Insentif Pajak 2026: Pemerintah Tanggung PPh 21 Pegawai Lewat PMK 105/2025

PMK NOMOR 105 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2026

Pemerintah menetapkan PMK Nomor 105 Tahun 2025 untuk memberikan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) bagi penghasilan tertentu pada Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional melalui pemberian stimulus fiskal kepada sektor-sektor usaha tertentu yang memiliki penyerapan tenaga kerja tinggi. 

Insentif PPh 21 DTP ini diberikan kepada pemberi kerja yang bergerak di bidang industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata, dengan total 133 kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang tercakup dalam lampiran peraturan. Fasilitas tersebut berlaku untuk masa pajak januari 2026 sampai dengan Desember 2026, sehingga pemberi kerja dan pegawai yang memenuhi kriteria dapat memanfaatkan insentif ini sepanjang tahun berjalan.

Adapun pegawai yang berhak memperoleh fasilitas ini adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memiliki NPWP dan/atau NIK yang telah terintegrasi dengan sistem DJP, serta memenuhi batas penghasilan bruto yang ditentukan dalam peraturan, yaitu tidak lebih dari Rp10 juta per bulan untuk pegawai tetap atau upah harian rata-rata tertentu untuk pegawai tidak tetap. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan dukungan nyata bagi pekerja pada sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi serta memperkuat kesinambungan konsumsi masyarakat.