Aturan Baru P3B PMK 112/2025: Uji Beneficial Owner Diperluas ke Semua Penghasilan

PMK NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. PMK ini ditetapkan pada 30 Desember 2025, diundangkan pada 31 Desember 2025, dan berlaku efektif sejak tanggal yang sama.

Sebelum berlakunya PMK 112 Tahun 2025, tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda hanya diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018. Dengan diterbitkannya PMK ini, pemerintah mempertegas legitimasi hukum tata cara penerapan P3B sekaligus meningkatkan hierarki regulasinya dari level administratif ke level kebijakan fiskal. PMK 112/2025 diterbitkan sebagai aturan pelaksana dari Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang secara eksplisit mengamanatkan pengaturan teknis P3B melalui Peraturan Menteri Keuangan.

PMK 112/2025 menegaskan bahwa pada prinsipnya pengenaan PPh tetap mengacu pada Undang-Undang PPh. Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari luar Indonesia, maupun Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Namun, apabila Indonesia memiliki P3B dengan negara atau yurisdiksi mitra, pengenaan PPh dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam P3B tersebut, yang dibuktikan dengan Formulir DGT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara mitra.

Salah satu perubahan paling fundamental atas PMK 112/2025 yaitu perluasan cakupan pengujian atas beneficial owner. Sebelumnya, pengujian hanya diterapkan untuk bunga, dividen, maupun royalti. Sementara PMK 112/2025 menetapkan pengujian beneficial owner ke semua jenis penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri. Selain itu sebagai syarat pengisian Formulir DGT, pemotongan pajak kini diwajibkan memeriksa substansi dari transaksi yang dilakukan, guna memastikan tidak terdapat penyalahgunaan P3B.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) PMK 112/2025, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pengujian pencegahan penyalahgunaan P3B, meliputi: pengujian beneficial owner; pengujian persentase dan periode minimum kepemilikan saham atas dividen; pengujian ambang batas harta tidak bergerak dalam pengalihan saham; pencegahan penghindaran penentuan Bentuk Usaha Tetap; pembatasan penerimaan manfaat P3B atau limitation on benefits; serta uji tujuan utama atau principal purpose test. 

Terdapat sejumlah hal teknis yang perlu diperhatikan wajib pajak. PMK 112/2025 mengatur bahwa apabila Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan negara mitra tidak mencantumkan masa berlaku, maka SKD tersebut hanya berlaku pada bulan diterbitkannya. Selain itu, PMK 112/2025 mengatur batas waktu 10 hari kerja bagi DJP untuk menyetujui atau menolak permohonan SKD Wajib Pajak Dalam Negeri. Adapun SKD WPLN atau Formulir DGT dengan format berdasarkan PER-25/PJ/2018 yang diterbitkan sebelum diundangkannya PMK 112/2025 tetap berlaku sesuai dengan periode yang tercantum dalam dokumen tersebut. Penyampaian informasi dalam Formulir DGT dan Pengunggahannya tetap dilakukan melalui Menu LA.03.03 Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri yang tersedia di Coretax DJP.