Prancis Mengincar Posisi 'Arab Saudi-nya Eropa' dalam Listrik Bersih

Ketika sebagian besar negara masih bergulat dengan wacana transisi energi, Prancis melangkah lebih jauh dengan merilis peta jalan formal berisi 14 halaman yang memetakan secara rinci bagaimana negara itu akan meninggalkan batu bara, minyak, dan gas secara menyeluruh pada 2050. Lebih dari sekadar komitmen iklim, langkah ini merupakan pernyataan strategis kedaulatan energi—dan ambisi geopolitik energi di tingkat Eropa.

Dokumen tersebut dipresentasikan pada 29 April 2026 dalam Konferensi Global Transisi dari Energi Fosil (Global Conference on Fossil Fuel Transition) yang pertama kali digelar di Santa Marta, Kolombia. Di forum bersejarah itu, Utusan Iklim Prancis Benoit Faraco melontarkan pernyataan yang mengguncang panggung diplomasi energi global.

"Proses ini membuat kami menyadari bahwa kami ingin menjadi sebuah negara adidaya listrik. Kami ingin menjadi Arab Saudi-nya Eropa dalam bidang listrik—menjual elektron hijau ke Inggris, Irlandia, Jerman, dan negara-negara lainnya," ujar Faraco, sebagaimana dikutip The Guardian.

Pernyataan itu bukan sekadar retorika. Prancis adalah satu-satunya negara maju di dunia yang hingga kini telah menerbitkan rencana komprehensif dan terpadu untuk menghapus ketergantungan pada seluruh jenis bahan bakar fosil—sebuah pencapaian yang bahkan oleh para analis iklim internasional disebut sebagai "first-of-its-kind" alias yang pertama di dunia.

Fondasi Kuat: Keunggulan Nuklir Prancis

Ambisi besar Prancis bukan lahir dari ruang hampa. Selama beberapa dekade, negara ini telah membangun fondasi kelistrikan bersih yang kuat melalui investasi masif dalam energi nuklir. Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), pembangkit nuklir Prancis menghasilkan sekitar 380 ribu gigawatt hour (GWh) pada 2024—setara dengan sekitar 67 persen dari total produksi listrik nasional.

Angka ini menempatkan Prancis sebagai salah satu produsen listrik rendah karbon terbesar di dunia secara proporsional. Sementara negara-negara lain masih mengandalkan batu bara dan gas untuk kebutuhan dasar kelistrikan, Prancis sudah beroperasi di atas jaringan yang didominasi energi bersih.

Di luar nuklir, energi terbarukan Prancis—angin, surya, dan hidro—sudah jauh melampaui produksi dari pembangkit berbahan bakar fosil. Ini berarti Prancis tidak memulai transisi dari nol, melainkan mempercepat dan menyempurnakan sistem yang sudah relatif bersih.

Porsi bahan bakar fosil dalam konsumsi energi final Prancis telah turun dari 65 persen pada 2011 menjadi di bawah 60 persen pada 2023. Angka ini belum termasuk sektor pembangkit listrik dan distribusi—yang sejatinya sudah sangat didominasi energi bersih.

Peta Jalan: Lima Pilar Transisi Energi

Dokumen resmi berjudul "France's Roadmap for Transitioning away from Fossil Fuels" ini merupakan integrasi dari berbagai kebijakan dan target yang sudah ada di bawah satu payung strategis dengan tujuan eksplisit. Berikut adalah lima pilar utamanya:

1. Penghapusan Bahan Bakar Fosil Secara Bertahap

Prancis menetapkan target pengurangan porsi bahan bakar fosil dalam konsumsi energi final menjadi 40 persen pada 2030 dan 30 persen pada 2035. Target akhirnya adalah netralitas karbon pada 2050. Selain itu, Prancis sudah mengesahkan legislasi untuk menghentikan seluruh produksi hidrokarbon domestik pada 2040.

2. Penutupan Seluruh Pembangkit Batu Bara pada 2027

Prancis akan menutup dua pembangkit listrik tenaga batu bara terakhirnya pada 2027—jauh lebih awal dari banyak negara Eropa lainnya. Ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan menuju bebas fosil, sekaligus sinyal kuat bagi pasar bahwa Prancis serius dengan komitmennya.

3. Elektrifikasi Transportasi Massal dan Industri Otomotif

Di sektor transportasi, peta jalan Prancis sangat ambisius: dua dari tiga mobil baru yang terjual pada 2030 harus berupa kendaraan listrik (EV). Produsen dalam negeri didorong untuk memproduksi 400 ribu EV per tahun pada 2027, dan satu juta unit per tahun pada 2030.

Target ini sengaja dirancang untuk memastikan bahwa pengurangan ketergantungan pada minyak tidak bertransformasi menjadi ketergantungan baru pada kendaraan impor—terutama dari Tiongkok yang kini mendominasi pasar EV global. Prancis juga menargetkan peningkatan penggunaan angkutan umum sebesar 25 persen pada 2030, serta elektrifikasi armada bus dan truk besar.

4. Transformasi Sistem Pemanas dan Efisiensi Bangunan

Prancis melarang pemasangan boiler berbahan bakar gas di bangunan baru mulai akhir 2026. Target jangka menengahnya adalah mengurangi penggunaan boiler berbahan bakar minyak di bangunan hunian sebesar 60 persen dan di bangunan komersial sebesar 85 persen pada 2030. Penggunaan minyak untuk pemanas ditargetkan hapus total pada 2035.

Sebagai solusi pengganti, Prancis menargetkan pemasangan satu juta unit pompa panas (heat pump) per tahun pada 2030—sebuah industri yang tengah tumbuh pesat di seluruh Eropa sebagai alternatif bersih untuk sistem pemanas konvensional.

5. Ekspansi Besar-Besaran Energi Terbarukan dan Nuklir Baru

Pada sisi pasokan, Prancis merencanakan pembangunan reaktor nuklir generasi baru tipe EPR2 sekaligus memperpanjang umur operasional reaktor yang sudah ada. Di bidang energi terbarukan, target kapasitas angin lepas pantai (offshore wind) ditetapkan sebesar 15 gigawatt (GW) pada 2035, dengan penambahan 1,3 GW kapasitas angin darat per tahun.

Kapasitas pembangkit tenaga surya ditargetkan tiga kali lipat pada 2035. Selain itu, Prancis juga merencanakan penambahan 2,8 GW kapasitas hidropower dan pengoperasian hingga 8 GW elektroliser hidrogen pada 2035—fondasi bagi industri hidrogen hijau yang juga akan menjadi komoditas ekspor strategis.

Konteks Global: Mengapa Ini Penting?

Peta jalan Prancis diumumkan dalam momen yang sangat strategis. Konferensi Santa Marta merupakan pertama kalinya negara-negara dunia secara khusus berkumpul untuk membahas transisi dari bahan bakar fosil—bukan hanya pengurangan emisi secara umum. Konferensi ini dihadiri oleh hampir setengah negara produsen bahan bakar fosil yang mewakili lebih dari separuh PDB global.

Namun sejumlah pemain besar absen: Amerika Serikat, Tiongkok, India, serta negara-negara petrostates seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab tidak hadir. Ketidakhadiran mereka menyoroti betapa sulitnya konsensus global dalam isu ini—dan sekaligus memperbesar bobot langkah Prancis sebagai negara maju pertama yang menerbitkan peta jalan seformal dan sekomprehensif ini.

Para analis iklim internasional menyebut dokumen Prancis sebagai terobosan penting, bukan karena berisi janji-janji baru, tetapi justru karena mengintegrasikan berbagai kebijakan yang sudah ada di bawah satu kerangka eksplisit dengan tujuan tunggal: bebas dari bahan bakar fosil.

Tantangan di Balik Ambisi

Terlepas dari ambisi yang tertuang dalam dokumen tersebut, sejumlah tantangan nyata menghadang. Pertama, target industri otomotif EV domestik sangat bergantung pada daya saing produsen Prancis—terutama Renault dan Stellantis—di tengah dominasi merek EV Tiongkok yang harganya jauh lebih terjangkau.

Kedua, target pemasangan heat pump satu juta unit per tahun sangat ambisius mengingat kendala rantai pasok, tenaga terampil, dan kesiapan infrastruktur bangunan. Ketiga, pengembangan reaktor EPR2 menghadapi risiko keterlambatan dan pembengkakan biaya—sebagaimana dialami reaktor EPR generasi sebelumnya di Flamanville dan Finlandia.

Tzeporah Berman, pendiri Fossil Fuel Treaty Initiative, juga mengingatkan bahwa kemampuan untuk bertransisi akan jauh lebih sulit bagi banyak negara berkembang yang justru paling terdampak oleh krisis iklim. "Banyak negara penghasil bahan bakar fosil di Global South yang terpaksa memperluas produksi fosil hanya untuk membayar utang mereka," ujarnya di sela konferensi Santa Marta.

Relevansi bagi Indonesia dan Negara Berkembang

Langkah Prancis memberikan preseden dan pelajaran berharga bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kunci keberhasilan Prancis adalah investasi jangka panjang dalam infrastruktur energi bersih—terutama nuklir—yang kini menjadi fondasi kompetitif dalam era transisi global.

Indonesia, dengan target net-zero pada 2060 dan kekayaan sumber daya energi terbarukan yang luar biasa—geothermal, surya, angin, dan hidro—memiliki potensi serupa untuk membangun kedaulatan energi bersihnya sendiri. Perbedaannya terletak pada kecepatan dan ketegasan komitmen kebijakan, serta ketersediaan pembiayaan transisi yang masih menjadi tantangan utama.

Bagi pelaku bisnis dan investor, peta jalan Prancis menegaskan satu tren yang tak terbendung: transisi energi bukan lagi agenda niche para aktivis lingkungan, melainkan strategi inti kedaulatan ekonomi dan geopolitik abad ke-21. Mereka yang bergerak lebih cepat—baik di tingkat negara maupun korporasi—akan menentukan siapa yang menjadi eksportir dan siapa yang menjadi importir energi masa depan.