Roadmap SPK 2026: IAI Siapkan Standar Pelaporan Keberlanjutan Baru

Dunia bisnis global tengah berada di titik balik di mana keberhasilan sebuah entitas tidak lagi hanya diukur melalui angka laba bersih di atas kertas. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan krisis iklim dan tanggung jawab sosial, transparansi mengenai dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) telah bertransformasi dari sekadar kewajiban moral menjadi kewajiban regulasi yang ketat.

Di Indonesia, mandat ini memasuki babak baru. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), melalui Dewan Standar Keberlanjutan (DSK), telah merilis peta jalan (roadmap) strategis yang akan mengubah wajah pelaporan korporasi secara fundamental. Berdasarkan presentasi terbaru dari Ketua DSK IAI, Istini T. Siddharta, pada Februari 2026, Indonesia tengah bersiap menuju implementasi penuh Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang mengadopsi standar internasional ISSB.

1. Menilik Realisasi 2025: Fondasi Standar Nasional

Sebelum melangkah ke agenda 2026, penting bagi pelaku usaha untuk memahami apa yang telah dikokohkan pada tahun 2025. Per tanggal 1 Juli 2025, DSK IAI secara resmi mengesahkan dua pilar utama standar pengungkapan keberlanjutan:

PSPK 1: Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan. Standar ini menetapkan landasan konseptual bagaimana entitas mengungkapkan risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dapat memengaruhi arus kas, akses terhadap pendanaan, atau biaya modal dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
PSPK 2: Pengungkapan terkait Iklim. Standar yang lebih spesifik ini mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi mengenai risiko fisik dan risiko transisi terkait iklim, serta bagaimana perusahaan memitigasi dampak tersebut.

Pengesahan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses due process procedure yang melibatkan limited hearing dengan kementerian dan asosiasi industri, serta public hearing yang dihadiri lebih dari 600 peserta. Hasil akhirnya adalah sebuah standar yang kokoh dan siap menjadi acuan bagi seluruh entitas di Indonesia dengan tanggal efektif mulai 1 Januari 2027.

2. Agenda Strategis 2026: Fokus pada Panduan Industri

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaporan ESG adalah sifatnya yang sangat bervariasi antar sektor. Risiko iklim bagi bank sangat berbeda dengan risiko bagi perusahaan tambang. Menyadari hal ini, agenda utama IAI di tahun 2026 adalah penyusunan Panduan Berbasis Industri.

Panduan ini akan mengacu pada standar SASB (Sustainability Accounting Standard Boards) yang mencakup 77 industri dalam 11 sektor. DSK IAI telah menetapkan prioritas yang terbagi dalam tiga fase strategis:

Fase 1: Prioritas Sektor Keuangan dan Energi (Target Q1 2026)

Fase pertama difokuskan pada industri dengan dampak karbon tinggi atau peran sistemik dalam ekonomi:

Commercial Banks: Fokus pada pengungkapan emisi yang difasilitasi melalui pinjaman dan investasi.
Coal Operations, Metals & Mining: Menekankan pada manajemen dampak lingkungan dan rehabilitasi lahan.
Chemicals & Real Estate: Fokus pada efisiensi energi dan emisi operasional.

Fase 2: Sektor Konsumsi dan Infrastruktur (Target Q2 2026)

Memasuki kuartal kedua, perhatian bergeser ke sektor yang menyentuh rantai pasok luas:

Processed Foods & Agricultural Products: Fokus pada ketahanan pangan dan penggunaan air.
Pulp & Paper Products & Automobiles: Fokus pada pengelolaan limbah dan emisi gas buang.
Telecommunication Services: Fokus pada manajemen energi dan perlindungan data.

Fase 3: Manufaktur dan Teknologi (Target Q3 & Q4 2026)

Di penghujung tahun, panduan akan meluas ke sektor pendukung industri berat:

Iron & Steel Producers & Construction Materials: Fokus pada dekarbonisasi material bangunan.
Software & IT Services: Fokus pada efisiensi pusat data.
Apparel, Accessories & Footwear: Fokus pada etika rantai pasok dan ekonomi sirkular.

Pemilihan industri prioritas ini didasarkan pada pertimbangan matang seperti nilai kapitalisasi pasar, Foreign Direct Investment (FDI), dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

3. Materi Edukasi: Menjembatani Teori dan Praktik

Untuk membantu entitas beralih dari sekadar membaca standar menjadi mampu menerapkannya, IAI akan merilis rangkaian Materi Edukasi (Educational Material) yang mengacu pada IFRS Foundation.

Q1 2026: Akan diterbitkan panduan mengenai "Risiko dan Peluang Terkait Keberlanjutan serta Pengungkapan Informasi Material". Materi ini akan mengupas tuntas cara mengidentifikasi topik material yang benar-benar memengaruhi prospek entitas.
Q3 2026: Fokus pada "Pengungkapan Dampak Finansial yang Diantisipasi". Ini sangat krusial karena investor ingin mengetahui seberapa besar dampak risiko iklim terhadap neraca perusahaan di masa depan melalui mekanisme proporsionalitas (proportionality mechanism).

4. Harmonisasi Regulasi: Kolaborasi IAI dan OJK

Langkah progresif IAI ini berjalan beriringan dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada 10 Februari 2026, OJK telah menerbitkan rancangan peraturan (RPOJK dan RPADK) yang merupakan revisi dari POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Pembaruan regulasi ini memperkenalkan konsep pelaporan yang lebih komprehensif:

Pendekatan "Outside-In Impact" (PSPK 1 & 2): Menilai bagaimana isu keberlanjutan berdampak pada stabilitas keuangan entitas.
Pendekatan "Inside-Out Impacts" (Aspek ESG tradisional): Menilai dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pemisahan ini bertujuan agar Laporan Keberlanjutan tidak hanya menjadi alat pemasaran, tetapi menjadi instrumen manajemen risiko yang valid bagi regulator dan investor. Publik dan pelaku usaha diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas rancangan ini hingga 13 Maret 2026.

5. Perkembangan ISSB Global: Adaptasi terhadap Amendemen S2

Sebagai anggota IFAC, IAI terus memantau perkembangan internasional. Salah satu poin penting adalah kajian terhadap amendemen IFRS S2 terkait pengungkapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Beberapa highlight ketentuan yang sedang dikaji meliputi:

Keringanan Emisi Cakupan 3: Memperkenankan pengecualian untuk kategori tertentu seperti facilitated-emission pada sektor asuransi dan derivatif.
Fleksibilitas Klasifikasi Industri: Memberikan kelonggaran untuk tidak menggunakan klasifikasi GICS jika dirasa tidak relevan.
Penggunaan GWP (Global Warming Potential): Memungkinkan penggunaan nilai GWP yang diatur oleh yurisdiksi lokal jika berbeda dengan standar IPCC.

6. Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan Sekarang?

Mengingat standar ini akan mulai wajib pada 2027, tahun 2026 bukan lagi waktu untuk menunggu, melainkan waktu untuk bertindak. Perusahaan disarankan untuk:

Melakukan Gap Analysis: Membandingkan praktik pelaporan saat ini dengan persyaratan PSPK 1 dan 2.
Membangun Infrastruktur Data: Mulai mengumpulkan data emisi GRK sesuai dengan Greenhouse Gas Protocol.
Partisipasi Aktif: Memperhatikan rilis materi edukasi dari IAI di setiap kuartal tahun 2026 untuk memastikan pemahaman tim internal selaras dengan regulator.

Penutup: Empower Your Next Step

Transformasi menuju pelaporan keberlanjutan yang berkualitas adalah perjalanan yang panjang dan kompleks. Namun, dengan panduan industri yang jelas dan edukasi yang terstruktur dari IAI, perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki kesempatan untuk memimpin dalam ekonomi hijau di Asia Tenggara.

Di BATS Consulting, kami berkomitmen untuk mendampingi Anda melewati masa transisi ini. Dengan pemahaman mendalam mengenai standar akuntansi dan regulasi ESG, kami membantu Anda tidak hanya untuk sekadar patuh (compliance), tetapi untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

Mari bersiap lebih awal untuk masa depan yang lebih hijau.

Sumber: Presentasi Dewan Standar Keberlanjutan IAI, Februari 2026.

Butuh bantuan dalam membedah dampak PSPK terbaru bagi industri Anda? Tim konsultan kami siap membantu Anda melakukan pemetaan risiko keberlanjutan. Hubungi kami hari ini untuk konsultasi perdana.