Aturan Baru PP 20/2026: Influencer & Pekerjaan Bebas Tak Bisa PPh Final UMKM

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN (PPh FINAL UMKM)

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Ditetapkan dan mulai berlaku pada 22 April 2026, dengan fokus utama menata ulang fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih tepat sasaran, adil, dan berintegritas. 

Dalam ketentuan terbaru ini, Wajib Pajak yang dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Perorangan yang didirikan oleh satu orang, serta Wajib Pajak koperasi dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Perubahan ini menegaskan bahwa badan usaha berbentuk CV, firma, maupun PT umum yang baru berdiri setelah berlakunya PP 20/2026 tidak lagi dapat menikmati fasilitas tarif final tersebut dan harus menggunakan mekanisme perpajakan umum. 

Salah satu perubahan paling signifikan dalam PP 20/2026 adalah penegasan bahwa penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak lagi dapat dikenai PPh Final UMKM. Secara eksplisit, pemerintah memasukkan berbagai profesi ke dalam kategori pekerjaan bebas yang tidak berhak atas skema PPh Final UMKM, antara lain pengacara, dokter, akuntan, konsultan, notaris, arsitek, penilai, aktuaris, musisi, penyanyi, seniman, model, olahragawan, pengajar, pelatih, moderator, peneliti, penerjemah, agen iklan, agen asuransi, dan distributor pemasaran berjenjang. Menariknya, pemerintah juga secara eksplisit memasukkan profesi digital seperti influencer, content creator, selebgram, blogger, vlogger, dan profesi sejenis sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas di luar cakupan PPh Final UMKM 

• Omzet usaha hingga Rp500 juta pertama yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM dalam satu tahun pajak tetap mendapatkan fasilitas tidak dikenai PPh atau bebas pajak. 

• Bagi koperasi, jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final dibatasi paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar sebagai wajib pajak. Lewat dari tenggat waktu tersebut, koperasi wajib beralih menggunakan skema perhitungan umum. 

• Pemerintah secara eksplisit menegaskan bahwa pengeluaran berupa suap, gratifikasi, atau pemberian lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan biaya pengurang penghasilan bruto (Pasal 20A). 

• Bagi Wajib Pajak badan usaha yang masih memiliki sisa masa fasilitas, tetap dapat menyelesaikan masa pemanfaatan sampai berakhir sesuai ketentuan peralihan yang berlaku. 

Secara umum, PP 20/2026 membawa dua pesan besar. Pertama, pemerintah tetap ingin menjaga kemudahan bagi UMKM melalui tarif PPh Final 0,5% dan administrasi yang sederhana. Kedua, pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk praktik penghindaran pajak.