Renstra Kemenkeu PMK 70/2025: Target Pertumbuhan Ekonomi 8% di 2029

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025-2029 

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 70 Tahun 2025 yang mengesahkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan untuk periode 2025-2029. Dokumen ini menjadi panduan utama Kemenkeu dalam menjalankan amanat sebagai penggerak transformasi ekonomi nasional menuju visi “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Kemenkeu menetapkan visi menjadi penggerak tranformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat lima misi utama, yaitu:

• merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif dan adaptif

• mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan, dan mendukung perekonomian nasional

• meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat

• meningkatkan akuntabilitas dan inovasi pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko

• mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya “Kemenkeu Satu”.

Dalam jangka menengah, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada tahun 2029, meningkat 5,3% di tahun 2025. Sasaran lainnya meliputi rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB sebesar 11,52%-15%, tingkat kemiskinan turun menjadi 4,5%-5,0%, serta rasio gini berada pada kisaran 0,372-0,375.

Renstra ini menetapkan 5 tujuan utama Kemenkeu. Pertama, kebijakan fiskal dan ekonomi yang proaktif dengan indikator rasio defisit APBN terhadap PDB yang dijaga dalam batas aman (2,24-2,50 persen pada 2029). Kedua, pendapatan negara yang maksimal dengan target rasio pendapatan terhadap PDB mencapai 12,86-18,00 persen. Ketiga, pengeluaran negara yang berkualitas, diukur melalui indeks efektivitas kebijakan belanja negara yang ditargetkan mencapai angka 88 pada 2029. Keempat, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dengan menjaga rasio utang terhadap PDB di kisaran 38,55-38,64 persen. Kelima, birokrasi dan layanan publik yang optimal dengan target indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 4,24 dari skala 5.

Kemenkeu menjalankan 5 program utama dalam periode 2025-2029, yaitu Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi; Program Pengelolaan Penerimaan Negara; Program Pengelolaan Belanja Negara; Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko; serta Program Dukungan Manajemen. Total indikasi kebutuhan pendanaan selama lima tahun mencapai sekitar Rp272 triliun yang seluruhnnya bersumber dari APBN, meliputi Rupiah Murni, PNBP, BLU, dan Hibah.

Beberapa proyek prioritas nasional yang mendapat alokasi anggaran signifikan antara lain: pengembangan Core Tax System (Rp201,7 miliar di tahun 2025), Sistem INSW Generasi II, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) untuk usaha mikro, sertifikasi tanah Barang Milik Negara, serta beasiswa dokter spesialis dan afirmasi. Selain itu, Kemenkeu juga mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui berbagai skema pendanaan dan pemanfaatan aset.

PMK Nomor 70 Tahun 2025 mulai berlaku  pada tanggal diundangkan dan menjadi acuan bai seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam menyusun rencana kerja tahunan. Dengan dokumen ini, Kemenkeu berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.