Aturan Baru PER-3/PJ/2026: Tata Cara Pelaporan SPT di Era Coretax

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-3/PJ/2026 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Per-3/PJ/2O26 untuk menyesuaikan ketentuan teknis penyampaian, penerimaan dan pengolahan SPT seiring implementasi Coretax. Peraturan ini menjadi dasar baru dalam administrasi pelaporan SPT, termasuk pengaturan mengenai kewajiban penyampaian, batas waktu tertentu, ketentuan perpanjangan, serta kondisi ketika SPT dianggap tidak disampaikan.

Salah satu fokus utamanya adalah penegasan kembali mekanisme pelaporan SPT Tahunan, termasuk SPT Tahunan Bagian Tahun Pajak, untuk wajib pajak yang kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir di tengah tahun pajak. Selain itu, PER-3/PJ/2026 juga mengatur penanganan SPT Lebih Bayar dalam kondisi tertentu yang tidak dilanjutkan ke penelitian pendahuluan atau pemeriksaan.

Ketentuan ini mulai berlaku sejak 16 Maret 2026 dan sekaligus mencabut sebagian ketentuan dalam PER-11/PJ/2025, khususnya Pasal 2 ayat (1) huruf g serta Pasal 95 sampai dengan Pasal 112. Dengan demikian, PER-3 /PJ/2026 bukan mengubah jadwal setor dan lapor pajak, melainkan memperjelas tata cara administrasi dan teknis pelaporan SPT. 

• Wajib pajak yang kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak tetap memiliki pengaturan khusus untuk SPT Tahunan Bagian Tahun Pajak.

• Wajib pajak yang mengubah tahun buku dengan persetujuan DJP juga termasuk dalam ruang lingkup pengaturan ini.

• Jika SPT Tahunan disampaikan tetapi tidak memenuhi ketentuan subjektif, SPT dapat dianggap tidak disampaikan dan data penerimaan dapat dihapuskan dari sistem administrasi DJP.

• PER-3/PJ/2026 mencabut sebagian ketentuan PER-11/PJ/2025, sehingga aturan teknis sebelumya tidak sepenuhnya berlaku lagi.

Aturan ini menentukan bagaimana SPT diproses secara administratif, terutama di era coretax. Dalam praktiknya, wajib pajak perlu memastikan status subjektif, masa pajak, dan kelengkapan pelaporan agar tidak berisiko dianggap tidak menyampaikan SPT. Untuk pelaporan, fokus utama tetap pada kepatuhan administrasi, bukan perubahan tenggat setor dan pelaporan.