Kurs Pajak KMK 27/MK/EF.2/2026: Nilai Acuan Valas 17-23 Juni 2026

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/MK/EF.2/2026 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 JUNI 2026 SAMPAI DENGAN 23 JUNI 2026

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/EF/2/2026 yang menetapkan nilai kurs sebagai dasar pelunasan berbagai kewajiban kepabeanan dan perpajakan. Penetapan kurs ini berlaku untuk periode 17 Juni 2026 hingga 23 Juni 2026.

Keputusan yang ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi, Noor Faisal Achmad, pada 16 Juni 2026 ini mengatur nilai kurs untuk mata uang asing yang digunakan sebagai acua dalam penghitungan dan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Keluar, serta Pajak Penghasilan yang berasal dari transaksi valuta asing.

Beberapa nilai kurs yang ditetapkan dalam keputusan ini antara lain Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar Rp18.037,00 per 1 USD, Dolar Australia (AUD) Rp12.687,23, Dolar Singapura (SGD) Rp14.024,13, Euro (EUR) Rp 20.835,62, Poundsterling Inggris (GBP) Rp24.137,47, Yen Jepang (JPY) Rp11.255,68 per 100 yen, dan Renminbi Tiongkok (CNY) Rp2.662,48.

Selain itu, ditetapkan pula kurs untuk Dolar Kanada (CAD) Rp12.920,30, Ringgit Malaysia (MYR) Rp4.436,27, Dolar Hongkong (HKD) Rp2.301,64, Riyal Arab Saudi (SAR) Rp4.804,56, Baht Thailand (THB) Rp549,17, serta sejumlah mata uang lainnya seperti Dinar Kuwait (KWD) Rp58.288,35 dan Won Korea (KRW) Rp11,83.

Keputusan ini juga mengatur bahwa untuk mata uang asing lainnya yang tidak tercantum dalam daftar, nilai kurs yang digunakan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat, yang kemudian dikalikan dengan kurs rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.

Penetapan kurs ini didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2026 sampai dengan 23 Juni 2026. Dengan diterbitkannya keputusan ini, para importir, eksportir, dan wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam valuta asing diharapkan dapat menggunakan acuan kurs resmi ini untuk menghitung kewajiban perpajakan dan kepabeanannya selama periode tersebut.