TKBI Versi 3 dan RPOJK Keuangan Berkelanjutan: Saat Taksonomi Mulai Mengikat
TKBI Versi 3 kini mencakup manufaktur, pertanian, serta air dan limbah, dan rancangan POJK pengganti POJK 51/2017 mewajibkan penggunaannya. Ini yang perlu disiapkan emiten.
Selama ini Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) diperlakukan sebagai rujukan sukarela. FAQ resmi OJK pun menyatakan belum ada sanksi bagi pihak yang tidak menggunakannya. Dua perkembangan pada 2026 mengubah gambaran itu. Pertama, OJK meluncurkan TKBI Versi 3 pada 5 Februari 2026, yang disebut sebagai versi lengkap untuk sektor-sektor terkait target iklim nasional (NDC). Kedua, OJK memuat Rancangan POJK (RPOJK) Penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagai pengganti POJK 51/POJK.03/2017. Dalam naskah rancangan itu, penggunaan taksonomi menjadi kewajiban bagi pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
RPOJK tersebut belum diundangkan. Pada September 2026, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan aturan ini akan ditetapkan pada awal 2027, seperti diberitakan Katadata. Bagi emiten manufaktur, perkebunan, atau pengelolaan air dan limbah, TKBI Versi 3 kini memuat kriteria teknis untuk kegiatan inti mereka.
Apa yang Baru di TKBI Versi 3
TKBI dikembangkan bertahap. Versi 1 (Februari 2024) berfokus pada sektor energi. Versi 2 (Februari 2025) menambahkan konstruksi dan real estat, transportasi dan pergudangan, serta sebagian sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (AFF), yaitu kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Versi 3 menutup sektor-sektor yang tersisa.
Aspek | TKBI Versi 2 (2025) | TKBI Versi 3 (2026) |
|---|---|---|
Sektor fokus baru | Konstruksi & real estat; transportasi & pergudangan; kehutanan dan sawit | AFF lanjutan (pertanian, perkebunan, perikanan & kelautan, perhutanan sosial, konservasi, restorasi, dan pemeliharaan hutan alam); manufaktur; penyediaan air, pengelolaan air limbah, limbah, dan remediasi (WSSWMR) |
Sektor pendukung (enabling) | — | Informasi & komunikasi; jasa profesional, ilmiah & teknis |
Konsep baru | — | Sunsetting kriteria teknis, grandfathering instrumen keuangan, penilaian di level entitas dan portofolio |
Rujukan regional | ASEAN Taxonomy | Terutama ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance versi 4 (rilis 6 November 2025) |
OJK memperbarui dokumen ini pada 31 Maret 2026. Pembaruan itu menambahkan kriteria teknis manufaktur tahap kedua untuk tujuh aktivitas: kimia dasar organik dan anorganik, plastik dan karet sintetis dalam bentuk dasar dari bahan daur ulang, kaca dan barang dari kaca, tekstil, pakaian jadi, alas kaki, serta gas rendah karbon termasuk hidrogen. Untuk industri kecil dan menengah manufaktur, OJK menyiapkan panduan penilaian yang akan memakai matriks Aktivitas Hijau IKM dari Kementerian Perindustrian. Matriks itu masih dalam pengembangan.
Cara kerja penilaian
Menurut FAQ TKBI Versi 3, penilaian suatu aktivitas berjalan dalam beberapa tahap:
Pilih tujuan lingkungan yang paling relevan. TKBI memakai empat tujuan: mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, perlindungan ekosistem sehat dan keanekaragaman hayati, serta ketahanan sumber daya dan transisi ke ekonomi sirkular.
Uji kriteria teknis. Korporasi non-UMKM memakai Technical Screening Criteria (TSC). UMKM memakai Sector-agnostic Decision Tree (SDT), yaitu pohon keputusan berbasis prinsip dengan pertanyaan ya/tidak.
Uji DNSH (do no significant harm) terhadap tujuan lingkungan lainnya.
Bila DNSH tidak terpenuhi, nilai Remedial Measures to Transition (RMT), yaitu langkah perbaikan untuk tetap berada di jalur transisi.
Uji aspek sosial, yang menentukan klasifikasi akhir.
Hasilnya: Hijau, Transisi, atau Tidak Memenuhi Klasifikasi. OJK menegaskan TKBI bukan daftar negatif. Aktivitas yang tidak memenuhi klasifikasi tidak otomatis dilarang dibiayai. Skema ini menggantikan label kuning dan merah dalam Taksonomi Hijau Indonesia (THI) 2022 dengan Transisi dan Tidak Memenuhi Klasifikasi. Menurut FAQ, THI masih dapat dipakai untuk aktivitas di luar cakupan TKBI. Penghapusan kategori kuning dan merah sempat dikritik TuK Indonesia pada 2024 karena dinilai dapat mengaburkan pembiayaan kegiatan yang merusak lingkungan.
Beberapa ketentuan teknis dalam FAQ yang relevan bagi korporasi:
Batas emisi memakai emisi siklus hidup. Perusahaan yang belum mampu mengukurnya boleh memakai emisi langsung Scope 1 sampai 31 Desember 2027 atau lebih awal.
PLTU baru maupun eksisting yang memenuhi persyaratan Perpres 112/2022 paling tinggi diklasifikasikan Transisi.
Penilaian dapat dilakukan sendiri (self-assessment) dan minimal setiap tahun. Verifikasi eksternal tidak diwajibkan oleh TKBI, tetapi dianjurkan.
Sunsetting dan grandfathering
Dua konsep ini penting bagi penerbit obligasi hijau dan debitur kredit berlabel.
Sunsetting berarti kriteria Transisi untuk aktivitas tertentu berakhir pada tanggal yang ditetapkan. Setelah itu, hanya klasifikasi Hijau yang dapat dipakai. Contoh dalam FAQ untuk sektor WSSWMR: desalinasi serta sistem pengumpulan dan pengolahan air limbah memiliki tanggal sunset 31 Desember 2035. Pencernaan anaerobik limbah organik serta penangkapan dan pemanfaatan gas TPA berakhir 31 Desember 2030. Untuk manufaktur, klasifikasi Transisi belum memiliki tanggal sunset eksplisit dan bergantung pada jadwal tinjauan. OJK menyatakan tanggal sunset diumumkan paling lambat 12 bulan sebelum berlaku dan tidak berlaku surut terhadap instrumen yang sudah terbit.
Grandfathering melindungi label instrumen ketika kriteria berubah. Obligasi yang dananya sudah dialokasikan dan kredit yang sudah berkomitmen dapat mempertahankan labelnya berdasarkan TSC lama. Untuk obligasi yang dananya belum dialokasikan, kredit yang belum berkomitmen, dan alokasi berbasis portofolio, periode grandfathering adalah tujuh tahun sejak perubahan TSC berlaku. Setelah itu, kriteria terbaru harus dipenuhi. Perlindungan ini gugur bila label hilang karena kinerja aktivitas menurun atau terjadi pelanggaran DNSH maupun aspek sosial.
Dari Panduan ke Kewajiban: Isi RPOJK
Naskah RPOJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), Emiten dan Perusahaan Publik dibuka untuk konsultasi publik dengan batas tanggapan 13 Maret 2026. Ketentuan yang langsung menyangkut taksonomi:
Ketentuan dalam naskah RPOJK | Isi |
|---|---|
Pasal 22 ayat (1) | PUSK, emiten, dan perusahaan publik wajib memakai klasifikasi dan definisi aktivitas berkelanjutan yang mengacu pada taksonomi berkelanjutan yang berlaku. Penjelasan pasal menyebut taksonomi itu adalah TKBI. |
Pasal 22 ayat (2) | Penerapannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK). |
Pasal 17 | Laporan lain terkait keberlanjutan wajib memuat penyaluran kredit atau pembiayaan berkelanjutan berdasarkan TKBI, termasuk emisi gas rumah kaca, serta data instrumen keuangan berkelanjutan. Laporan disampaikan triwulanan, paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya. Periode pertama penyampaiannya diatur dalam PADK (Pasal 17 ayat (4)). |
Pasal 8 ayat (3) | Laporan berdasarkan aspek keberlanjutan lain yang dipersyaratkan (Pasal 5 huruf b) berlaku bagi seluruh kelompok, termasuk kelompok lain dengan aset di atas Rp50 miliar sampai Rp5 triliun, sejak 1 Januari 2027. |
Pasal 3 | Informasi keberlanjutan wajib jelas, akurat, dan tidak menyesatkan. |
RPOJK juga memuat kewajiban yang lebih luas dan saling terkait dengan taksonomi:
Pengelompokan dan tahapan. Emiten dan perusahaan publik di Papan Utama dan Papan Ekonomi Baru masuk Kelompok 1, dengan laporan berbasis standar pengungkapan keberlanjutan pertama kali untuk periode 2027. Emiten di Papan Pengembangan dan penerbit efek bersifat utang atau sukuk (EBUS) masuk Kelompok 2 (periode 2028). Emiten di Papan Pemantauan Khusus dan entitas dengan aset paling sedikit Rp5 triliun yang tidak masuk kelompok lain berada di Kelompok 3 (periode 2030).
Rencana transisi. Entitas yang melapor berdasarkan standar pengungkapan wajib menetapkan rencana transisi dan mengungkapkannya.
Emisi. Entitas wajib menghitung dan mengungkapkan emisi GRK beserta target pengurangannya, mencakup Scope 1, 2, dan 3. Penerapannya bertahap, dengan tahapan yang diatur dalam PADK.
Verifikasi. Kelompok 1, 2, dan 3 wajib memperoleh verifikasi independen atas laporan keberlanjutan.
Peralihan. Laporan periode 2026 masih mengacu pada POJK 51/2017, yang dicabut saat POJK baru berlaku.
Dalam naskah rancangan, kewajiban laporan triwulanan di Pasal 17 dirumuskan untuk seluruh PUSK, emiten, dan perusahaan publik. Padahal muatannya, yaitu penyaluran kredit dan pembiayaan, lebih relevan bagi lembaga jasa keuangan. Cara penerapannya bagi emiten nonkeuangan, termasuk kapan laporan ini pertama kali wajib, baru akan jelas di PADK. Ini adalah pembacaan penulis atas naskah rancangan.
Aturan Terkait yang Perlu Dicermati
POJK 18/2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. FAQ TKBI menyebut penerbit perlu melaporkan klasifikasi aktivitas yang dibiayai dan klasifikasi instrumen, serta menjelaskan bila keduanya berbeda. OJK menyebut perbedaan itu dapat menjadi sinyal risiko greenwashing.
PSPK 1 dan PSPK 2 dari Dewan Standar Keberlanjutan IAI, yang berlaku 1 Januari 2027. Naskah RPOJK hanya menyebut "standar pengungkapan keberlanjutan" tanpa menyebut PSPK, tetapi OJK menyatakan revisi POJK 51/2017 diselaraskan dengan PSPK 1 dan PSPK 2.
IDX Green Equity Designation (Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00110/BEI/07-2026, berlaku 31 Juli 2026), yang kerangka penilaiannya mengacu pada TKBI dan Green Equity Principles dari World Federation of Exchanges.
UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang menurut OJK menjadi dasar arah TKBI menuju kerangka regulasi.
Langkah yang Dapat Dilakukan Sekarang
Petakan kegiatan usaha ke KBLI dan sektor TKBI. Identifikasi aktivitas yang kini memiliki kriteria teknis di Versi 3, terutama manufaktur, perkebunan, dan pengelolaan air atau limbah.
Lakukan self-assessment awal. Uji aktivitas utama terhadap TSC, DNSH, dan aspek sosial. Gunakan Taxonomy Navigator OJK untuk simulasi. Dokumentasikan bukti karena klasifikasi dapat diperiksa.
Siapkan data emisi siklus hidup. Bila belum siap, pastikan data Scope 1 andal dan beralih sebelum 31 Desember 2027.
Inventarisasi instrumen berlabel. Penerbit obligasi atau sukuk hijau dan debitur kredit berlabel perlu mencatat versi TSC yang dipakai, tanggal penerbitan, dan potensi dampak sunsetting atau berakhirnya grandfathering.
Selaraskan klasifikasi dengan laporan keberlanjutan. Klaim "hijau" atau "transisi" dalam laporan, prospektus, dan materi investor harus konsisten dengan hasil penilaian TKBI. RPOJK mewajibkan informasi yang tidak menyesatkan.
Tentukan kelompok Anda dalam RPOJK. Cek papan pencatatan, penerbitan EBUS, dan total aset untuk memperkirakan tahun kewajiban pertama, sambil memantau naskah final dan PADK.
Kesimpulan
Dengan TKBI Versi 3, OJK menyatakan seluruh sektor terkait NDC kini memiliki kriteria klasifikasi. Naskah RPOJK pengganti POJK 51/2017 mengubah penggunaannya dari pilihan menjadi kewajiban bagi lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Aturannya memang belum final. Namun, bank dan investor sudah dapat memakai TKBI saat menilai debitur dan emiten. Emiten yang mulai memetakan kegiatan usahanya sekarang akan lebih siap ketika POJK dan PADK terbit, dan lebih terlindungi dari tuduhan greenwashing.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
1. Apakah TKBI sudah wajib digunakan emiten saat ini?
Belum. FAQ TKBI Versi 3 menyatakan belum ada sanksi bagi pihak yang tidak menggunakan TKBI. Kewajiban baru muncul dalam naskah RPOJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang masih berstatus rancangan. Bila ketentuan itu dipertahankan dalam naskah final, kewajibannya berlaku setelah POJK diundangkan, dengan rincian penerapan dalam PADK.
2. Apakah klasifikasi "Tidak Memenuhi Klasifikasi" berarti perusahaan kami tidak bisa mendapat kredit?
Tidak otomatis. OJK menegaskan TKBI bukan daftar negatif. Namun, bank yang wajib melaporkan portofolio berdasarkan TKBI kemungkinan akan menimbang klasifikasi itu dalam penetapan harga dan target portofolio hijaunya.
3. Apakah penilaian TKBI harus diverifikasi pihak ketiga?
TKBI mengizinkan self-assessment dan tidak mewajibkan verifikasi eksternal, meskipun menganjurkannya. Pengecualiannya ada pada kriteria tertentu, misalnya pusat data di sektor informasi dan komunikasi yang mensyaratkan verifikasi independen. Terpisah dari itu, RPOJK mewajibkan verifikasi independen atas laporan keberlanjutan bagi Kelompok 1, 2, dan 3.
4. Kami menerbitkan obligasi hijau pada 2025. Apakah labelnya bisa gugur bila kriteria berubah?
Menurut FAQ TKBI, obligasi yang dananya sudah dialokasikan dapat mempertahankan label berdasarkan TSC lama. Bagi dana yang belum dialokasikan, berlaku periode grandfathering tujuh tahun sejak perubahan TSC berlaku. Sunsetting juga tidak berlaku surut terhadap instrumen yang sudah terbit. Perlindungan itu gugur bila kinerja aktivitas menurun atau terjadi pelanggaran DNSH atau aspek sosial. Tetap catat versi TSC yang menjadi dasar label.
5. Kapan POJK pengganti POJK 51/2017 berlaku?
Belum ada tanggal pasti. Naskah rancangan menyatakan POJK berlaku sejak diundangkan, dengan laporan periode 2026 tetap memakai POJK 51/2017. Pada Juni 2026, menurut catatan konsultasi yang dipublikasikan TuK Indonesia, OJK menargetkan RPOJK dan RPADK rampung akhir 2026. Pernyataan Ketua Dewan Komisioner OJK pada September 2026 menyebut aturan ini akan ditetapkan pada awal 2027.
Perlu Pendampingan Penilaian TKBI dan Kesiapan POJK Keuangan Berkelanjutan?
Pemetaan ke kriteria TKBI, data emisi, dan konsistensi klaim keberlanjutan menuntut kerja lintas fungsi. BATS Consulting (PT BATS International Group), kantor jasa akuntan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, mendampingi emiten dan perusahaan dalam perhitungan karbon, penyusunan laporan keberlanjutan, serta asurans laporan keberlanjutan melalui PT Keberlanjutan Menjaga Bumi.
Hubungi BATS Consulting (PT BATS International Group)
Alamat: Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Level 3 Suite 304, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telepon: +6221 2212 9136 / +6281 6110 5174
Email: info@bats-consulting.com / info.batsinternationalgroup@gmail.com
Catatan
Artikel ini disusun berdasarkan dokumen TKBI Versi 3 dan FAQ-nya, naskah RPOJK yang dimuat OJK untuk konsultasi publik, serta pemberitaan terkait. RPOJK masih berstatus rancangan, dan isi, penomoran pasal, maupun tahapan waktunya dapat berubah dalam naskah final. Informasi jadwal penetapan RPOJK berasal dari pemberitaan media (Katadata, September 2026) dan publikasi TuK Indonesia atas pertemuan konsultasi, bukan dari dokumen resmi OJK; jadwal ini dapat bergeser. Naskah FAQ TKBI dan RPOJK dibaca melalui alat ekstraksi web karena unduhan langsung dari situs OJK terhambat, sehingga pemilik disarankan mencocokkan ulang nomor pasal dengan naskah PDF sebelum terbit. Pembacaan atas Pasal 17 bagi emiten nonkeuangan adalah analisis penulis. Penelusuran dilakukan pada 15 November 2026; saat itu kami tidak menemukan POJK pengganti POJK 51/2017 yang telah diundangkan. Artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat profesional atas kasus spesifik.
This article is also available in English. Switch to English