BATS Tax Update - Juni 2025

Memasuki pertengahan tahun 2025, pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperbarui dan menyempurnakan kerangka regulasi perpajakan guna menjawab dinamika ekonomi serta kebutuhan masyarakat. Dalam edisi BATS Tax Update bulan Juni ini, kami menyajikan rangkuman dan ulasan mendalam atas dua peraturan penting yang telah diterbitkan dan mulai berlaku di bulan Juni 2025.

Peraturan pertama yang akan kami bahas adalah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (Perpres 68/2025). Peraturan ini hadir sebagai langkah strategis pemerintah dalam merespons belum optimalnya pemungutan pajak dari transaksi digital lintas negara. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara, sekaligus meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak di sektor ekonomi digital yang terus berkembang pesat.

Selanjutnya, kami juga akan mengulas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 (PMK 36/2025). Regulasi ini merupakan bentuk insentif pemerintah yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor pariwisata dan transportasi, selama periode libur sekolah tahun 2025.

Melalui penyusunan dan penyampaian BATS Tax Update ini, kami berharap pembaca memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai substansi kebijakan, implikasi terhadap kepatuhan perpajakan, serta kesiapan administratif yang diperlukan. Edisi ini diharapkan dapat menjadi referensi yang andal bagi pelaku usaha, praktisi pajak, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi terkini mengenai kebijakan perpajakan nasional.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepercayaan pembaca terhadap publikasi BATS Tax Update. Semoga informasi yang kami sajikan dapat memberikan nilai tambah dan mendukung terciptanya tata kelola perpajakan yang baik di lingkungan usaha maupun pemerintahan.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Peraturan ini terbit sebagai respon atas belum optimalnya pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, serta dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak atas transaksi digital luar negeri, meningkatkan keadilan, dan kepastian hukum.

Transaksi Digital Luar Negeri adalah pemanfaatan atau pertukaran jasa, dan/atau informasi yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. SPP-TDLN ini bertujuan untuk:

a.        mewujudkan sistem pemungutan pajak yang dapat menjangkau pemajakan dari Transaksi Digital Luar Negeri yang kompleks sehingga membutuhkan sistem pemungutan yang bersifat khusus;

b.       meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak tennasuk terhadap Transaksi Digital Luar Negeri;

c.        meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang terkait dengan Transaksi Digital Luar Negeri; dan

d.       meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pemungutan pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.

Penyelenggaraan SPP-TDLN nantinya dilaksanakan oleh anak usaha BUMN di bidang teknologi layanan keuangan dan sistem pembayaran, yaitu PT Jalin Pembayaran Nusantara. Nantinya PT Jalin Pembayaran Nusantara akan memiliki kewajiban sebagai berikut:

a.        melakukan uji coba (sandboxing) yang meliputi penelitian atas pemenuhan persyaratan administrasi dan uji teknis;

b.       memastikan keandalan dan keberlangsungan sistem serta teknologi yang digunakan berdasarkan hasil uji coba (sandboxing) untuk melakukan pemungutan pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri;

c.        menyelenggarakan pemungutan pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri;

d.       memastikan keamanan sistem termasuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan informasi terkait dengan penyelenggaraan SPP-TDLN;

e.        menyediakan dukungan dan pemeliharaan serta dana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan SPP-TDLN;

f.          melakukan koordinasi dengan tim koordinasi dalam pelaksanaan SPP-TDLN; dan

g.        menaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman tata kerja.

Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, PT Jalin Pembayaran Nusantara akan memilih mitra secara langsung yang merupakan badan hukum Indonesia dan/atau asing, serta memiliki kapasitas infrastruktur dan sistem pendukung yang mampu memenuhi kebutuhan data, informasi, dan penerapan teknologi yang spesifik dengan jangkauan hingga ke luar negeri.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 6, hasil pemungutan PPN melalui PT Jalin Pembayaran Nusantara disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara. Atas penyelenggaraan pemungutan pajak tersebut, PT Jalin Pembayaran Nusantara akan menerima imbalan jasa atas penyelenggaraan SPP TDLN. Besaran imbal jasa diusulkan ke tim koordinasi dan ditetapkan oleh Menteri yang ditunjuk. Pembayaran imbal jasa dilakukan dengan tetap memperhitungkan penerimaan PPN untuk kas negara.

Implementasi SPP-TDLN akan direviu dan dievaluasi secara berkala, dimulai saat peraturan ini berlaku per tanggal 5 Juni 2025.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR SEKOLAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pemerintah memberikan insentif PPN untuk pembelian tiket pesawat selama libur sekolah, hal ini untuk menjaga daya beli Masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah tahun 2025.

PPN yang terutang atas Jasa Angkutan Udara Niaga berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi, dengan adanya PMK ini akan dihitung sebagai berikut:

a.        5% dari nilai penggantian dipungut dari penerima jasa (penumpang).

b.       6% dari nilai penggantian ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2025.

Nilai Penggantian termasuk tarif dasar (base fare). Fuel surcharge, dan biaya-biaya lain yang dibayar oleh penerima jasa. Yang merupakan objek PPN dan merupakan jasa yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.

PPN yang terutang ditanggung pemerintah diberikan kepada penerima jasa:

a.        untuk periode pembelian Tiket yang dilakukan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025; dan

b.       untuk periode penerbangan yang dilakukan sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025.

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Atas penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah, Badan Usaha Angkutan Udara wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dengan nilai PPN yang terutang sebesar 5% (lima persen) dari Penggantian dan melaporkan PPN yang terutang pada bagian penyerahan yang PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahnya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Selain itu, Daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi disampaikan paling lambat tanggal 30 September 2025, melalui laman elektronik yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.