Aturan Baru PER-5/PJ/2026: Basis Pajak Sektor Asuransi Selama Transisi PSAK 117

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-5/PJ/2026 TENTANG PENGAKUAN PENGHASILA DAN BIAYA SERTA PERHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK TAHUN PAJAK 2025 BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN BERDASARKA STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN MENGENAI KONTRAK ASURANSI

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan PER-5/PJ/2026 pada tanggal 20 April 2026. Peraturan ini hadir sebagai respons atas transisi besar dalam standar akuntansi asuransi di Indonesia, yakni penerapan PSAK 117 (Kontrak Asuransi) yang menggantikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan bagi Wajib Pajak di sektor asuransi selama masa transisi tersebut.

Subjek yang diatur dalam peraturan ini mencakup Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan atas Kontrak Asuransi berdasarkan PSAK 117, maupun entitas yang menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan khusus yang memodifikasi standar tersebut. Kelompok ini mencakup perusahaan asuransi komersial serta lembaga seperti Asabri, Taspen, dan BPJS. Fokus utama dari aturan ini adalah pengaturan pengakuan penghasilan dan biaya khusus untuk Tahun Pajak 2025.

Mengenai mekanisme penghitungan, PER-5/PJ/2026 menegaskan bahwa meskipun laporan keuangan komersial disusun menggunakan PSAK 117, dasar penghitungan Penghasilan Kena Pajak untuk Tahun 2025 tetap mengacu pada prinsip-prinsip dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK lama (ketentuan yang berlaku pada tahun 2024). Hal ini dikombinasikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (UU PPh dan PMK terkait). Jika Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan PSAK lama ke OJK, masa laporan tersebutlah yang menjadi basis perhitungan fiskal.

Selanjutnya, dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melampirkan beberapa dokumen pendukung sekaligus. Dokumen tersebut meliputi: (1) Laporan Keuangan Auditan Tahun 2025 sesuai PSAK 117; (2) Laporan Keuangan tahun 2025 sesuai PSAK lama yang menjadi dasar penghitungan pajak; serta (3) Keterangan atau dokumen lain seperti daftar nominatif biaya promosi.

Melalui penegasan ini, DJP berupaya menjaga konsistensi fiskal dan meminimalisir dampak volatilitas dari perubahan standar akuntansi baru terhadap penerimaan negara maupun beban pajak perusahaan. Bagi praktisi akuntansi dan audit, kepatuhan terhadap format pelaporan ganda ini menjadi kunci utama dalam memastikan akurasi pelaporan SPT Tahunan di sektor asuransi pada tahun mendatang.