Menyiapkan Perusahaan untuk Green Equity Designation

Tren Investasi Hijau Global dan Pentingnya Green Equity

Investasi berkelanjutan sudah menjadi arus utama di pasar modal global. Federasi Bursa Dunia (World Federation of Exchanges/WFE) merilis Green Equity Principles untuk membantu bursa memberikan label “saham hijau” kepada perusahaan yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi hijau. Prinsip ini bertujuan meningkatkan akses pendanaan untuk emiten yang aktivitasnya ramah lingkungan serta memberi informasi tambahan bagi investor agar mereka dapat membedakan perusahaan yang benar‑benar hijau dari yang sekadar melakukan greenwashing.

Di Indonesia, minat investor terhadap instrument berbasis ESG meningkat seiring upaya nasional untuk mencapai net‑zero emission pada 2060. Inisiatif seperti pasar karbon IDXCarbon, program Net Zero Incubator dan pengenalan IDX Green Equity Designation (IGREEN) menunjukkan komitmen Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengarahkan modal ke sektor hijau. Artikel ini membahas prinsip‑prinsip global WFE, implementasi lokal melalui Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), konsep IGREEN, serta langkah‑langkah yang harus dipersiapkan emiten yang ingin mendapatkan klasifikasi hijau.

Prinsip WFE Green Equity: Lima Pilar Klasifikasi Hijau

WFE menyusun Green Equity Principles sebagai kerangka global sukarela bagi bursa saham untuk menetapkan segmen saham hijau. Prinsip ini tidak bersifat mengikat, tetapi memberikan standar umum agar definisi “hijau” konsisten di berbagai yurisdiksi. Green Equity Principles didasarkan pada lima pilar utama:

Pendapatan/Investasi – Perusahaan harus memperoleh bagian besar pendapatan atau investasi dari aktivitas hijau. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar; untuk perusahaan pra‑pendapatan, analisis rencana bisnis dapat dilakukan
Taksonomi – Bursa harus menggunakan taksonomi hijau yang jelas, objektif dan transparan, baik taksonomi nasional maupun definisi khusus yang dipublikasikan secara terbuka
Tata Kelola – Emiten harus mematuhi persyaratan tata kelola sesuai ketentuan bursa dan regulator. Ini memastikan praktik bisnis dan kepatuhan perusahaan mendukung klaim hijau.
Asesmen – Bursa mewajibkan penilaian tahunan oleh penilai yang disetujui untuk memverifikasi apakah emiten masih memenuhi kriteria. Bursa dapat menyediakan templat penilaian dan menetapkan kriteria penilai
Pengungkapan – Emiten wajib mengungkapkan klaim dan metodologi mereka secara publik. Bursa harus memublikasikan taksonomi, kriteria, dan hasil asesmen sehingga investor dapat mengambil keputusan berdasarkan data.

WFE juga merekomendasikan batas kuantitatif: emiten yang memperoleh lebih dari 50 % pendapatannya dari aktivitas hijau atau mengalokasikan lebih dari 50 % investasi (capex/opex) ke proyek hijau dapat diberi label green equity. Prinsip‑prinsip ini menjadi acuan banyak bursa dunia, termasuk Nasdaq (AS), B3 Brasil, London Stock Exchange, dan BEI, dalam mengembangkan segmen saham hijau.

TKBI v2: Landasan Taksonomi Berkelanjutan Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai rujukan nasional untuk menentukan aktivitas ekonomi yang hijau, transisi, atau tidak memenuhi klasifikasi. TKBI versi 2 disusun secara kolaboratif dengan kementerian dan sektor terkait untuk memastikan relevansi nasional. Dokumen ini memperluas cakupan sektor dari energi ke sektor construction & real estate, transportation & storage, serta beberapa subsektor pertanian dan kehutanan (AFOLU).

Klasifikasi TKBI dibagi menjadi tiga kategori:

Hijau – Aktivitas sejalan dengan target pemanasan global <1,5°C dan net‑zero Indonesia pada 2060, tidak menyebabkan kerusakan signifikan terhadap tujuan lingkungan lain (do no significant harm/DNSH), dan memenuhi kriteria sosial.
Transisi – Aktivitas yang belum memenuhi target 1,5°C tetapi memiliki rencana konversi menuju hijau dalam jangka waktu tertentu atau berkontribusi pada pengurangan emisi. Aktivitas ini harus memenuhi sebagian kriteria lingkungan dan memiliki rencana peningkatan.
Tidak Memenuhi Klasifikasi (Unqualified) – Aktivitas yang tidak memenuhi kriteria hijau atau transisi.

TKBI menegaskan bahwa taksonomi ini adalah “dokumen hidup” yang akan diperbarui sesuai perkembangan sains, teknologi, dan kebijakan. Dalam penggunaannya, pelaku usaha perlu mengidentifikasi kode KBLI, menentukan apakah aktivitas termasuk dalam cakupan TKBI, lalu menggunakan kriteria teknis atau pohon keputusan untuk mengetahui klasifikasi. Hasil klasifikasi ini menjadi landasan penting bagi penerbitan instrumen keuangan hijau, termasuk Green Bond dan IGREEN.

IDX Green Equity Designation (IGREEN): Implementasi Lokal Klasifikasi Saham Hijau

Sebagai tindak lanjut prinsip WFE dan TKBI, Bursa Efek Indonesia mengembangkan IDX Green Equity Designation (IGREEN). Program ini bertujuan memberi pengakuan resmi kepada perusahaan yang memenuhi kriteria keberlanjutan dan memfasilitasi aliran modal ke sektor hijaum. IGREEN meniru kerangka WFE dengan mengadopsi pilar pendapatan/investasi, taksonomi, tata kelola, asesmen, dan pengungkapan, tetapi disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Menurut artikel BATS Consulting yang merangkum konsep IGREEN, program ini menyediakan dua klasifikasi:

Green Equity Designation – diberikan kepada emiten yang menghasilkan lebih dari 50 % pendapatan tahunan dari aktivitas yang berkontribusi pada ekonomi hijau dan lebih dari 50 % belanja modal (capex) atau operasional (opex) dialokasikan untuk proyek hijau. Kategori ini menandakan perusahaan inti bisnisnya sudah ramah lingkungan.
Green Equity Transition Designation – diberikan kepada emiten yang sedang dalam proses transisi, yaitu lebih dari 50 % pendapatan atau opex/capex dialokasikan pada aktivitas hijau atau transisi sesuai taksonomi TKBI dan memiliki rencana transisi iklim yang jelas. Perusahaan konvensional dapat memperoleh label ini bila mayoritas belanjanya mendukung dekarbonisasi serta komitmen menuju net‑zero.

Penilaian IGREEN sangat bergantung pada TKBI. Pendapatan dianggap hijau apabila berasal dari aktivitas yang diklasifikasikan sebagai “Hijau” dalam TKBI, dan dianggap transisi bila berasal dari aktivitas “Transisi”. Setiap emiten yang mengikuti IGREEN wajib menjalani asesmen tahunan oleh penilai independen untuk memverifikasi pemenuhan kriteria. Program ini menuntut transparansi: emiten harus mengungkapkan indikator hijau yang dicapai, metodologi penilaian, dan hasil asesmen kepada publik.

Selain labeling, BEI berencana membentuk indeks saham hijau (IDX Green Index) yang mencakup emiten IGREEN, termasuk sub‑indeks “Green Equity Leaders” untuk perusahaan hijau unggulan dan “Green Equity Transition”. Indeks ini akan mempermudah pengembangan reksa dana atau ETF tematik hijau serta memudahkan investor global dalam menyalurkan modal.

Apa yang Harus Disiapkan Emiten

Agar siap memperoleh klasifikasi IGREEN, emiten harus merencanakan langkah strategis di berbagai bidang. Berikut beberapa aspek yang perlu dipersiapkan:

1. Memetakan Pendapatan dan Investasi Hijau

Langkah pertama adalah melakukan green revenue mapping. Perusahaan perlu mengidentifikasi porsi pendapatan dan belanja modal/operasional yang berasal dari aktivitas hijau sesuai TKBI. Misalnya, emiten sektor energi harus mencatat pendapatan dari pembangkit listrik terbarukan atau dari kegiatan penambangan mineral kritis yang mendukung energi bersih. Dalam hal investasi, perusahaan harus mengukur alokasi capex/opex ke proyek hijau seperti peralihan ke energi terbarukan, pengembangan teknologi penangkapan karbon, atau pembangunan gedung rendah karbon. Kompilasi data ini menjadi dasar apakah perusahaan memenuhi ambang 50 % yang disyaratkan IGREEN.

Selain memperhitungkan nilai moneter, perusahaan juga harus menelaah rencana bisnis jangka panjang untuk memastikan investasi masa depan mendukung transisi. Untuk start‑up atau perusahaan pra‑pendapatan, WFE mengizinkan penggunaan rencana bisnis sebagai basis penghitungan. Proyeksi ini harus realistis, didukung studi kelayakan, dan diarahkan untuk memenuhi kriteria TKBI.

2. Memilih Taksonomi yang Tepat dan Menyelaraskan Strategi

WFE mewajibkan penggunaan taksonomi hijau yang jelas dan transparan. Di Indonesia, taksonomi utama adalah TKBI. Namun, perusahaan dengan operasi global mungkin juga mengacu pada ASEAN Taxonomy atau taksonomi nasional lain untuk memastikan interoperabilitas. Pilihlah taksonomi yang relevan dengan bisnis dan pasar target. Kemudian, lakukan penyesuaian internal: integrasikan kriteria taksonomi dalam proses perencanaan proyek, evaluasi investasi, dan pengukuran kinerja. Hal ini memastikan setiap pengeluaran sejalan dengan definisi hijau.

3. Memperkuat Tata Kelola dan Integrasi ESG

Kriteria WFE menuntut emiten memenuhi persyaratan tata kelola. Perusahaan perlu memastikan bahwa aspek ESG terintegrasi dalam struktur organisasi, dengan pengawasan di tingkat dewan dan manajemen puncak. Kebijakan internal harus mengatur implementasi TKBI, pengawasan risiko iklim, komitmen Net Zero, serta pencegahan konflik kepentingan. Keterlibatan chief sustainability officer atau komite keberlanjutan membantu mengoordinasikan upaya ini. Pelatihan staf di berbagai divisi (keuangan, operasional, investor relations) juga diperlukan agar pemahaman taksonomi dan pelaporan ESG merata.

4. Menyiapkan Proses Asesmen dan Audit Independen

IGREEN mewajibkan penilaian tahunan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, perusahaan harus mengembangkan sistem pengumpulan data ESG yang akurat dan terintegrasi, sehingga proses audit berjalan efektif. Data keuangan harus dipisahkan antara aktivitas hijau, transisi, dan aktivitas lainnya. Selain itu, perusahaan perlu menentukan assurance provider yang kompeten untuk meninjau data keberlanjutan serta memverifikasi laporan mereka. Pengalaman global menunjukkan bahwa keberadaan third‑party assurance meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keberlanjutan dan mengurangi risiko tuduhan greenwashing.

5. Transparansi dan Pengungkapan

Pilar pengungkapan WFE menekankan perlunya publikasi kriteria, metodologi, dan hasil asesmen. Perusahaan perlu menyiapkan laporan keberlanjutan yang robust, memuat data pendapatan/investasi hijau, rencana transisi, serta dampak sosial dan lingkungan. Laporan harus merujuk pada standar internasional seperti GRI Standards, SASB, atau IFRS Sustainability Disclosure Standards. Pengungkapan yang transparan tidak hanya memenuhi persyaratan regulator, tetapi juga meningkatkan reputasi di mata investor dan publik.

6. Menyusun Rencana Transisi dan Target Net‑Zero

Untuk klasifikasi transisi, emiten diwajibkan memiliki rencana transisi iklim yang jelas dan komprehensif. Rencana ini sebaiknya mencakup target pengurangan emisi jangka pendek dan jangka panjang, investasi dalam teknologi rendah karbon, strategi penghentian aset fosil, serta jadwal penerapan energi terbarukan. Target harus sejalan dengan skenario 1,5°C atau setidaknya mendukung target Net Zero Indonesia 2060. Dengan rencana terukur, emiten dapat menunjukkan komitmen yang kuat dan menarik investor yang ingin membiayai transisi.

Tantangan Umum bagi Emiten di Indonesia

Meskipun IGREEN menawarkan banyak peluang, beberapa tantangan harus dihadapi perusahaan:

Kesenjangan data dan kapasitas – Banyak perusahaan belum memiliki sistem pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang terpilah berdasarkan kategori hijau, transisi, dan konvensional. Ketersediaan data yang terbatas disebut sebagai salah satu tantangan utama dalam implementasi IGREEN. Selain itu, tim internal mungkin belum siap secara teknis untuk menginterpretasi taksonomi yang kompleks.
Pemahaman taksonomi – Menafsirkan TKBI dan taksonomi internasional membutuhkan pengetahuan teknis. Kesalahan klasifikasi berpotensi menyebabkan greenwashing dan merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus melibatkan ahli atau konsultan dalam menyusun pemetaan aktivitas.
Keterbatasan kapasitas industri tertentu – Beberapa sektor, terutama yang intensif karbon seperti pertambangan dan energi fosil, memerlukan investasi besar untuk memenuhi kriteria hijau dalam waktu singkat. Mereka harus merancang strategi transisi jangka panjang, misalnya diversifikasi ke energi terbarukan atau teknologi carbon capture and storage.
Greenwashing dan kepercayaan investor – Risiko perusahaan mengklaim sebagai hijau tanpa memenuhi kriteria sebenarnya menjadi perhatian regulator. Adanya verifikasi independen dan pengungkapan transparan membantu mengurangi risiko ini, tetapi perusahaan harus berkomitmen penuh pada kejujuran data.

Dukungan BATS Consulting

Menavigasi persyaratan IGREEN dan TKBI membutuhkan pemahaman mendalam tentang taksonomi, pelaporan ESG, dan strategi transisi. BATS Consulting menyediakan layanan ESG readiness assessment, pemetaan pendapatan/investasi berdasarkan TKBI, pendampingan penyusunan rencana transisi, serta bantuan dalam menyiapkan laporan keberlanjutan. Dengan dukungan profesional, perusahaan dapat memastikan pemenuhan lima pilar WFE—pendapatan/investasi, taksonomi, tata kelola, asesmen, dan pengungkapan—serta memperkuat reputasi di pasar modal.

Sebagai perusahaan konsultan yang berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, BATS juga memahami kebutuhan lokal dan perkembangan regulasi. Tim kami siap membantu emiten dalam:

Menilai kesiapan ESG dan memetakan aktivitas yang memenuhi TKBI;
Menyusun rencana bisnis dan investasi agar mencapai ambang 50 % pendapatan/investasi hijau;
Membentuk tata kelola dan manajemen risiko ESG yang kuat;
Mengorganisasi asesmen independen dan proses assurance terhadap laporan keberlanjutan;
Menyusun dan memperbaiki pengungkapan agar transparan dan memenuhi standar global.

BATS Consulting percaya bahwa IGREEN bukan sekadar label, melainkan kesempatan strategis untuk memperluas akses modal, meningkatkan reputasi, dan menjadi pionir dalam ekonomi hijau Indonesia. Hubungi kami untuk konsultasi awal dan mulai perjalanan Anda menuju Green Equity Designation.

Kesimpulan

Menjadi bagian dari ekonomi hijau bukan lagi pilihan, melainkan keharusan demi keberlanjutan bisnis dan lingkungan. WFE Green Equity Principles menyediakan kerangka global, sedangkan TKBI memberi definisi nasional aktivitas hijau yang jelas. IGREEN memadukan kedua kerangka tersebut untuk pasar modal Indonesia, menetapkan ambang 50 % pendapatan dan investasi hijau sebagai syarat memperoleh label.

Emiten yang ingin meraih klasifikasi harus mempersiapkan diri melalui pemetaan pendapatan/investasi, pemilihan taksonomi, penguatan tata kelola, asesmen independen, dan pengungkapan transparan. Walau ada tantangan seperti kesenjangan data dan pemahaman taksonomi, dukungan konsultan profesional dapat membantu perusahaan melewati proses ini. IGREEN akan menjadi paspor hijau bagi emiten Indonesia untuk menarik investasi global, mendapatkan pendanaan murah, dan berkontribusi pada transisi energi nasional. Dengan komitmen dan persiapan matang, perusahaan dapat menjadi pelopor keberlanjutan sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan.

Menyiapkan Perusahaan untuk Green Equity Designation: Apa yang Harus Dilakukan Emiten