Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 mengatur penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, termasuk energi listrik, dengan tujuan mempercepat penyediaan infrastruktur waste-to-energy. Peraturan ini menjadi dasar kebijakan bagi pelaksanaan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui pengaturan pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat berperan dalam penetapan kebijakan, pemberian penugasan, serta penyediaan dukungan pendanaan dan jaminan tertentu, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan prasyarat pelaksanaan, seperti ketersediaan lahan dan pasokan sampah. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian pelaksanaan proyek PSEL serta mendukung keterkaitannya dengan agenda transisi energi.

Peraturan Presiden ini mengatur ketentuan pelaksanaan proyek PSEL, mulai dari mekanisme penugasan kepada pemerintah daerah, pola kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha, hingga ketentuan pembelian listrik hasil pengolahan sampah oleh PT PLN (Persero). Pengaturan tersebut dilengkapi dengan dukungan fiskal berupa pendanaan dan jaminan tertentu, serta dukungan nonfiskal seperti kepastian penyerapan listrik dan pengaturan kelembagaan proyek, yang bertujuan meningkatkan kelayakan ekonomi dan kepastian pelaksanaan proyek. Dalam konteks ini,Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) PSEL tidak hanya diarahkan sebagai instrumen pengurangan timbulan sampah, tetapi juga sebagai upaya pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 juga menetapkan tujuan kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yaitu menangani kondisi darurat sampah yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, mengatasi timbulan dan timbunan sampah perkotaan, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber daya untuk mendukung ketahanan nasional. Selain itu, peraturan ini mendorong penerapan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) dalam pengelolaan sampah, sehingga pihak yang menghasilkan sampah memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkannya. Dengan demikian, Perpres ini berfungsi sebagai instrumen integratif yang menghubungkan kebijakan lingkungan, energi, dan infrastruktur, sekaligus membuka ruang keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Apa dampak yang ditimbulkan Perpres terhadap Berbagai Stakeholder?

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 mengatur pelaksanaan proyek PSEL sebagai bagian dari upaya penanganan sampah perkotaan. Penerapan peraturan ini berdampak pada berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, badan usaha, hingga masyarakat. Dampak tersebut terlihat dari perubahan cara proyek PSEL dijalankan serta keterlibatan para pihak dalam pelaksanaannya. Karena itu, pembahasan mengenai dampak Perpres ini penting untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut berjalan di lapangan.

1. Dampak bagi Pemerintah Pusat

Bagi pemerintah pusat, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 berdampak pada meningkatnya kebutuhan koordinasi dalam pelaksanaan proyek PSEL. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa penugasan kepada pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, sekaligus menyiapkan kebijakan pendukung agar proyek layak untuk dilaksanakan. Selain itu, pemerintah pusat juga menghadapi tanggung jawab untuk menjaga agar dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk kebijakan maupun fasilitas tertentu, tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan adanya Perpres ini, pemerintah pusat dituntut untuk lebih aktif mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan proyek PSEL.

2. Dampak bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 memberikan dampak langsung terhadap pelaksanaan proyek di lapangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4, pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan lahan dan memastikan ketersediaan pasokan sampah yang akan disalurkan ke fasilitas PSEL, serta mengurus perizinan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan proyek tersebut. Selain aspek teknis dan administratif, pemerintah daerah juga berhadapan langsung dengan masyarakat yang terdampak oleh keberadaan fasilitas PSEL. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih siap dalam melakukan perencanaan, sosialisasi, serta pengelolaan dampak lingkungan dan sosial agar pelaksanaan proyek dapat berjalan efektif dan meminimalkan potensi penolakan dari masyarakat.

3. Dampak bagi Badan Usaha dan PLN

Bagi badan usaha, Perpres ini membuka peluang keterlibatan dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas PSEL. Sebagaimana dituangkan pada Perpres Nomor 109 2025 pasal 2, yakni adanya pengaturan mengenai pembelian listrik oleh PT PLN (Persero), hal ini diharapkan bisa memberikan kepastian bahwa listrik yang dihasilkan dapat diserap, sehingga proyek menjadi lebih menarik secara ekonomi. Namun, badan usaha juga harus menyesuaikan diri dengan ketentuan teknis dan lingkungan yang berlaku, yang dapat menambah beban biaya dan tanggung jawab. Sementara itu, bagi PLN, kebijakan ini berdampak pada bertambahnya sumber pasokan listrik dari PSEL yang perlu diintegrasikan ke dalam sistem kelistrikan, sesuai dengan pasal 2 pada Perpres Nomor 109 2025. Harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebesar USD 0.20 (dua puluh sen Dollar Amerika Serikat) per kWh (kilowatt per jam) untuk semua kapasitas.

4. Dampak bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, Perpres ini berdampak pada perubahan cara pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Keberadaan PSEL diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan memperbaiki kondisi lingkungan. Namun, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi fasilitas PSEL juga dapat merasakan dampak langsung, seperti perubahan aktivitas di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, keterlibatan dan penerimaan masyarakat menjadi penting agar pelaksanaan PSEL dapat berjalan dengan baik dan manfaat yang diharapkan benar-benar dapat dirasakan.

Berdasarkan Peraturan Presiden ini apakah ada beberapa negara di dunia yang juga memiliki Peraturan Serupa?

Kebijakan pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia memiliki kesamaan dengan pendekatan yang telah diterapkan di beberapa negara lain, seperti Denmark dan Jepang. Di Denmark, arah kebijakan waste-to-energy mulai diperkuat sejak akhir 1990-an, ketika pemerintah menerapkan pembatasan ketat terhadap pembuangan sampah ke landfill serta mendorong pemulihan energi dari residu sampah yang tidak dapat didaur ulang. Kebijakan tersebut menjadi landasan pengembangan berbagai fasilitas waste-to-energy, termasuk Amager Bakke di Kopenhagen yang mulai beroperasi pada 2017, dan hingga kini berkontribusi pada rendahnya proporsi sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir serta pemanfaatan sampah sebagai sumber listrik dan panas perkotaan. 

Sementara itu, di Jepang, pengolahan sampah menjadi energi berkembang sejak 1970-an seiring dengan diberlakukannya kebijakan pengelolaan sampah perkotaan dan keterbatasan lahan landfill, yang mendorong pembangunan fasilitas insinerator dengan pemulihan energi di berbagai kota. Hingga saat ini, pendekatan tersebut berdampak pada pengendalian volume sampah perkotaan dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi tambahan, dengan pengawasan lingkungan yang relatif ketat.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 mengatur pelaksanaan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dan berdampak pada berbagai pihak yang terlibat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghadapi peningkatan tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek, badan usaha dan PT PLN (Persero) memperoleh kepastian keterlibatan dalam pembangunan dan pemanfaatan listrik, sementara masyarakat mengalami perubahan dalam sistem pengelolaan sampah di wilayahnya. Keberhasilan pelaksanaan PSEL bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, kepastian kerja sama dengan badan usaha, serta penerimaan masyarakat terhadap keberadaan fasilitas PSEL.

Sumber : 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan.