Resmi! DJP Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Tahunan Badan 2025 Lewat KEP-71/PJ/2026

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-71/PJ/2026 TENTANG KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2025.

Direktorat Jenderal Pajak resmi menerbitkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026 yang dipertegas melalui PENG-31/PJ.09/2026.

Relaksasi ini diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak Badan, terutama dalam mempersiapkan seluruh dokumen dan persyaratan administratif yang diperlukan untuk menyampaikan SPT secara akurat di tengah implementasi sistem perpajakan yang baru. Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Menteri Keuangan untuk memastikan realisasi SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara umum, penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan jatuh tempo pada 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Pembayaran dan pelaporan yang melewati jatuh tempo akan dikenakan sanksi administratif  berupa sanksi denda sebesar Rp1.000.000 dan sanksi bunga sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dengan diterbitkannya KEP-71/PJ/2026, DJP secara resmi menghapuskan sanksi administratif tersebut.

Sanksi dihapuskan dalam rentang 1 bulan sejak tanggal jatuh tempo untuk penyampaian SPT Tahunan pajak 2025 dan pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2025. Dengan demikian, wajib pajak badan yang tahun pajaknya berakhir pada 31 Desember 2025 mendapat relaksasi hingga 31 Mei 2026, yakni satu bulan setelah batas waktu normal yang jatuh pada 30 April 2026.

Relaksasi tidak hanya mencakup pelaporan, tetapi juga pembayaran pajak. Wajib pajak badan yang melakukan pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2025 setelah jatuh tempo namun masih dalam kurun waktu 1 bulan, yakni hingga 31 Mei 2026, akan mendapatkan penghapusan sanksi bunga.

Penghapusan sanksi ini berlaku secara otomatis tanpa perlu pengajuan permohonan dari wajib pajak. Dalam hal sanksi administratif telah terlanjur diterbitkan melalui Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapus sanksi administratif dimaksud secara jabatan. Kebijakan serupa sebelumnya juga pernah diterbitkan untuk  Wajib Pajak Orang Pribadi melalui KEP-55/PJ/2026 dengan periode relaksasi hingga 30 April 2026.