Resmi! Pemerintah Tanggung PPN 100% Tiket Pesawat Ekonomi Lewat PMK 24/2026

PMK NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI DALAM RANGKA DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP KENAIKAN HARGA AVTUR YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026

Merespon kondisi kenaikan harga avtur yang berdampak pada tarif tiket pesawat, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dalam rangka dukungan pemerintah terhadap kenaikan harga avtur yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026. Regulasi yang ditetapkan pada 21 April 2026 ini mulai berlaku pada 25 April 2026.

Stimulus ini diberikan untuk menahan kenaikan harga tiket pesawat di rentang 9 hingga 13 persen di tengah gejolak harga energi global, mengingat harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai. Kebijakan serupa sebelumnya pernah diberikan melalui PMK Nomor 71 Tahun 2025 untuk periode Libur Natal dan Tahun Baru, namun PMK 24/2026 hadir dengan konteks yang berbeda, yakni sebagai respons langsung atas tekanan biaya bahan bakar yang dialami industri penerbangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan PMK Nomor 24 Tahun 2026, pemerintah menetapkan bahwa PPN atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi ditanggung pemerintah sebesar 100 persen pada tahun anggaran 2026. Melalui mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) ini, masyarakat tetap membeli tiket dengan harga yang sudah masuk PPN, namun beban PPN tersebut dibayarkan oleh pemerintah, bukan dibebankan kepada penumpang.

Insentif ini di berikan sebesar 100% dari PPN terutang atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge tiket penerbangan kelas ekonomi domestik. Perlu menjadi perhatian bahwa tidak seluruh komponen dalam tiket mendapat fasilitas PPN DTP. Komponen tambahan seperti biaya bagasi tambahan, pemilihan kursi, asuransi perjalanan, hingga layanan makanan atau minuman premium tidak termasuk dalam fasilitas PPN DTP, sehingga PPN atas komponen-komponen tersebut tetap dipungut kepada penumpang sesuai ketentuan yang berlaku.

Insentif PPN DTP berlaku untuk periode pembelian tiket dan periode penerbangan mulai 25 April hingga 23 Juni 2026 atau selama 60 hari. Artinya, tiket harus dibeli dalam rentang waktu tersebut dan jadwal penerbangan juga berlangsung pada periode yang sama agar dapat menikmati fasilitas PPN DTP.

Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan insentif tidak dapat dimanfaatkan, seperti berikut:

1. Pembelian tiket atau pelaksanaan penerbangan dilakukan di luar periode 60 hari yang ditetapkan sejak 25 April 2026.

2. Penumpang tidak melakukan penerbangan dengan kelas ekonomi, sehingga tiket kelas bisnis atas first class tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP.

3. Maskapai penerbangan selaku Penguasa Kena Pajak tidak menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP sesuai batas waktu, yakni paling lambat 31 Juli 2026.

Untuk menjamin pelaksanaan yang tepat sasaran, Badan Usaha Angkutan Udara tetap diwajibkan melakukan pelaporan pemanfaatan fasilitas PPN tersebut secara tertib dan transparan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, untuk penerbangan di luar kelas ekonomi, ketentuan PPN tetap diberlakukan sebagaimana mestinya.