Aturan Restitusi Terbaru PMK 282026 Syarat Pengembalian Pajak Diperketat

PMK NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, yang mulai berlaku pada 1 Mei 2026. Peraturan ini sekaligus mencabut dan menggantikan PMK Nomor 39/ PMK.03/2018 beserta seluruhan perubahannya, yaitu PMK 117/2019, PMK 209/2021, dan 119/2024.

Pemerintah menerbitkan PMK 28/2026 karena peraturan-peraturan sebelumnya dinilai belum mampu menampung kebutuhan penyesuaian tata cara dan digitalisasi restitusi pajak saat ini. Selain itu, pemerintah juga menyasar penyempurnaan sistem administrasi melalui integrasi portal elektronik, juga sekaligus memperketat syarat batas nominal klaim demi melindungi penerimaan kas negara. 

PMK 28/2026 menegaskan bahwa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diberikan melalui mekanisme penelitian, bukan pemeriksaan, terhadap permohonan wajib pajak. Pendekatan ini memungkinkan percepatan layanan dengan tetap menjaga validitas data dan kualitas pengawasan.

PMK 28/2026 mengatur tiga kelompok wajib pajak yang berhak memperoleh fasilitas pengembalian pendahuluan sebagai berikut: 

1. Wajib pajak dengan kriteria tertentu, yakni mereka yang patuh, tidak memiliki tunggakan, dan tidak pernah terlibat tindakan pidana perpajakan.

2. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti batasan peredaran usaha dan jumlah kelebihan pembayaran pajak.

3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah, termasuk pelaku usaha ekspor atau pihak yang melakukan transaksi dengan pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Perubahan yang paling mencolok adalah penyesuaian batasan klaim restitusi pendahuluan. Berdasarkan ketentuan lama, wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar dapat mengajukan restitusi pendahuluan dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar, sementara PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar dapat mengajukan restitusi pendahuluan dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar. Dalam PMK 28/2026, untuk wajib pajak badan, batasan tersebut kini disertai syarat tambahan berupa peredaran usaha diatas Rp0 sampai dengan Rp50 miliar dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.

PMK 28/2026 juga memperketat syarat laporan keuangan bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Laporan keuangan wajib diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dan opini tersebut tidak termasuk yang disertai paragraf penjelas atau modified unqualified opinion. Selain itu, laporan keuangan tidak boleh merupakan hasil penyajian ulang (restatement) akibat kesalahan atau manipulasi data keuangan. Larangan restatement ini tidak hanya berlaku pada saat permohonan penetapan diajukan, tetapi juga berlaku terus selama status wajib pajak kriteria tertentu aktif.

Berlakunya PMK 28/2026 membuat keputusan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu yang telah diterbitkan berdasarkan PMK 39/2018 dan perubahannya dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, wajib pajak yang sebelumnya telah ditetapkan perlu mengajukan permohonan ulang agar dapat dinilai kembali sesuai ketentuan yang baru.