Mengembangkan Infrastruktur Hijau di Indonesia: Bagaimana IDX Green Equity Designation Membantu Sektor Konstruksi dan Real Estat

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pendorong utama ekonomi Indonesia, namun sektor konstruksi dan real estat juga berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca dan degradasi lingkungan. Menurut Bank Dunia, sektor bangunan menyumbang sekitar 34–37 % emisi CO₂ global dan mayoritas negara masih belum memiliki standar efisiensi energi yang wajib bagi bangunan baru. Di Indonesia, pemanfaatan energi pada bangunan baru masih bisa dihemat hingga sekitar 40 % jika menerapkan standar bangunan hijau. Untuk mendorong transformasi menuju ekonomi rendah karbon, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengembangkan inisiatif IDX Green Equity Designation (IGREEN). Artikel ini membahas bagaimana kerangka regulasi baru dan IGREEN dapat mendorong perusahaan konstruksi dan real estat menata bisnisnya menuju pembangunan berkelanjutan.

Konteks Regulasi dan Kebijakan: TKBI versi 2 untuk Sektor Konstruksi dan Real estat

Perluasan cakupan taksonomi

TKBI merupakan kerangka klasifikasi aktivitas ekonomi yang membantu lembaga keuangan, investor, dan emiten mengidentifikasi investasi hijau. Versi 2 yang diperkenalkan pada 2025 memperluas cakupan dari sektor energi menjadi mencakup sektor Construction & Real Estate (C&RE), transportasi dan sebagian sektor Agriculture, Forestry & Other Land Use (AFOLU). Dengan cakupan baru ini, perusahaan konstruksi dan pengembang properti dapat memperoleh panduan tentang aktivitas apa yang dikategorikan hijau, transisi, atau tidak terklasifikasi, sehingga investor lebih mudah menilai kesesuaian portofolio mereka dengan target keberlanjutan.

Prinsip penilaian teknik

TKBI menetapkan prinsip-prinsip umum untuk menentukan technical screening criteria (TSC) sektor C&RE. Untuk kategori Green, bangunan harus memenuhi standar sertifikasi bangunan hijau tingkat lanjut seperti Greenship, EDGE, LEED, Green Mark atau Building Green Housing (BGH). Alternatifnya, bangunan baru harus menunjukkan pengurangan intensitas energi (Energy Usage Intensity/EUI) secara signifikan. Untuk kategori Transition, kegiatan yang belum sepenuhnya hijau namun berkontribusi pada mitigasi atau adaptasi perubahan iklim—misalnya perbaikan efisiensi energi—dapat digolongkan transisi. Regulasi pendukung seperti Peraturan Pemerintah No. 16/2021 dan Peraturan Menteri PUPR No. 21/2021 mewajibkan bangunan tertentu (gedung negara, pusat perbelanjaan dan lain-lain) mendapatkan sertifikat bangunan hijau mulai 2021. Meskipun demikian, penerapan masih rendah: menurut laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2025, hanya sekitar 1,45 % bangunan memenuhi kewajiban manajemen energi dan kurang dari 1 % memperoleh sertifikasi BGH; sebagian besar pemilik memilih sertifikasi alternatif non pemerintah seperti Greenship dan EDGE.

Urgensi emisi bangunan dan target nasional

Sektor bangunan berkontribusi signifikan terhadap emisi nasional. International Energy Agency (IEA) memperkirakan 70 % gedung baru yang akan dibangun pada 2050 berada di negara berkembang. Dengan target Net Zero Emission (NZE) Indonesia 2060, sektor konstruksi dan real estat harus menerapkan strategi rendah karbon termasuk efisiensi energi, material berkelanjutan, dan penggunaan energi terbarukan. TKBI versi 2 memposisikan sektor ini sebagai penentu keberhasilan pengurangan emisi nasional, sehingga pelaku bisnis perlu memanfaatkan panduan taksonomi untuk memastikan investasi mereka konsisten dengan target NZE.

Inisiatif IDX Green Equity Designation (IGREEN)

Latar belakang dan tujuan

Untuk mendukung implementasi TKBI di pasar modal, BEI bersama OJK memperkenalkan inisiatif IDX Green Equity Designation (IGREEN). Inisiatif ini mengadopsi WFE Green Equity Principles yang diluncurkan oleh World Federation of Exchanges (WFE). Prinsip tersebut menyarankan bursa efek memberikan label bagi emiten yang menghasilkan pendapatan dan investasi dominan dari aktivitas hijau, serta menyediakan keterbukaan data dan verifikasi independen.

Tujuan IGREEN antara lain:

• Menarik investor yang berfokus pada ESG dengan menyediakan daftar emiten yang memprioritaskan keberlanjutan.
  
  

• Meningkatkan pemahaman dan penerapan TKBI di kalangan emiten.
  
  

• Memperkuat transparansi dan integritas informasi ESG di pasar modal dengan melibatkan pihak ketiga untuk verifikasi.
  
  

Kriteria dan kategori

Panduan awal IGREEN menetapkan dua kategori:

1. IDX Green Equity – untuk perusahaan yang sudah menghasilkan >50 % dari total pendapatan tahunan dari aktivitas hijau dan >50 % dari belanja investasi (CAPEX/opex) dialokasikan ke proyek hijau. Selain itu, perusahaan harus memenuhi aspek sosial seperti perlindungan tenaga kerja dan komunitas.
   
   

2. IDX Green Equity Transition – ditujukan bagi perusahaan yang sedang dalam tahap transisi. Kategori ini berlaku bila >50 % pendapatan atau investasi (CAPEX/opex) dialokasikan pada aktivitas hijau atau transisi serta perusahaan memiliki rencana transisi menuju NZE 2060. Kategori ini mencakup perusahaan pra-pendapatan (pre‑revenue) yang belum menghasilkan pendapatan namun memiliki investasi dominan di proyek hijau.
   
   

IGREEN mewajibkan emiten menjalani penilaian tahunan oleh reviewer independen yang disetujui BEI/OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap TKBI dan WFE Principles. Jika pada peninjauan tahunan persyaratan tidak terpenuhi, label IGREEN dapat dicabut. Pendekatan ini dirancang untuk mencegah greenwashing dan meningkatkan kredibilitas inisiatif.

Adopsi prinsip WFE

Inisiatif IGREEN mengikuti empat pilar WFE Green Equity Principles:

1. Taxonomy Transparency – perusahaan harus menjelaskan definisi dan klasifikasi aktivitas hijau yang digunakan, merujuk pada TKBI atau taksonomi internasional lain.
   
   

2. Thresholds & Eligibility – emiten harus memenuhi ambang pendapatan dan investasi hijau (>50 %), serta meminimalkan pendapatan dari aktivitas yang merugikan lingkungan.
   
   

3. Governance & Verification – diperlukan tata kelola internal yang kuat dan keterlibatan reviewer independen untuk memastikan keandalan data.
   
   

4. Disclosure & Reporting – perusahaan harus mengungkapkan informasi ESG, penggunaan dana, rencana transisi, dan hasil verifikasi secara publik agar investor dapat mengevaluasi.
   
   

Kehadiran IGREEN menempatkan Indonesia sejajar dengan bursa internasional seperti Nasdaq dan B3 Brasil yang telah menerapkan label serupa.

Manfaat bagi Emiten di Sektor Konstruksi dan Real estat

Akses pembiayaan hijau dan basis investor yang lebih luas

Emiten dengan label IGREEN di sektor C&RE berpotensi memperoleh akses lebih mudah ke pembiayaan hijau. Bank dan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip ESG cenderung memberikan suku bunga preferensial atau jangka waktu panjang untuk proyek hijau. Label IGREEN meningkatkan visibilitas perusahaan kepada investor institusi global yang memiliki mandat keberlanjutan sehingga memperluas basis investor.

Peningkatan valuasi dan daya saing

Studi internasional menunjukkan investor bersedia membayar premi untuk perusahaan yang memiliki performa ESG baik karena dinilai memiliki risiko jangka panjang lebih rendah. Presentasi IGREEN mencatat bahwa emiten yang memenuhi kriteria cenderung mengal. Di pasar konstruksi dan real estat, reputasi hijau dapat meningkatkan daya tarik proyek, mempermudah persetujuan perizinan, dan memperkuat daya saing dalam tender pemerintah maupun swasta.

Persiapan transisi menuju ekonomi rendah karbon

Dengan menerapkan kriteria IGREEN, perusahaan dipaksa untuk memeriksa struktur pendapatan dan belanja modal mereka. Perusahaan C&RE yang bergantung pada pembangunan konvensional harus merencanakan transformasi menuju teknologi rendah karbon, efisiensi energi, dan penggunaan material ramah lingkungan. Proses verifikasi tahunan mendorong pembenahan data internal dan penerapan tata kelola ESG yang lebih kuat sehingga perusahaan lebih siap menghadapi perubahan regulasi dan preferensi pasar.

Sinergi dengan peraturan nasional

Perusahaan yang memenuhi IGREEN otomatis menunjukkan kepatuhan terhadap TKBI, peraturan PUPR terkait bangunan hijau, dan komitmen terhadap target NZE. Hal ini mempermudah komunikasi dengan regulator, meminimalkan risiko sanksi, dan memberikan keunggulan kompetitif dalam proyek infrastruktur publik yang mulai memasukkan aspek keberlanjutan dalam persyaratan tender.

Tantangan Implementasi

Kesenjangan kesiapan data dan kapasitas

Banyak perusahaan konstruksi dan pengembang di Indonesia belum memiliki sistem pengumpulan data lingkungan yang memadai. Laporan IESR menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban manajemen energi dan sertifikasi bangunan hijau masih sangat rendah. Hal ini menandakan terbatasnya kesadaran, kurangnya sumber daya manusia terlatih, dan minimnya insentif. Tanpa data yang robust, sulit bagi perusahaan untuk membuktikan bahwa pendapatan dan belanja investasi mereka memenuhi ambang 50 % IGREEN.

Biaya transisi dan teknologi

Menerapkan bangunan hijau atau renovasi gedung untuk meningkatkan efisiensi energi membutuhkan investasi awal yang tinggi. Kendati potensi penghematan energi sekitar 40 % untuk bangunan baru, perusahaan seringkali enggan menanggung biaya awal. TKBI versi 2 menawarkan klasifikasi transition bagi kegiatan yang belum sepenuhnya hijau namun bergerak ke arah tersebut, tetapi perusahaan tetap memerlukan dukungan insentif fiskal, pembiayaan lunak, dan transfer teknologi untuk mendorong adopsi.

Peran verifikator pihak ketiga

IGREEN mengharuskan penilaian tahunan oleh reviewer independen untuk memastikan data akurat. Di Indonesia, jumlah verifikator yang berpengalaman dalam menilai pendapatan hijau, emisi bangunan, dan penerapan TKBI masih terbatas. Selain itu, belum ada pedoman standar terkait metodologi penilaian untuk sektor C&RE. Tanpa akreditasi dan pengawasan yang kuat, proses verifikasi berpotensi menimbulkan ketidakseragaman atau memperlambat penerbitan label IGREEN.

Keselarasan dengan taksonomi internasional

Perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI dan bursa luar negeri perlu menyelaraskan pelaporan mereka dengan berbagai taksonomi, seperti EU Taxonomy atau China Green Bond Catalogue. Meskipun TKBI mengacu pada standar internasional, perbedaan definisi dan ambang batas dapat menimbulkan kebingungan. BEI harus memastikan IGREEN kompatibel dengan kerangka global agar perusahaan tidak terbebani dengan pelaporan ganda.

Studi Kasus dan Perbandingan Internasional

Brasil – B3 Green Shares (BAV)

Pada 2023, bursa Brasil (B3) meluncurkan program BAV (B3 Ações Verdes) yang juga mengikuti prinsip WFE. Kriteria BAV mensyaratkan lebih dari 50 % pendapatan tahunan dan lebih dari 50 % belanja investasi berasal dari kegiatan hijau, serta pendapatan dari bahan bakar fosil tidak boleh lebih dari 5 %. Sebagai contoh, perusahaan manajemen darurat lingkungan Ambipar menjadi perusahaan swasta pertama di Amerika Latin yang mendapatkan label BAV. S&P Global sebagai verifikator memastikan bahwa sebagian besar pendapatan dan investasi Ambipar berasal dari segmen manajemen limbah dan layanan lingkungan, sementara pendapatan dari bahan bakar fosil kurang dari 5 %. B3 menyatakan bahwa inisiatif ini menarik minat investor yang sadar lingkungan dan menempatkan Brazil sebagai pionir di Amerika Latin.

Nasdaq Green Equity Designation

Bursa Nasdaq Nordic memperkenalkan Nasdaq Green Equity Designation pada 2021. Kriteria mereka mirip: >50 % omzet berasal dari aktivitas hijau, investasi (CAPEX + OPEX) hijau >50 %, dan pendapatan dari bahan bakar fosil <5 %. Perusahaan harus menyampaikan penilaian tahunan oleh reviewer yang disetujui dan menunjukkan target lingkungan yang jelas. Program ini menyediakan portal data dan dukungan pemasaran bagi perusahaan yang mendapat label, meningkatkan visibilitas mereka kepada investor hijau. Hingga 2025, beberapa perusahaan energi terbarukan dan teknologi bersih telah memanfaatkan label ini untuk memperkuat reputasi mereka di Eropa.

Filipina – Green Equity Guidelines

Pada 2025, Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC) mengeluarkan pedoman green equity label. Menurut laporan BusinessWorld, perusahaan harus menghasilkan lebih dari setengah pendapatan dari aktivitas berkelanjutan dan mengalokasikan lebih dari separuh belanja modal dan operasional ke inisiatif hijau. Pendapatan dari bahan bakar fosil dibatasi <5 % dan perusahaan wajib menyerahkan laporan penilaian eksternal serta menjalani evaluasi tahunan oleh bursa untuk mempertahankan labelbworldonline.com. SEC berharap pedoman ini menjadi game changer yang memperluas basis investor dan meningkatkan likuiditas pasarbworldonline.com. Kebijakan ini menunjukkan tren global di mana bursa Asia Tenggara mulai menerapkan label serupa demi merangsang investasi hijau.

Pelajaran untuk Indonesia

Perbandingan internasional menunjukkan adanya konsistensi dalam penggunaan ambang 50 % untuk pendapatan dan investasi hijau, serta pembatasan pendapatan dari bahan bakar fosil. Keberhasilan program-program tersebut ditopang oleh ketersediaan verifikator independen dan dukungan regulasi. Indonesia dapat belajar dari Brasil dan Nasdaq dalam memberikan insentif bagi perusahaan, misalnya pembebasan biaya pencatatan atau pengakuan publik. Penerapan persyaratan batas pendapatan dari bahan bakar fosil (<5 %) juga layak dipertimbangkan agar label IGREEN lebih kredibel.

Relevansi IGREEN dengan Target Net Zero Emission dan Peran Sektor Konstruksi

Kontribusi sektor C&RE terhadap emisi

Bangunan memerlukan energi untuk konstruksi, operasional (pendinginan, pencahayaan, ventilasi), dan produksi material seperti semen dan baja. Di Indonesia, sektor bangunan menyumbang sebagian besar konsumsi energi final yang terus meningkat seiring urbanisasi. Jika tidak dikendalikan, emisi dari sektor ini akan meningkat drastis dan menghambat pencapaian target NZE 2060. IGREEN mendorong perusahaan untuk menerapkan teknologi rendah karbon, misalnya desain pasif, sistem HVAC efisien, panel surya, dan material rendah emisi.

Sinergi dengan strategi pemerintah

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Perpres No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan menargetkan bauran energi terbarukan 23 % pada 2025. Pemberlakuan sertifikasi bangunan hijau melalui PUPR No. 21/2021 dan manajemen energi melalui PP No. 33/2023 menjadi fondasi kebijakan sektor bangunan. IGREEN akan melengkapi kebijakan tersebut dengan menyediakan mekanisme pasar untuk memberi penghargaan kepada perusahaan yang memenuhi standar. Dengan demikian, penerapan IGREEN tidak hanya berkaitan dengan pasar modal tetapi juga mendukung agenda dekarbonisasi nasional.

Potensi penghematan dan inovasi

Modeling yang dilakukan OJK dalam TKBI menunjukkan potensi penghematan energi di bangunan baru sekitar 40 %. Jika potensi ini direalisasikan oleh emiten C&RE, penghematan biaya operasi dapat menutupi investasi awal. Selain itu, inovasi dalam bahan bangunan seperti beton rendah karbon, penggunaan prefabrikasi, dan digitalisasi (Building Information Modeling) dapat meningkatkan efisiensi. IGREEN memberikan sinyal pasar bahwa investasi dalam teknologi ini akan mendapat pengakuan dan dukungan dari investor.

Peran BATS Consulting: Membantu Perusahaan Menavigasi TKBI dan IGREEN

Mengelola transisi hijau dan memenuhi syarat IGREEN memerlukan pemahaman regulasi, perencanaan strategis, dan sistem pelaporan yang transparan. BATS Consulting menawarkan berbagai layanan untuk mendukung perusahaan konstruksi dan real estat dalam perjalanan ini:

1. Penilaian ESG dan Pemenuhan TKBI – kami membantu perusahaan memetakan aktivitas yang sesuai dengan klasifikasi TKBI, menghitung persentase pendapatan dan investasi hijau, serta menyusun rencana transisi menuju kategori green atau transition.
   
   

2. Pelatihan dan Capacity Building – tim kami menyelenggarakan pelatihan bagi manajemen dan karyawan mengenai prinsip bangunan hijau, efisiensi energi, dan integrasi ESG dalam bisnis. Training ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan internal perusahaan yang sebelumnya minim.
   
   

3. Verifikasi dan Validasi – sebagai pihak ketiga independen, kami menyediakan layanan verifikasi untuk memastikan data yang diklaim perusahaan memenuhi standar IGREEN dan TKBI. Proses ini sejalan dengan kebutuhan reviewer independen yang diamanatkan WFE dan BEI.
   
   

4. Dukungan Disclosure Keberlanjutan – BATS Consulting membantu menyusun laporan keberlanjutan, laporan ESG, dan pengungkapan yang disyaratkan bursa. Kami memastikan keselarasan dengan standar internasional seperti GRI, SASB, dan TCFD sehingga memudahkan perusahaan yang beroperasi di berbagai yurisdiksi.
   
   

5. Pengembangan Portofolio Proyek Hijau – kami menawarkan analisis peluang investasi hijau, termasuk proyek renewable energy on-site, retrofit bangunan, dan program circular economy. Dengan demikian, perusahaan dapat memenuhi persyaratan IGREEN sekaligus menciptakan nilai jangka panjang.
   
   

Kesimpulan

TKBI versi 2 dan IGREEN merupakan langkah penting untuk mendorong transformasi sektor konstruksi dan real estat di Indonesia menuju ekonomi rendah karbon. Kerangka regulasi ini memberikan definisi, kriteria, dan mekanisme pasar yang jelas bagi perusahaan untuk mengalokasikan pendapatan dan investasi ke aktivitas hijau. Studi kasus internasional menunjukkan bahwa label green equity meningkatkan kepercayaan investor dan akses modal, sementara tantangan implementasi menuntut perbaikan kapasitas, pengumpulan data, dan dukungan teknologi. Dengan memanfaatkan layanan BATS Consulting, perusahaan dapat menavigasi perubahan regulasi, mempersiapkan diri memenuhi kriteria IGREEN, dan memaksimalkan peluang dalam pembangunan infrastruktur hijau. Transformasi ini bukan hanya kewajiban moral terhadap lingkungan, tetapi juga strategi bisnis yang menguntungkan dan relevan bagi pertumbuhan jangka panjang.