Ramai Isu Pajak Digital, Ini Penjelasan Resmi DJP Soal SPP-TDLN
Penjelasan lengkap dari DJP mengenai sistem SPP-TDLN untuk meluruskan isu kemunculan pajak transaksi digital baru di Indonesia.
Kabar mengenai pengenaan pajak untuk transaksi digital yang mulai berlaku pada 9 November 2026 sempat ramai diperbincangkan masyarakat. Isu ini bermula dari pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia mengenai keikutsertaan bank dan platform digital dalam memungut pajak. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan bahwa ini bukanlah jenis pajak baru, melainkan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian produk digital.
SPP-TDLN adalah sistem yang digunakan untuk memungut PPN dari pembelian produk digital asal luar negeri, seperti layanan cloud, perangkat lunak, hingga langganan aplikasi. Sebelumnya, pemerintah sudah memungut pajak serupa lewat skema Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). SPP-TDLN hadir untuk menangkap transaksi luar negeri yang belum masuk dalam cakupan PMSE tersebut, sehingga tidak ada perubahan tarif PPN maupun pajak jenis baru.
Pemungutan ini berlaku untuk pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri di Indonesia, seperti e-book, gim, dan layanan streaming. Anda tidak perlu khawatir, sebab transfer dana pribadi ke keluarga di luar negeri atau remitansi tidak otomatis menjadi sasaran sistem ini dan tidak dikenakan pajak. Selain itu, transaksi yang sudah dipungut PPN melalui skema PMSE juga tidak akan dipungut lagi demi mencegah pungutan ganda.
Pihak yang bertugas memungut pajak ini disebut issuer atau penerbit, yakni bank dan lembaga nonbank yang memfasilitasi pembayaran transaksi. Sejak awal Oktober 2026, pemungutan sudah berjalan dan DJP telah menunjuk enam issuer, yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BSI, dan LinkAja. Terkait tanggal 9 November 2026 yang ramai dibicarakan, DJP mengklarifikasi bahwa tanggal tersebut tidak pernah diumumkan secara resmi sebagai awal berlakunya aturan. Aturan teknisnya sendiri sudah berlaku sejak 20 Juli 2026, dan ke depannya kemungkinan hanya akan ada perluasan jumlah pihak pemungut.
Bagi masyarakat umum atau konsumen perorangan, pemungutan pajak akan berjalan otomatis di latar belakang saat melakukan pembayaran. Konsumen tidak perlu repot menyetor sendiri dan hanya perlu menyimpan bukti transaksi untuk melihat rincian pemungutan. Sementara itu, pelaku usaha yang sering membayar layanan digital menggunakan kartu korporat harus lebih teliti untuk mencegah penyetoran ganda. Pelaku usaha wajib mengarsipkan dokumen pemungutan dengan baik karena fungsinya dipersamakan dengan faktur pajak yang berpotensi dapat dikreditkan.
Penerapan SPP-TDLN bukanlah kemunculan pajak baru, melainkan sekadar tata cara baru untuk memungut PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang sudah berjalan sejak Oktober 2026. Masyarakat tidak perlu resah karena kebijakan ini tidak menyasar transfer uang pribadi antar-keluarga dan transaksinya berjalan otomatis bagi konsumen. Bagi pelaku bisnis, langkah terbaik saat ini adalah merapikan pencatatan pembayaran digital luar negeri agar dokumen pemungutan tersimpan aman dan terhindar dari risiko penyetoran ganda.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah mulai 9 November 2026 ada pajak baru untuk transaksi digital? Tidak. SPP-TDLN hanyalah cara baru memungut PPN yang aturannya sudah berlaku sejak 20 Juli 2026. Tarif PPN juga tidak mengalami perubahan.
Apakah transfer uang ke keluarga di luar negeri akan dipotong pajak? Tidak. DJP sudah menegaskan bahwa transfer dana pribadi atau kiriman uang (remitansi) bukanlah sasaran pemungutan PPN dalam sistem ini.
Jika layanan streaming saya sudah memungut PPN, apakah akan kena pajak ganda? Tidak. Jika transaksi tersebut sudah dipungut pajaknya oleh penyedia layanan (PMSE), maka transaksi itu tidak akan dipungut lagi lewat sistem SPP-TDLN.
Bank atau aplikasi pembayaran apa saja yang sudah menerapkan pungutan ini? Berdasarkan data per 2 November 2026, ada enam issuer yang sudah ditunjuk, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI, dan LinkAja. Penambahan pihak pemungut lainnya akan diumumkan resmi oleh DJP nanti.
This article is also available in English. Switch to English