Aturan Baru PMK 1/2026: Restrukturisasi BUMN dan Ketentuan Nilai Buku Pajak

PMK NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN.

Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 1 Tahun 2026 sebagai perubahan keempat atas PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Peraturan ini diundangkan pada tanggal 22 Januari 2026 dan berlaku sejak tanggal tersebut.

Latar belakang penerbitan PMK ini adalah transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk perubahan peran Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN. Perubahan kelembagaan tersebut menuntut penyesuaian kebijakan perpajakan, khususnya terkait penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka restrukturisasi usaha, agar tetap sejalan dengan tujuan transformasi dan penguatan BUMN.

Salah satu perubahan penting dalam PMK 1/2026 adalah penyesuaian definisi BUMN. Kini, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung, atau badan usaha yang di dalamnya Negara Republik Indonesia memiliki hak istimewa. Perubahan ini menegaskan bahwa status BUMN tidak semata-mata ditentukan oleh kepemilikan modal, tetapi juga dapat didasarkan pada adanya hak istimewa negara, sejalan dengan peran BP BUMN sebagai regulator.

Pada prinsipnya, pengalihan harta dalam restrukturisasi usaha dilakukan menggunakan nilai pasar. Namun, untuk kepentingan Pajak Penghasilan, wajib pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan ini berlaku untuk restrukturisasi dalam bentuk penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, maupun pengambilalihan usaha.

PMK 1/2026 tetap mensyaratkan pemenuhan business purpose test bagi wajib pajak yang menggunakan nilai buka dalam restrukturisasi usaha. Perubahan utama terdapat pada jangka waktu minimal kelanjutan usaha, yang sebelumnya ditetapkan selama 5 tahun dan kini dipersingkat menjadi 4 tahun sejak tanggal efektif restrukturisasi tidak dapat dipindahtangankan paling singkat selama 2 tahun, kecuali untuk tujuan efisiensi perusahaan.

Perlu menjadi catatan bahwa Kementerian Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi atas penggunaan nilai buku dalam restrukturisasi usaha, dengan pelimpahan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Evaluasi tersebut dapat dilakukan paling lama 3 tahun sejak PMK 1/2026 diundangkan.