PMK 6/2026: Pemerintah Tanggung PPh 21 Peserta Magang Lulusan Kuliah

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH PESERTA PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2026 yang memberikan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) bagi peserta program pemagangan lulusan perguruan tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mempersiapkan lulusan baru memasuki dunia kerja, serta memberikan stimulus ekonomi bagi para peserta magang.

Insentif yang diberikan atas seluruh penghasilan bruto yang diterima peserta magang, yang meliputi bantuan pemerintah dalam bentuk uang saku atau imbalan sejenis, iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan (JKK dan JKM) yang dibayarkan oleh pemerintah, serta penghasilan lain dalam bentuk apa pun yang dibayarkan oleh pemerintah kepada peserta. Pemotong Pajak dalam hal ini adalah instansi pemerintah yang membayarkan penghasilan tersebut.

Pemberian insentif PPh 21 DTP berlaku untuk Masa Pajak Oktober 2025 hingga Desember 2026. Untuk dapat memanfaatkan insentif ini, peserta magang harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain memiliki NPWP dan/atau NIK yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, serta tidak menerima insentif PPh 21 DTP lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Mekanisme pemanfaatannya, insentif PPh  DTP wajib dibayarkan secara tunai oleh pemotong pajak pada saat pembayaran penghasilan kepada peserta magang. Pembayaran tunai ini tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Sebagai contoh, jika seorang peserta menerima uang saku Rp5.396.761 dan iuran JKK/JKM Rp16.800 per bulan, maka PPh 21 yang ditanggung pemerintah adalah 5% dari total penghasilan bruto, atau sekitar Rp270.678 per bulan.

Instansi pemerintah selaku pemotong pajak wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif secara elektronik melalui laman atau aplikasi yang diterintegrasi dengan sistem DJP. Laporan untuk setiap masa pajak disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dengan pengecualian untuk masa pajak Oktober-Desember 2025 yang dilaporkan paling lambat 20 Februari 2026. Pembetulan laporan dapat dilakukan hingga 31 Januari 2027. 

Peserta magang yang memenuhi kriteria wajib pajak tertentu, yaitu yang penghasilan neto setahun tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT Tahunan. Apabila tetap melaporkan SPTT dan menunjukkan lebih bayar yang semata-mata berasla dari pengkreditan bukti pemotongan PPh 21 DTP, maka kelebihan pembayaran tersebut dianggap tidak ada dan tidak dikembalikan.

Dengan diterbitkannya peraturan ini, diharapkan program pemagangan lulusan perguruan tinggi dapat berjalan optimal, memberikan manfaat nyata bagi peserta, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.