Status WP Patuh Hangus! Aturan Ulang Restitusi Cepat Lewat PMK 28/2026

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (PMK-28/2026) yang mulai berlaku pada 1 Mei 2026. Regulasi ini menggantikan aturan lama, yaitu PMK Nomor 39/PMK.03/2018, dan menandai transformasi besar dalam mekanisme restitusi pajak di Indonesia.

Kebijakan baru ini tidak hanya berbicara soal percepatan administrasi, tetapi juga bertujuan meningkatkan akurasi dan kepastian hukum melalui pendekatan berbasis data serta manajemen risiko kepatuhan. Hal ini sejalan dengan transformasi administrasi perpajakan melalui implementasi sistem Coretax DJP, yang memungkinkan penelitian berbasis data elektronik secara lebih optimal. Pengawasan kini bertumpu pada integrasi data perpajakan dan validasi dokumen elektronik, tidak lagi hanya mengandalkan pemeriksaan lapangan.

Salah satu perubahan paling krusial dalam PMK-28/2026 adalah penghapusan status Wajib Pajak (WP) kriteria tertentu berdasarkan aturan lama. Seluruh keputusan penetapan WP kriteria tertentu yang telah ada dinyatakan tidak berlaku, sehingga status patuh tidak otomatis diperpanjang. Dengan kata lain, status WP patuh “hangus” dan wajib diajukan ulang.

Pemerintah menetapkan periode khusus untuk pengajuan ulang, yakni 1 hingga 10 Juni 2026. Jika WP tidak mengajukan dalam jangka waktu tersebut, maka akan kehilangan akses terhadap mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi cepat.

Melalui ketentuan ini, pemerintah memberikan tingkat kepercayaan lebih tinggi kepada WP yang memiliki rekam jejak administrasi yang baik. Fasilitas pengembalian pendahuluan diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kepatuhan yang dibangun secara konsisten dalam jangka panjang. WP yang sebelumnya telah berstatus patuh diimbau untuk segera memanfaatkan periode pengajuan ulang pada 1-10 Juni 2026 agar tidak kehilangan akses terhadap fasilitas restitusi cepat.