PMK 37/2025 Resmi Berlaku, Pemerintah Tunjuk Marketplace sebagai Pemungut PPh Pedagang Dalam Negeri

Jakarta, 14 Juli 2025 - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur penunjukan pihak lain, dalam hal ini penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan pedagang dalam negeri. PMK ini ditetapkan pada 11 Juni 2025 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 14 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Pajak Nasional.

Kebijakan ini hadir seiring pesatnya perkembangan ekosistem perdagangan digital di Indonesia, yang dipicu oleh pergeseran perilaku konsumen pasca pandemi, peningkatan akses internet, serta kemajuan teknologi keuangan. Untuk itu, PMK 37/2025 disusun guna menyederhanakan administrasi perpajakan, memperluas kepatuhan sukarela, serta menciptakan level playing field antara pelaku usaha daring dan luring.

Pihak yang Ditunjuk dan Kriteria Penunjukan

Marketplace atau platform digital yang memenuhi kriteria tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. Kriterianya meliputi penggunaan rekening eskro (escrow account) untuk menampung transaksi, serta memiliki volume transaksi atau jumlah akses tertentu selama 12 bulan. Penunjukan resmi dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Objek Pemungutan: Pedagang Dalam Negeri

Pajak dikenakan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang bertransaksi di platform digital, menggunakan rekening bank lokal dan identitas Indonesia. Pedagang diwajibkan memberikan informasi seperti NPWP/NIK dan alamat korespondensi kepada pihak pemungut.

Besaran dan Perlakuan Pajak

Tarif PPh yang dipungut ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Pengenaan PPh ini bisa bersifat final atau tidak final tergantung skema perpajakan yang digunakan:

Dokumen invoice penjualan dipersamakan dengan bukti pemungutan resmi dan wajib mencantumkan data minimal sesuai ketentuan DJP.

Pengecualian Pemungutan

Beberapa jenis transaksi dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, antara lain:

a.        Penjualan barang dan/atau jasa oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki Peredaran Bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak berjalan dan telah menyampaikan surat pernyataan;

2. Penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan;

3. Penjualan barang dan/atau jasa oleh Pedagang Dalam Negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan;

4. penjualan pulsa dan kartu perdana;

5. Penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan; dan/atau

6. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya. 

Bukan Pajak Baru

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Rosmauli, menegaskan bahwa PMK ini bukan merupakan pajak baru, melainkan bentuk modernisasi sistem pemungutan pajak agar lebih berbasis teknologi. “Tujuannya agar pelaku usaha, khususnya UMKM, bisa menjalankan kewajiban pajaknya dengan mudah dan adil,” jelasnya.

Dengan penerapan PMK 37/2025, pemerintah berharap keadilan perlakuan pajak antara pelaku usaha online dan offline dapat tercapai, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat.