Menyelami PSPK 2: Memahami Tujuan dan Ruang Lingkup Standar Pengungkapan Keberlanjutan Terkait Iklim di Indonesia

Dunia bisnis global sedang berada di titik balik. Isu perubahan iklim bukan lagi sekadar tanggung jawab moral atau narasi Corporate Social Responsibility (CSR), melainkan telah bertransformasi menjadi risiko finansial yang nyata. Menanggapi dinamika ini, Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) telah mengesahkan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan 2 (PSPK 2) tentang Pengungkapan Terkait Iklim pada 1 Juli 2025.

Sebagai standar yang merujuk pada IFRS S2 Climate-related Disclosures, PSPK 2 menjadi fondasi baru bagi transparansi laporan keuangan di Indonesia. Artikel ini akan membedah secara mendalam dua pilar fundamental dari dokumen tersebut: Tujuan dan Ruang Lingkup.

Pilar Pertama: Filosofi dan Tujuan PSPK 2

Banyak pihak bertanya, mengapa pengungkapan terkait iklim harus masuk dalam ranah akuntansi dan laporan keuangan? Jawabannya terletak pada "kebutuhan informasi". Investor, pemberi pinjaman, dan kreditor saat ini memerlukan data yang terukur untuk menilai apakah sebuah perusahaan mampu bertahan di tengah transisi ekonomi rendah karbon.

Berdasarkan dokumen PSPK 2 Paragraf 01, tujuan utama dari standar ini adalah:

"Tujuan Pernyataan ini adalah mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi tentang risiko dan peluang terkait iklim yang berguna bagi pengguna utama laporan informasi keuangan bertujuan umum (general purpose financial reports) dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya kepada entitas.".

Kutipan di atas menegaskan bahwa pengungkapan iklim tidak lagi bersifat sukarela atau hanya sekadar "pemanis" laporan tahunan. Informasi ini kini dianggap setara dengan informasi keuangan lainnya karena memengaruhi keputusan alokasi modal atau penyediaan sumber daya.

Lebih lanjut, PSPK 2 menggarisbawahi pentingnya melihat ke masa depan (forward-looking). Paragraf 02 menyatakan:

"Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi tentang risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi arus kas serta akses entitas terhadap pendanaan atau permodalan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang.".

Dalam konteks strategi bisnis, ini berarti perusahaan harus mampu memproyeksikan bagaimana perubahan iklim—baik secara fisik maupun melalui kebijakan pemerintah—akan berdampak pada profitabilitas dan kemampuan perusahaan dalam meminjam dana atau menarik investor di masa depan.

Pilar Kedua: Memahami Ruang Lingkup Pengungkapan

Salah satu kebingungan yang sering dialami pelaku usaha adalah menentukan apa saja yang harus dilaporkan. PSPK 2 memberikan batasan yang sangat jelas mengenai apa yang masuk dalam radar pengungkapan entitas.

Berdasarkan Paragraf 03, ruang lingkup Pernyataan ini berlaku untuk:

1. Risiko terkait iklim yang dihadapi entitas, yang terdiri dari:

   • Risiko fisik terkait iklim.

   • Risiko transisi terkait iklim.

2. Peluang terkait iklim yang tersedia bagi entitas.

Mari kita bedah masing-masing komponen ruang lingkup tersebut sesuai dengan definisi teknis dalam Lampiran A PSPK 2.

1. Risiko Fisik Terkait Iklim

Risiko fisik adalah dampak nyata dari alam terhadap aset dan operasional perusahaan. PSPK 2 membaginya menjadi dua kategori utama:

• Risiko Fisik Akut: Timbul akibat kejadian cuaca ekstrem yang spesifik seperti badai, banjir, kekeringan, atau gelombang panas yang frekuensinya semakin meningkat.

• Risiko Fisik Kronis: Timbul akibat pergeseran jangka panjang dalam pola iklim, seperti kenaikan permukaan laut, berkurangnya ketersediaan air, hingga hilangnya keanekaragaman hayati yang memengaruhi produktivitas tanah.

Bagi perusahaan di sektor infrastruktur atau agrikultur, risiko fisik dapat menyebabkan kerusakan langsung pada aset atau gangguan signifikan pada rantai pasok.

2. Risiko Transisi Terkait Iklim

Transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan perubahan besar-besaran pada kebijakan publik dan teknologi. PSPK 2 mendefinisikan risiko transisi sebagai risiko yang muncul akibat upaya untuk bertransisi ke kegiatan ekonomi rendah karbon.

Risiko ini meliputi aspek:

• Kebijakan dan Hukum: Misalnya, pengenalan pajak karbon di Indonesia.

• Teknologi: Munculnya inovasi hijau yang membuat teknologi lama menjadi usang.

• Pasar: Pergeseran permintaan konsumen yang lebih menyukai produk ramah lingkungan.

• Reputasi: Tekanan dari pemangku kepentingan terhadap rekam jejak emisi perusahaan.

3. Peluang Terkait Iklim

Seringkali perusahaan terlalu fokus pada risiko, padahal perubahan iklim juga membawa potensi dampak positif. Upaya mitigasi dan adaptasi dapat menghasilkan peluang, seperti efisiensi energi, akses ke pasar hijau baru, atau pengembangan teknologi inovatif yang memberikan keunggulan kompetitif.

Prinsip Materialitas dalam Pengungkapan

Meskipun ruang lingkup di atas terlihat sangat luas, PSPK 2 memberikan batasan melalui prinsip materialitas. Paragraf 04 secara tegas menyebutkan:

"Risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan tidak cukup dapat memengaruhi prospek entitas berada di luar ruang lingkup Pernyataan ini.".

Artinya, perusahaan tidak perlu melaporkan setiap kejadian iklim kecil, melainkan fokus pada isu-isu yang secara signifikan memengaruhi prospek keuangan dan kelangsungan usaha entitas dalam jangka waktu tertentu.

Tantangan Implementasi bagi Perusahaan di Indonesia

Penerapan PSPK 2 yang direncanakan efektif pada 1 Januari 2027 memberikan waktu bagi perusahaan untuk bersiap. Namun, tantangan besar telah menanti, di antaranya:

1. Inventarisasi Data: Mengumpulkan data emisi Cakupan 1, 2, dan terutama Cakupan 3 yang sangat kompleks .

2. Analisis Skenario: Kemampuan entitas dalam menilai ketahanan strategi terhadap berbagai skenario iklim (misalnya skenario kenaikan suhu 1,5°C).

3. Integrasi Tata Kelola: Memastikan bahwa dewan direksi dan manajemen memiliki kompetensi serta pengawasan yang memadai terhadap isu iklim.

Solusi Strategis Bersama BATS Consulting

Memahami tujuan dan ruang lingkup PSPK 2 hanyalah langkah awal. Implementasi standar ini memerlukan sinergi antara keahlian akuntansi keuangan, pemahaman regulasi lingkungan, dan strategi bisnis yang tajam. Banyak perusahaan terjebak dalam "Growth Trap", di mana mereka fokus pada ekspansi namun mengabaikan risiko transisi iklim yang dapat menggerus posisi keuangan mereka secara tiba-tiba.

BATS Consulting, sebagai mitra strategi bisnis yang berbasis kantor jasa akuntan resmi terdaftar di IAI, siap membantu perusahaan Anda menavigasi kompleksitas PSPK 2. Kami memahami bahwa tagline kami, "Empower Your Next Step", berarti memberikan Anda kekuatan data dan kepatuhan untuk melangkah dengan percaya diri di era ekonomi hijau.

Layanan Relevan Kami untuk Membantu Anda:

• Climate Change & ESG Strategic Advisory: Membantu Anda mengidentifikasi risiko fisik dan transisi sesuai ruang lingkup PSPK 2, serta menyelaraskannya dengan model bisnis Anda.

• Sustainability Reporting Assistance: Melalui afiliasi kami, BATS Sustainability Assurer, kami membantu menyusun laporan keberlanjutan yang memenuhi standar PSPK 2 dan IFRS S2, memastikan informasi Anda dapat diandalkan oleh investor.

• GHG Accounting & Calculation: Kami memiliki pengalaman dalam menghitung emisi gas rumah kaca (Cakupan 1, 2, dan 3) sesuai standar GHG Protocol yang diwajibkan oleh PSPK 2.

• Tax & Carbon Regulation Planning: Mengintegrasikan perencanaan pajak korporasi dengan mitigasi pajak karbon yang akan segera berlaku di Indonesia.

Jangan biarkan ketidakpastian iklim menjadi penghambat pertumbuhan bisnis Anda. Pastikan perusahaan Anda tidak hanya patuh secara regulasi, tetapi juga tangguh secara strategi.

Hubungi BATS Consulting sekarang untuk mulai menyusun langkah strategis pengungkapan iklim Anda.