Landasan Baru SP2DK: Aturan Pengawasan Pajak dalam PMK 111/2025

PMK NOMOR 111 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025, diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2026.

PMK 111/2025 diterbitkan untuk mempertegas ruang lingkup pengawasan kepatuhan pajak dengan tujuan memberikan keadilan serta kepastian hukum dalam pelaksanaan pengawasan, sekaligus memperkuat pembinaan seiring penerapan sistem self–assessment.

Salah satu instrumen utama yang diatur dalam PMK ini adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Sebelumnya, SP2DK hanya diatur melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 05/PJ/2022, sehingga kedudukannya hanya bersifat pedoman internal bagi Account Representative (AR). Dengan diterbitkan PMK 111/2025, SP2DK kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat di tingkat peraturan menteri, dan secara tegas dibedakan dari pemeriksaan pajak maupun pemeriksaan bukti permulaan. SP2DK ditempatkan pada tahap awal pengawasan administratif.

Ruang lingkup pengawasan dalam PMK 111/2025 tidak terbatas pada wajib pajak yang telah terdaftar, tetapi juga mencakup wajib pajak yang belum terdaftar serta wilayah kegiatan ekonomi wajib pajak di setiap wilayah kerja DJP. Adapun jenis pajak yang menjadi cakupan pengawasan meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor tertentu, Pajak Karbon, Serta jenis pajak lainnya. 

Dalam pelaksanaan pengawasan, Direktur Jenderal Pajak Berwenang melakukan berbagai kegiatan, antara lain meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan dari wajib pajak melalui SP2DK, melakukan pembahasan, serta mengundang wajib pajak melalui SP2DK, melakukan pembahasan serta mengundang wajib pajak untuk hadir ke kantor Pajak.

Terkait hak dan kewajiban wajib pajak yang terdaftar diberikan jangka waktu paling lama 14 hari untuk memberikan penjelasan atas SP2DK yang diterima. Apabila diperlukan, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu tersebut, paling lama 7 hari dengan menyampaika pemberitahuan tertulis. Sementara, bagi wajib pajak yang belum terdaftar, jangka waktu pemberian tanggapan atas SP2DK juga ditetapkan paling lama 14 hari. 

Penerbitan PMK 111/2025 tidak mengubah substansi kewajiban perpajakan wajib pajak, melainkan memperkuat tata kelola dan kepastian hukum atas mekanisme pengawasan yang selama ini telah dijalankan. Dengan aturan ini, wajib pajak diharapkan lebih memahami hak dan kewajibannya dalam merespons SP2DK secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.