wajib punya NPWP, menghitung laba, dan melapor SPT. Namun, tidak semua penghasilan perusahaan asing itu menjadi objek pajak BUT. Pasal 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur tiga jenis penghasilan yang masuk ke dalam penghitungan pajak BUT. 

Apa itu BUT?

BUT adalah bentuk usaha yang dipakai orang pribadi atau badan asing untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia (Pasal 2 ayat (5) UU PPh). Contohnya tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, serta ruang untuk promosi dan penjualan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2019, sebuah bisnis dari luar negeri dikategorikan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) jika memiliki lokasi usaha di Indonesia yang bersifat permanen dan aktif digunakan untuk beroperasi.

Namun, ada beberapa kondisi khusus di mana sebuah usaha otomatis dianggap sebagai BUT meskipun tidak memiliki tempat usaha yang permanen. Kondisi tersebut meliputi pengerjaan proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan. Selain itu, kegiatan pemberian jasa oleh pegawai atau pihak lain yang berlangsung lebih dari 60 hari dalam kurun waktu 12 bulan juga masuk dalam kategori ini. Aturan yang sama juga langsung mengikat agen perantara yang tidak mandiri, serta agen atau pegawai perusahaan asuransi asing yang menerima pembayaran premi atau menanggung risiko di wilayah Indonesia.

Pasal 2 ayat (1a) UU PPh menyatakan BUT diperlakukan seperti subjek pajak badan. Tarif PPh badan yang berlaku setelah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah 22%.

Tiga Objek Pajak BUT

Pasal 5 ayat (1) UU PPh menyebut tiga kelompok penghasilan. Para praktisi pajak menamai ketiganya dengan istilah asing yang perlu dikenali.

1. Penghasilan dari usaha dan harta BUT
   Semua penghasilan yang bersumber langsung dari kegiatan BUT di Indonesia, termasuk dari harta yang dimiliki atau dikuasainya, menjadi objek pajak. Penjualan barang oleh cabang di Indonesia adalah contohnya.

Penghasilan kantor pusat dari kegiatan sejenis
Terkadang, kantor pusat sebuah perusahaan asing melayani pelanggan di Indonesia secara langsung tanpa melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT). Jika barang atau jasa yang diberikan tersebut sejenis dengan kegiatan operasional yang dijalankan oleh BUT, maka penghasilan yang diperoleh kantor pusat akan tetap dikategorikan sebagai penghasilan BUT.

Sebagai gambaran, hal ini bisa terjadi ketika sebuah bank luar negeri yang memiliki BUT di Indonesia memberikan pinjaman secara langsung kepada perusahaan lokal. Contoh lainnya adalah ketika kantor pusat menjual produk atau memberikan jasa konsultasi yang identik dengan layanan BUT-nya secara langsung kepada pembeli atau klien di Indonesia. Ketentuan ini secara khusus diterapkan untuk mencegah perusahaan asing menghindari kewajiban pajak dengan cara mengalihkan penghasilannya ke kantor pusat.

Penghasilan Pasal 26 yang berhubungan efektif dengan BUT
Kantor pusat dapat menerima dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, atau hadiah dari Indonesia. Penghasilan seperti ini biasanya dikenai PPh Pasal 26. Namun, jika ada hubungan efektif dengan harta atau kegiatan BUT, penghasilan itu digabung menjadi penghasilan BUT.

Biaya yang Boleh dan Tidak Boleh Dikurangkan

Dalam menentukan laba Bentuk Usaha Tetap (BUT), Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur secara jelas ketentuan mengenai biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan.

Untuk biaya yang boleh dikurangkan, BUT diperkenankan mengurangkan biaya administrasi dari kantor pusat asalkan berkaitan langsung dengan usahanya, di mana jenis dan besaran biayanya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan penghasilan dari kelompok kedua (force of attraction rule) dan kelompok ketiga (effectively connected rule) juga sah untuk dijadikan pengurang laba.

Sebaliknya, ada beberapa jenis pembayaran dari BUT ke kantor pusat yang tidak boleh dikurangkan, yaitu pembayaran berupa royalti, imbalan jasa manajemen maupun jasa lainnya, serta bunga. Pengecualian pembayaran bunga ini hanya berlaku khusus untuk kegiatan usaha perbankan. Prinsip yang sama juga berlaku secara kebalikan, di mana jika BUT menerima pembayaran atas komponen-komponen tersebut dari kantor pusatnya, maka penerimaan itu tidak akan dianggap sebagai penghasilan, dengan pengecualian yang sama untuk bunga pada operasional perbankan.

Pajak Tambahan: Branch Profit Tax

Laba Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) badan akan dikenakan pajak tambahan yang disebut branch profit tax (BPT) ketika laba tersebut dikirimkan ke kantor pusat. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU PPh, BPT dikenakan dengan tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak. Namun, tarif ini bisa menjadi lebih rendah jika terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara asal kantor pusat dan syarat-syaratnya terpenuhi. Sebagai ilustrasi, jika penghasilan kena pajak sebesar Rp380 juta dan dipotong pajak Rp83,6 juta, maka sisa laba bersihnya adalah Rp296,4 juta. Dari jumlah bersih tersebut, BPT 20% yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp59,28 juta.

Meskipun demikian, pengenaan BPT ini dapat dikecualikan apabila laba setelah pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 14/PMK.03/2011. Bentuk investasi kembali ini bisa berupa penyertaan modal pada perusahaan lokal, pembelian aktiva tetap, maupun investasi pada aktiva tidak berwujud, dengan batas waktu pelaksanaan paling lambat pada akhir tahun pajak berikutnya. Namun, jika laba tersebut tetap dikirimkan ke kantor pusat, BUT diwajibkan untuk melunasi BPT sebelum melaporkan SPT Tahunan PPh. Sejak sistem Coretax diberlakukan, proses pembayaran ini dilakukan langsung melalui platform Coretax DJP, dan rincian perhitungan pajaknya wajib dilampirkan pada dokumen SPT Tahunan PPh Badan.

Kesimpulan

Penghasilan BUT tidak terbatas pada hasil usaha cabang di Indonesia. Pasal 5 UU PPh juga menarik penghasilan kantor pusat yang sejenis dengan kegiatan BUT, dan penghasilan Pasal 26 yang berhubungan efektif dengan BUT. Di sisi biaya, royalti, jasa manajemen, dan bunga yang dibayar ke kantor pusat tidak boleh dikurangkan. Laba setelah pajak juga dapat dikenai BPT 20% bila dikirim ke luar negeri. Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sebaiknya memetakan setiap aliran penghasilan antara BUT dan kantor pusat, memeriksa status BUT-nya berdasarkan aturan terbaru, dan merencanakan penanaman kembali laba sebelum SPT Tahunan disampaikan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apakah perusahaan asing yang punya kantor perwakilan otomatis menjadi BUT?

Tidak otomatis. Status BUT ditentukan dari kriteria PMK 35/2019: ada tempat usaha yang permanen dan dipakai untuk menjalankan usaha atau kegiatan. Beberapa kegiatan, seperti proyek konstruksi atau jasa lebih dari 60 hari dalam 12 bulan, tetap dianggap BUT walau tidak ada kantor. Untuk perusahaan dari negara yang punya P3B dengan Indonesia, ketentuan P3B juga perlu diperiksa.

2. Mengapa penghasilan kantor pusat bisa dianggap penghasilan BUT?

Karena dua alasan. Pertama, kegiatan kantor pusat di Indonesia sejenis dengan kegiatan BUT (force of attraction). Kedua, penghasilan Pasal 26 kantor pusat berhubungan efektif dengan harta atau kegiatan BUT (effectively connected). Aturan ini mencegah pengalihan penghasilan agar terhindar dari pajak BUT.

3. Apakah BUT boleh membebankan royalti dan jasa manajemen yang dibayar ke kantor pusat?

Tidak. Pasal 5 ayat (3) UU PPh melarang pembebanan royalti, imbalan jasa manajemen dan jasa lainnya, serta bunga yang dibayar ke kantor pusat. Bunga untuk usaha perbankan dikecualikan. Biaya administrasi kantor pusat boleh dibebankan jika berkaitan dengan BUT, dalam batas yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

4. Berapa tarif pajak BUT?

Laba BUT dikenai PPh badan 22%. Laba setelah pajak yang dikirim ke kantor pusat dikenai BPT 20% menurut Pasal 26 ayat (4), atau tarif P3B bila berlaku dan syaratnya dipenuhi. BPT tidak dikenakan jika laba itu ditanamkan kembali di Indonesia sesuai PMK 14/PMK.03/2011.

5. Kapan dan bagaimana BPT dibayar?

BPT dibayar sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan, melalui Coretax DJP. Perhitungannya dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan, termasuk jika tidak ada pajak yang terutang.

Perlu Pendampingan Pajak untuk BUT atau Perusahaan Asing?

Menentukan status BUT, memisahkan penghasilan, menghitung laba fiskal, dan merencanakan penanaman kembali laba memerlukan ketelitian. Kesalahan dapat berujung pada koreksi pemeriksaan dan sanksi. BATS Consulting (PT BATS International Group), kantor jasa akuntan yang berlokasi di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, mendampingi klien dalam perpajakan, akuntansi, kesiapan audit, serta advisori lainnya. Pemegang sertifikasi CA dan BKP di tim kami siap membantu Anda mengkaji struktur usaha, menyusun SPT, dan menghitung BPT. Hubungi kami untuk konsultasi awal.