Informasi terbaru tentang pajak dan regulasi bisnis
Pergantian pengurus hanya mengubah urutan penagihan, bukan menghapus tanggung jawab utang pajak perusahaan.
Pelajari pembaruan formulir GIR Pajak Minimum Global dari OECD versi September 2026, penerapan Side-by-Side Safe Harbour, dan dampaknya bagi grup perusahaan di Indonesia.
Regulasi sudah bergerak, tetapi ketersediaan bioetanol menjadi kendala nyata.
Memahami integrasi data PLN, perbankan, dan OJK ke dalam sistem Coretax serta dampaknya terhadap pelaporan dan pemeriksaan SPT wajib pajak.
Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) PMK-108/2025, untuk setiap Rekening Keuangan Baru, lembaga keuangan wajib meminta pernyataan diri kepada calon pemegang rekening, dan formulir itu harus merupakan bagian terpisah dari dokumen pembukaan rekening.
POJK 10/2026 pada dasarnya merupakan perubahan atas POJK 14/2023 untuk menyesuaikan rezim perdagangan karbon melalui bursa dengan kerangka baru dalam Perpres 110/2025.
Perusahaan yang baru berdiri di tengah tahun 2025 tetap memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak tersebut, meskipun periode usahanya belum genap satu tahun dan meskipun belum membukukan penghasilan.
Cara kerja DJP dalam menangani sidang itu kini diperbarui lewat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-6/PJ/2026 yang ditetapkan pada 1 Juli 2026.
Direktorat Jenderal Pajak resmi menerbitkan PER-8/PJ/2026 yang mengubah PER-10/PJ/2024 tentang ketentuan pembayaran dan penyetoran pajak serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.
Bagi Wajib Pajak, ketentuan ini menunjukkan semakin pentingnya konsistensi antara data keuangan yang tercatat pada lembaga keuangan dan data yang dilaporkan dalam administrasi perpajakan.
Salah satu perubahan utama adalah digitalisasi proses penunjukan kuasa melalui Portal Wajib Pajak.
Memindai kode QR tidak menciptakan jenis pajak apa pun — QRIS adalah kanal pembayaran, sama halnya dengan laci uang tunai atau mesin EDC.