Sebagian Pajak Rokok Kini Membiayai Penindakan Bea Cukai

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2026 membawa aturan baru terkait pengalokasian pajak rokok. Peraturan yang disahkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 8 Oktober 2026 ini menetapkan bahwa sebagian dana pajak rokok dialihkan ke pemerintah pusat untuk membantu penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Perubahan Utama dan Pokok Aturan

Setiap pembelian rokok resmi dikenakan dua jenis pungutan yaitu cukai rokok, untuk kas pusat dan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai, untuk kas daerah. Meskipun statusnya pajak daerah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertugas memungut keduanya sekaligus.

Lewat PMK 70/2026 yang merujuk pada Undang-Undang APBN 2026 (UU No. 17 Tahun 2025), pemerintah pusat kini mengambil 2,5% dari total penerimaan pajak rokok. Aturan ini sama sekali tidak menaikkan harga rokok maupun mengubah tarif pajak yang ada. Perubahan ini murni mengatur alokasi dan penggunaan dana yang terkumpul.

Beberapa poin teknis yang perlu dicermati:

• Pengalihan Jenis Penerimaan, Bagian 2,5% tersebut dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pajak rokok Kementerian Keuangan dan disetor langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

• Tujuan Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan kepabeanan dan melindungi industri rokok legal dari gempuran rokok ilegal. Hal ini sejalan dengan keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2026, meski target penerimaan negara dipatok naik.

• Perhitungan Anggaran, sebagai gambaran, dengan target cukai Rp225,73 triliun pada Perpres 118/2025, total pajak rokok diperkirakan mencapai Rp22,6 triliun. Porsi 2,5% untuk pusat bernilai sekitar Rp564 miliar per tahun (atau sekitar Rp235 miliar untuk periode Agustus–Desember 2026).

• Masa Peralihan 2026 khusus tahun 2026, perhitungan anggaran pusat hanya mengambil porsi dari bulan Agustus hingga Desember, dengan penyetoran PNBP dimulai dari kuartal III 2026.

Penggunaan Dana oleh DJBC

Dana PNBP pajak rokok ini dikelola penuh oleh DJBC untuk membiayai lima kelompok kegiatan:

1. Pengawasan
   Intelijen, patroli, penindakan lapangan, penanganan perkara, serta pengadaan dan perawatan sarana-prasarana operasi.

2. Regulasi
   Penyusunan dan penyempurnaan aturan hukum penegakan kepabeanan dan cukai.

3. Peningkatan SDM
   Pelatihan dan penguatan kapasitas personil Bea Cukai secara berkelanjutan.

4. Teknologi Informasi
   Pengembangan sistem TI untuk mendukung pengawasan penegakan hukum.

5. Humas dan Koordinasi
   Komunikasi publik serta kerja sama antar-instansi.

Mekanisme dan Alur Keuangan

Alur pergerakan dana dari setoran hingga pencairan diatur secara rinci melalui tahapan berikut:

1. Penyetoran
   Dana dipindahbukukan dari rekening khusus perhitungan pihak ketiga ke RKUN, bersamaan dengan penyetoran porsi pajak rokok milik pemerintah daerah.

2. Penetapan Besaran Setoran
   Besaran setoran dihitung dari data realisasi penerimaan pajak rokok oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb) dan DJBC, lalu diserahkan ke Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Ketiga lembaga ini merekonsiliasi data dan menyusun berita acara kesepakatan pembagian porsi pusat dan daerah.

3. Pengembalian Kelebihan Bayar
   Jika ada kelebihan pembayaran pajak rokok, uang pengembaliannya langsung memotong data realisasi penerimaan.

4. Batas Anggaran
   Proyeksi PNBP dipatok sebesar 2,5% dari estimasi penerimaan pajak rokok (perkalian tarif pajak rokok dengan target cukai). Angka ini menjadi batas paling tinggi anggaran yang boleh dipakai.

5. Pengalokasian
   Pembagian anggaran dilakukan menggunakan mekanisme revisi anggaran di tahun berjalan.

6. Pencairan
   Begitu alokasi disetujui dalam DIPA, DJBC mengajukan penetapan maksimum pencairan kepada DJPb. Dana tidak dicairkan sekaligus di awal.

7. Pertanggungjawaban dan Pengawasan
   Seluruh penggunaan dana wajib tunduk pada aturan pengelolaan PNBP serta sistem akuntansi instansi, dengan pengawasan anggaran berada langsung di bawah Menteri Keuangan.

Dampak Kebijakan bagi Berbagai Pihak

• Pemerintah Daerah
  Pendapatan daerah dari sektor pajak rokok dipastikan berkurang karena dipotong 2,5% untuk pusat. Pemda perlu menyesuaikan proyeksi APBD dan program kerja terkait.

• Konsumen
  Tidak ada dampak langsung terhadap harga eceran rokok karena tarif cukai dan tarif pajak rokok tetap sama.

• Pedagang dan Industri
  Pengawasan dan operasi penindakan rokok ilegal di lapangan akan makin ketat. Pedagang wajib memastikan produk rokok yang dijual ditempeli pita cukai resmi.

• Masyarakat Umum
  Transparansi penggunaan anggaran ini menginduk pada laporan kinerja dan laporan keuangan resmi DJBC sesuai standar PNBP.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apakah PMK 70/2026 membuat harga rokok naik?

Tidak. PMK ini tidak mengubah tarif cukai rokok maupun tarif pajak rokok yang sebesar 10% dari cukai. Yang diatur hanya pembagian dan penggunaan sebagian penerimaan pajak rokok yang sudah ada.

2. Apa beda pajak rokok dengan cukai rokok?

Cukai rokok adalah pungutan negara yang masuk ke kas pemerintah pusat. Pajak rokok adalah pajak daerah sebesar 10% dari cukai rokok yang hasilnya untuk pemerintah daerah. Keduanya dipungut DJBC sekaligus saat pita cukai ditebus.

3. Angka 2,5% itu dihitung dari apa?

Dari total penerimaan pajak rokok, bukan dari harga rokok atau dari cukainya. Bagian ini dicatat sebagai PNBP pajak rokok pada Kementerian Keuangan dan disetor ke rekening kas umum negara. Besaran 2,5% berasal dari UU 17/2025 tentang APBN 2026.

4. Untuk apa dana ini digunakan, dan siapa yang memakainya?

Dana ini dipakai DJBC untuk lima kelompok kegiatan: pengawasan (termasuk intelijen, patroli, dan penindakan), penyusunan kebijakan dan regulasi, penguatan SDM, pengembangan teknologi informasi, serta komunikasi publik dan koordinasi. Jumlah yang boleh dipakai dibatasi oleh proyeksi penerimaan, dan anggarannya diawasi Menteri Keuangan.

5. Apakah ketentuan ini juga berlaku tahun depan?

Besarannya ditentukan setiap tahun oleh UU APBN. Dalam RUU APBN 2027 yang diajukan pemerintah pada Agustus 2026, Pasal 51 ayat (1) kembali mengusulkan 2,5%. Kepastiannya mengikuti rumusan final UU APBN 2027. Tata cara dalam PMK 70/2026 tetap dapat dipakai karena PMK ini merujuk pada besaran di UU APBN masing-masing tahun.