Aturan Teknis PER-6/PJ/2026: DJP Resmi Terapkan Pajak Minimum Global 15%

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2026 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan aturan teknis pelaksanaan pajak minimum global melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 6/PJ./2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Langkah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto tersebut mulai berlaku pada 4 Mei 2026, dan diterbitkan sebagai turunan dari PMK 136/2024 mengenai pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional. 

Global Anti -Base Erosion Rules (GloBE) merupakan ketentuan pengenaan pajak tambahan yang dikembangkan oleh OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, yang mencakup commentary, examples, agreed administrative guidance, GloBE Information Return (GIR), hingga safe harbours and penalty relief. Kebijakan pajak minimum Kebijakan pajak minimum global ini dibuat untuk memastikan grup perusahaan multinasional (PMN) tetap membayar pajak minimum di setiap negara tempat mereka beroperasi. 

Cakupan GloBE berlaku bagi Entitas Konstituen dari Grup Perusahaan Multinasional yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dengan syarat peredaran bruto tahunan Grup PMN mencapai minimal EUR 750.000.000 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama, dan nilai tersebut terpenuhi paling sedikit dalam 2 dari 4 tahun pajak terakhir sebelum Tahun Pengenaan GloBE. 

• Tarif minimum yang ditetapkan dalam GloBE adalah 15%. Apabila Tarif Pajak Efektif suatu Entitas Konstituen berada di bawah angka tersebut, pajak tambahan dikenakan melalui tiga mekanisme: Income Inclusion Rules (IIR) yang dikenakan pada Entitas Induk, Undertaxed Payment Rules (UTPR) sebagai jaring pengaman apabila IIR belum sepenuhnya diterapkan, serta Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT) yang dikenakan langsung kepada Entitas Konstituen yang berdomisili di Indonesia.

• PER-6/PJ/2026 mewajibkan Wajib Pajak GloBE menyampaikan SPT Tahunan PPh secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak atau aplikasi yang terintegrasi dengan sistem DJP, dengan batas waktu paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak GloBE. Untuk tahun pertama penerapan, wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan hingga 2 bulan.

• Selain SPT Tahunan PPh, Entitas Induk Utama Grup PMN juga wajib menyampaikan GloBE Information Return (GIR) dalam bentuk digital berformat XML. Batas waktu penyampaian GIR adalah 15 bulan setelah akhir Tahun Pengenaan GloBE, atau 18 bulan khusus pada tahun pertama.

• Wajib Pajak GloBE wajib mengajukan penambahan status melalui Portal Wajib Pajak paling lambat 9 bulan setelah berakhirnya Tahun Pengenaan GloBE pertama. Pembayaran pajak tambahan dilakukan paling lambat pada akhir Tahun Pajak GloBE menggunakan kode akun pajak 411618, dengan kode jenis setoran 610 untuk IIR, 620 untuk UTPR, dan 630 untuk DMTT. 

• DJP diberi mandat pengawasan yang mengizinkan otoritas untuk melakukan kunjungan hingga meminta dokumen konsolidasi, serta kewenangan melakukan pemeriksaan kepatuhan kepada wajib pajak GloBE. 

PER-6/PJ/2026 merupakan sinyal jelas bahwa Indonesia serius mengimplementasikan kesepakatan pajak internasional GloBE. Dalam praktiknya, grup multinasional yang belum mempersiapkan diri menghadapi risiko kepatuhan yang signifikan, mengingat DJP kini memiliki instrumen pengawasan dan pemeriksaan yang lebih terstruktur. Wajib pajak terdampak disarankan segera melakukan penilaian kewajiban GloBE, mempersiapkan sistem pelaporan GIR, serta memastikan pendaftaran status Wajib Pajak GloBE melalui Coretax DJP sesuai batas waktu yang ditentukan.