BATS Tax Update – Juli 2025

PENDAHULUAN

Memasuki pertengahan tahun 2025, lanskap perpajakan di Indonesia kembali mengalami perubahan penting melalui terbitnya beberapa kebijakan baru dari Kementerian Keuangan. Perubahan ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan ekonomi digital, meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi aset kripto, serta kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pada sektor perdagangan komoditas, khususnya emas batangan. Pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum sekaligus menyesuaikan aturan perpajakan agar tetap relevan dengan dinamika perekonomian yang semakin kompleks dan global.

Dalam edisi BATS Tax Update Juli 2025 ini, salah satu sorotan utama adalah terbitnya PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur ketentuan PPN dan PPh atas transaksi aset kripto. Regulasi ini hadir untuk menjawab kebutuhan kepastian hukum seiring meningkatnya popularitas kripto sebagai instrumen keuangan digital. Melalui aturan ini, pemerintah menegaskan perlakuan perpajakan baik atas transaksi perdagangan kripto, jasa fasilitasi transaksi, hingga penghasilan yang diperoleh penambang kripto, sehingga wajib pajak memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan PMK Nomor 51 dan 52 Tahun 2025 yang berfokus pada pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor dan perdagangan emas batangan. Kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan komoditas bernilai tinggi serta mendukung transparansi dalam sektor jasa keuangan. Dengan demikian, pengenaan pajak diharapkan dapat berjalan lebih adil sekaligus meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari sektor tersebut.

Tidak berhenti di situ, pemerintah turut menerbitkan PMK Nomor 53 Tahun 2025 yang membawa penyesuaian tarif PPN, khususnya pada sektor jasa asuransi dan kegiatan membangun sendiri. Perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan harmonisasi aturan agar tetap selaras dengan praktik bisnis dan kebutuhan pasar. Melalui pembaruan regulasi ini, para wajib pajak diharapkan dapat memahami implikasi fiskal yang timbul, mempersiapkan strategi kepatuhan, serta memastikan aktivitas usaha tetap berjalan dengan lancar di tengah perubahan aturan perpajakan yang dinamis.

PMK NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO

Aset Kripto saat ini telah menjadi aset keuangan digital sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait aspek perpajakan pada transaksi kripto, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur ketentuan aspek PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto.

1.        Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai

Aset Kripto saat ini dipersamakan dengan surat berharga sehingga tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Meskipun begitu, atas penyerahan:

a.        Jasa Kena Pajak berupa jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan Penyelenggara Aset Perdagangan Elektronik; dan/atau

b.       Jasa Kena Pajak berupa jasa verifikasi transaksi Aset Kripto oleh Penambang Aset Kripto,

Tetap dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Adapun yang dimaksud dengan jasa fasilitator transaksi perdagangan kripto yaitu berupa kegiatan:

a.        Jual beli aset kripto menggunakan mata uang fiat;

b.       Tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya (swap); dan/atau

c.        Dompet elektronik meliputi deposit, penarikan dana, pemindahan aset kripto ke akun pihak lain, dan penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan kripto.

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut untuk jasa fasilitator transaksi perdagangan kripto adalah sebesar 12% dengan DPP Nilai Lain sebesar 11/12 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024, yang dihitung dari nilai penggantian yaitu sebesar komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Bukti tagihan yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang memberikan jasa fasilitator transaksi perdagangan kripto ditetapkan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut untuk jasa verifikasi transaksi kripto adalah sebesar besaran tertentu yaitu 20% dikali 11/12 dari tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12%, yang dihitung dari nilai penggantian yaitu nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima oleh Penambang Aset Kripto, termasuk aset kripto yang diterima dari sistem aset kripto.

2.        Perlakuan Pajak Penghasilan

A.       Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto

Penghasilan Penjual Aset Kripto adalah berupa:

a.        Transaksi dengan pembayaran mata uang fiat;

b.       Tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya; dan/atau

c.        Transaksi aset kripto lainnya selain huruf a dan b yang dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalu Sistem Elektronik.

Atas penghasilan ini dikenai PPh 22 yang bersifat final dengan tarif sebesar 0,21% dari nilai transaksi aset kripto.

B.       Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Penghasilan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, berupa imbalan atas:

a.        penyerahan jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto;

b.       penyerahan jasa penarikan dana (withdrawal);

c.        penyerahan jasa deposit;

d.       penyerahan jasa pemindahan (transfer) Aset Kripto antar dompet elektronik (e-wallet);

e.        penyerahan jasa penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto atau dompet elektronik (e-wallet); dan/atau

f.          penyerahan jasa lainnya sehubungan dengan Aset Kripto selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.

Atas penghasilan ini dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai UU PPh dan wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan.

C.      Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penambang Aset Kripto

Penghasilan Penambang Aset Kripto meliputi:

a.        Penghasilan berupa imbalan jasa yang diterima atau diperoleh penambang Aset Kripto;

b.       penghasilan dari sistem Aset Kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (transaction fee), atau penghasilan lain dari sistem Aset Kripto; dan/atau

c.        penghasilan lainnya selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Atas penghasilan ini dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai UU PPh dan wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar negeri dapat ditunjuk oleh Menteri sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan Aset Kripto. Pajak Penghasilann yang dimaksud adalah PPh 22 dengan tarif 1% dan bersifat final yang dihitung dari nilai transaksi Aset Kripto.

PMK NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

Peraturan ini terbit sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengenaan pajak penghasilan dari kegiatan usaha bullion dan impor emas batangan.

Pada Pasal 2, dijelaskan bahwa Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian emas batangan, dapat menjadi Pemungut Pajak atas PPh 22.

Atas impor emas batangan dipungut PPh 22 sebesar 0,25% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor, pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sementara, atas pembelian emas batangan oleh Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian emas batangan terutang dan dipungut pada saat pembelian. Adapun pada saat peraturan ini berlaku, atas surat keterangan bebas pemungutan PPh atas impor emas batangan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu surat keterangan bebas tersebut.

PMK NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48 TAHUN 2023

Peraturan ini terbit sebagai pelengkap untuk PMK Nomor 51 Tahun 2025. Adapun perubahan terhadapat PMK Nomor 48 Tahun 2023 hanya pada Pasal 5 yang menambahkan poin c yaitu, bahwa pemungutan PPh 22 oleh Pengusaha Emas Perhiasan tidak dilakukan atas penjualan emas batangan:

a.        kepada Bank Indonesia;

b.       melalui pasar fisik emas digital sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi; atau

c.        kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulion yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

PMK NOMOR 53 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pemerintah menerbitkan peraturan baru sebagai penyesuaian untuk tarif PPN atas penyerahan terkait jasa asuransi serta PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. Peraturan ini mengatur perubahan tarif PPN yang terutang atas penyerahan:

a.        jasa agen asuransi oleh Agen Asuransi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;

b.       jasa pialang asuransi oleh perusahaan pialang asuransi kepada Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah; dan

c.        jasa pialang reasuransi oleh perusahaan pialang reasuransi kepada perusahaan reasuransi dan/ atau perusahaan reasuransi syariah.

Yang sebelumnya dikenakan PPN dengan Besaran Tertentu yaitu sebesar:

a.        10% dari tarif PPN dikalikan dengan komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada Agen Asuransi; atau

b.       20% dari tarif PPN dikalikan dengan komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh Perusahaan pialang asuransi atau Perusahaan pialang reasuransi.

Menjadi PPN dengan Besaran Tertentu sebesar:

a.        10% dikali 11/12 dari tarif PPN dikalikan dengan komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada Agen Asuransi; atau

b.       20% dikali 11/12 dari tarif PPN dikalikan dengan komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh Perusahaan pialang asuransi atau Perusahaan pialang reasuransi.

Peraturan ini juga mengubah tarif PPN untuk Kegiatan Membangun Sendiri yang sebelumnya dihitung dengan besaran tertentu sebesar 20% dari tarif PPN menjadi 20% dikali 11/12 dari tarif PPN atau 2,2% secara efektif dari nilai sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap Masa Pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

Pasal 343 dan Pasal 354 pada PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur mengenai PPN atas transaksi kripto dihapus dengan PMK ini, yang selanjutnya disesuaikan dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025.