PMK 6/2026: Pemerintah Tanggung PPh 21 Peserta Magang Lulusan Kuliah
Mekanisme pemanfaatannya, insentif PPh DTP wajib dibayarkan secara tunai oleh pemotong pajak pada saat pembayaran penghasilan kepada peserta magang.
Informasi terbaru tentang pajak dan regulasi bisnis
Mekanisme pemanfaatannya, insentif PPh DTP wajib dibayarkan secara tunai oleh pemotong pajak pada saat pembayaran penghasilan kepada peserta magang.
Menariknya, pemerintah juga secara eksplisit memasukkan profesi digital seperti influencer, content creator, selebgram, blogger, vlogger, dan profesi sejenis sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas di luar cakupan PPh Final UMKM
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2026 sampai dengan 23 Juni 2026.
Dalam skema ini, kendaraan pribadi (Golongan I) tetap dikenakan PPN sebagai pajak atas konsumsi akhir, sementara kendaraan logistik (Golongan II-V) diberikan fasilitas PPN Tidak Dipungut.
Dalam jangka menengah, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada tahun 2029, meningkat 5,3% di tahun 2025.
Mengenai mekanisme penghitungan, PER-5/PJ/2026 menegaskan bahwa meskipun laporan keuangan komersial disusun menggunakan PSAK 117, dasar penghitungan Penghasilan Kena Pajak untuk Tahun 2025 tetap mengacu pada prinsip-prinsip dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK lama.
Kebijakan pajak minimum global ini dibuat untuk memastikan grup perusahaan multinasional (PMN) tetap membayar pajak minimum di setiap negara tempat mereka beroperasi.
Sementara PMK 112/2025 menetapkan pengujian beneficial owner ke semua jenis penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
Fasilitas tersebut berlaku untuk masa pajak Januari 2026 sampai dengan Desember 2026, sehingga pemberi kerja dan pegawai yang memenuhi kriteria dapat memanfaatkan insentif ini sepanjang tahun berjalan.
Melalui mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) ini, masyarakat tetap membeli tiket dengan harga yang sudah masuk PPN, namun beban PPN tersebut dibayarkan oleh pemerintah, bukan dibebankan kepada penumpang.
PMK 28/2026 menegaskan bahwa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diberikan melalui mekanisme penelitian, bukan pemeriksaan, terhadap permohonan wajib pajak.
Kini, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung, atau badan usaha yang di dalamnya Negara Republik Indonesia memiliki hak istimewa.