PSPK 1 dan 2 Efektif untuk Periode 2027: Data Emisi yang Perlu Dicatat Sejak Januari

PSPK 1 dan PSPK 2 berlaku untuk periode mulai 1 Januari 2027, sementara POJK-nya masih rancangan. Kenali keringanan tiga tahun dan data emisi yang perlu dicatat sejak hari pertama.

oleh Admin BATS
9 menit baca
13 dilihat
Bagikan:
PSPK 1 dan 2 Efektif untuk Periode 2027: Data Emisi yang Perlu Dicatat Sejak Januari

PSPK 1 dan PSPK 2, standar pengungkapan keberlanjutan yang disahkan Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) pada 1 Juli 2025, berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027. Tanggal itu sering dibaca sebagai tenggat penyusunan laporan. Padahal 1 Januari 2027 adalah hari pertama periode yang dilaporkan. Laporan tahun buku 2027 baru terbit pada 2028, tetapi bagi entitas yang menurut rancangan POJK termasuk Kelompok 1, data emisi gas rumah kaca (GRK) tahun 2027 perlu tercatat sejak awal Januari 2027.

Artikel ini merangkum apa yang tidak mendapat keringanan, keringanan transisi yang tersedia, perubahan yang sedang diproses DSK IAI, dan posisi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 18 November 2026.

Standar Berlaku, Kewajiban Ditentukan OJK

PSPK 1 mengatur persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan. PSPK 2 mengatur pengungkapan terkait iklim. Keduanya mengacu pada IFRS S1 dan IFRS S2 dari International Sustainability Standards Board (ISSB), dengan empat pilar: tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target.

Standar ini tidak menentukan entitas mana yang wajib menerapkannya. Penentuan itu ada di tangan regulator. OJK sedang menyusun Peraturan OJK (POJK) pengganti POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Naskah rancangannya (RPOJK) dibuka untuk konsultasi publik dengan batas tanggapan 13 Maret 2026. Pada 17 September 2026, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa aturan penerapan keuangan berkelanjutan itu ditargetkan ditetapkan pada awal 2027 (Katadata). Per 18 November 2026, POJK tersebut belum terbit. Karena periode Kelompok 1 dalam rancangan dimulai 1 Januari 2027, tanggal mulai ini masih dapat bergeser saat POJK ditetapkan.

Menurut naskah rancangan, pengelompokan dan periode laporan pertama berbasis standar pengungkapan keberlanjutan adalah:

Kelompok (RPOJK)

Contoh entitas

Periode laporan pertama berbasis standar

Kelompok 1

Bank umum KBMI 3 dan 4 (kelompok bank berdasarkan modal inti), kantor cabang bank luar negeri, emiten dan perusahaan publik di Papan Utama dan Papan Ekonomi Baru, bursa efek

1 Januari–31 Desember 2027

Kelompok 2

Bank umum KBMI 1 dan 2, emiten di Papan Pengembangan, penerbit efek bersifat utang dan sukuk (EBUS)

2028

Kelompok 3

Emiten dan perusahaan publik di Papan Pemantauan Khusus, BPJS, serta pelaku usaha sektor keuangan (PUSK), emiten, dan perusahaan publik lain dengan aset paling sedikit Rp5 triliun

2030

Kelompok lain

PUSK, emiten, dan perusahaan publik dengan aset di atas Rp50 miliar sampai Rp5 triliun

Tidak diwajibkan berbasis standar, tetapi boleh sukarela (Pasal 8 ayat (5)); tetap wajib laporan berbasis aspek keberlanjutan lain (Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 30)

Kelompok 2 dan 3 juga boleh menyampaikan laporan berbasis standar lebih awal (Pasal 8 ayat (4)). Laporan periode 2026 masih mengacu pada POJK 51/2017 (Pasal 28). Naskah rancangan hanya menyebut "standar pengungkapan keberlanjutan" tanpa menyebut PSPK, tetapi IAI menyatakan OJK menyempurnakan kerangka regulasinya sejalan dengan PSPK 1 dan PSPK 2. Seluruh isi tabel di atas masih dapat berubah.

Yang Tidak Mendapat Keringanan

Bagi entitas yang pertama kali menerapkan PSPK untuk tahun buku 2027:

  • Pengungkapan iklim berdasarkan PSPK 2 tetap wajib, mencakup tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target terkait iklim, dengan keringanan Cakupan 3 dan metode pengukuran yang dijelaskan di bawah.

  • Emisi GRK Cakupan 1 dan Cakupan 2 tetap wajib diungkapkan. Dasar Kesimpulan draf eksposur PSPK 2 (DK23) menegaskan keringanan Cakupan 3 tidak membebaskan keduanya selama tiga tahun pertama. Di sisi OJK, Pasal 20 ayat (3) RPOJK menyerahkan waktu penerapan bertahap pengungkapan emisi GRK ke Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK).

  • Tenggat penyampaian. Menurut RPOJK, laporan keberlanjutan yang menjadi bagian laporan tahunan mengikuti tenggat laporan tahunan, dan yang disampaikan terpisah paling lambat 30 April tahun berikutnya (Pasal 12 ayat (4) dan (5)).

Konsekuensi praktisnya, emisi Cakupan 1 dan 2 tahun 2027 dihitung dari data aktivitas Januari sampai Desember 2027: tagihan listrik, konsumsi bahan bakar armada dan genset, serta kebocoran refrigeran. Data yang tidak terekam sejak Januari sulit direkonstruksi pada awal 2028, apalagi bila harus diverifikasi. RPOJK mewajibkan Kelompok 1, 2, dan 3 memverifikasi laporan keberlanjutannya secara independen. Verifikasi dilakukan pihak ketiga yang berizin dari instansi pembinanya serta terdaftar dan aktif sebagai profesi penunjang di OJK (Pasal 24), dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PADK.

Keringanan Transisi Tiga Tahun

PSPK memberi keringanan yang lebih panjang daripada IFRS S1 dan S2. Hitungannya dimulai sejak entitas pertama kali menerapkan PSPK, bukan sejak 2027. Bagi entitas yang mulai pada tahun buku 2027, masa keringanan mencakup 2027, 2028, dan 2029.

Keringanan

Ketentuan PSPK

Pembanding IFRS

Hanya mengungkapkan risiko dan peluang iklim

Tiga tahun pertama (PSPK 1 paragraf E05)

Satu tahun (IFRS S1)

Tidak wajib mengungkapkan emisi Cakupan 3, termasuk emisi yang dibiayai

Tiga tahun pertama (PSPK 2 paragraf C04(b))

Satu tahun (IFRS S2)

Tetap memakai metode pengukuran selain GHG Protocol, bila metode itu sudah dipakai sebelumnya

Tiga tahun pertama (PSPK 2 paragraf C04(a))

Satu tahun (IFRS S2)

Informasi komparatif

Tidak disyaratkan untuk periode sebelum penerapan awal (PSPK 2 paragraf C03)

Sama

Keringanan ini bersifat pilihan dan dapat terus dipakai untuk informasi komparatif pada periode berikutnya (C05). DSK IAI menjelaskan alasan keringanan Cakupan 3: emisi Cakupan 1 dan 2 suatu entitas sering menjadi emisi Cakupan 3 entitas lain, sehingga makin banyak pengungkapan Cakupan 1 dan 2 akan memudahkan entitas memperoleh data Cakupan 3 (DK21). Ketersediaan data Cakupan 3 di Indonesia juga masih sangat terbatas, terutama di rantai nilai (DK22). Artinya, pemasok dan pelanggan emiten Kelompok 1 kemungkinan akan mulai menerima permintaan data emisi.

Perubahan yang Sedang Diproses DSK IAI

Pada 16 Juli dan 6 Agustus 2026, DSK IAI mengesahkan draf eksposur Amendemen PSPK 2, Revisi PSPK 1 dan PSPK 2, serta Panduan Berbasis Industri (PBI) untuk lima industri (IAI menyebutnya tujuh draf eksposur), dengan batas tanggapan 30 September 2026. Statusnya masih draf.

  1. Draf Eksposur Amendemen PSPK 2 mengikuti amendemen terarah IFRS S2 yang diterbitkan ISSB pada 11 Desember 2025. Emisi Cakupan 3 Kategori 15 boleh dibatasi pada emisi yang dibiayai, dan emisi terkait derivatif dapat dikecualikan. Entitas juga memilih sendiri sistem klasifikasi industri untuk emisi yang dibiayai, dengan mendahulukan sistem yang umum dipakai di industri atau yurisdiksinya. Metode pengukuran dan nilai potensi pemanasan global (GWP) yang diwajibkan otoritas atau bursa boleh dipakai. Usulan tanggal efektifnya 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan.

  2. Draf Eksposur Revisi PSPK 1 dan PSPK 2 menambahkan PBI sebagai rujukan.

  3. Draf Eksposur PBI fase pertama mencakup logam dan pertambangan, perbankan komersial, kimia, batu bara, dan pengembang perumahan. PBI berbasis Standar SASB yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Entitas wajib merujuk dan mempertimbangkan keterterapannya, tetapi tidak setiap topik atau metrik wajib diungkapkan. Untuk industri yang belum memiliki PBI, entitas merujuk panduan berbasis industri ISSB, yaitu Standar SASB dan Industry-based Guidance on Implementing IFRS S2.

Langkah yang Dapat Dilakukan Sekarang

  1. Pastikan kelompok perusahaan Anda menurut RPOJK, dan pantau penetapan POJK serta PADK-nya.

  2. Tetapkan batas organisasi GRK. Entitas pelapor sama dengan entitas dalam laporan keuangan terkait. Pilih pendekatan GHG Protocol (bagian ekuitas atau pengendalian operasional/finansial), ungkapkan pendekatan dan alasannya, lalu pisahkan emisi Cakupan 1 dan 2 kelompok usaha konsolidasian dari investee lain seperti entitas asosiasi, ventura bersama, dan entitas anak yang tidak dikonsolidasi.

  3. Siapkan pencatatan data aktivitas Cakupan 1 dan 2 mulai 1 Januari 2027, per lokasi dan per bulan, lengkap dengan bukti sumber seperti faktur dan catatan meteran.

  4. Putuskan pemakaian keringanan (iklim saja, Cakupan 3, metode pengukuran) dan dokumentasikan alasannya.

  5. Mulai inventarisasi Cakupan 3 untuk kategori terbesar agar tahun keempat penerapan (2030 bagi entitas yang mulai 2027) tidak menjadi tahun pertama pengumpulan data.

  6. Bangun pengendalian internal atas data keberlanjutan, termasuk penanggung jawab, jejak audit, dan reviu, agar siap diverifikasi.

  7. Petakan industri Anda ke PBI (masih draf eksposur) atau Standar SASB untuk menentukan topik dan metrik yang relevan.

Kesimpulan

1 Januari 2027 adalah awal periode pelaporan pertama berbasis PSPK, bukan tenggat penyerahan laporan. Kewajiban penerapan tetap menunggu POJK pengganti POJK 51/2017, yang ditargetkan OJK terbit awal 2027. Keringanan tiga tahun mempersempit cakupan pengungkapan, tetapi emisi Cakupan 1 dan 2 tetap wajib diungkapkan sejak periode pertama penerapan, sehingga datanya perlu dicatat sejak hari pertama periode itu. Entitas yang termasuk Kelompok 1 menurut rancangan sebaiknya memastikan sistem pencatatan datanya berjalan sebelum Januari 2027.


Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apakah laporan berbasis PSPK harus diserahkan pada 1 Januari 2027?

Tidak. Laporan untuk tahun buku 2027 diterbitkan pada 2028. Menurut RPOJK, laporan yang disampaikan terpisah dari laporan tahunan paling lambat 30 April tahun berikutnya.

2. Apakah semua perusahaan wajib menerapkan PSPK?

Tidak. PSPK sendiri tidak menentukan entitas yang wajib. Dalam naskah RPOJK, laporan berbasis standar wajib bagi Kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok lain boleh menerapkannya secara sukarela, tetapi tetap wajib menyampaikan laporan keberlanjutan berbasis aspek keberlanjutan lain. Perusahaan di luar cakupan OJK dapat menerapkan PSPK secara sukarela.

3. Apakah keringanan tiga tahun berarti emisi tidak perlu dihitung?

Tidak. Keringanan hanya membebaskan pengungkapan Cakupan 3, memperbolehkan entitas mengungkapkan risiko dan peluang iklim saja, serta memperbolehkan entitas tetap memakai metode non-GHG Protocol yang sudah dipakai sebelumnya. Emisi Cakupan 1 dan 2 tetap wajib diungkapkan sejak tahun pertama penerapan.

4. Apakah amendemen PSPK 2 tahun 2026 sudah berlaku?

Belum. Per 18 November 2026, amendemen itu masih berstatus draf eksposur dengan usulan tanggal efektif 1 Januari 2027. Sebelum disahkan final, entitas belum dapat mengandalkan keringanannya.

5. Apakah laporan berbasis PSPK wajib diasurans?

PSPK tidak mewajibkan asurans. Naskah RPOJK mewajibkan verifikasi independen bagi Kelompok 1, 2, dan 3, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PADK.

Perlu Pendampingan Menyiapkan Laporan Berbasis PSPK?

Celah data emisi sering baru terlihat saat laporan tahunan disusun. BATS Consulting (PT BATS International Group) adalah kantor jasa akuntan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Kami membantu analisis kesenjangan PSPK, perhitungan emisi GRK, dan pengendalian internal atas data keberlanjutan. Asurans laporan keberlanjutan tersedia melalui PT Keberlanjutan Menjaga Bumi, sesuai ketentuan independensi.

Hubungi BATS Consulting (PT BATS International Group)

Catatan

Artikel ini disusun dari pengumuman dan draf eksposur DSK IAI, naskah rancangan POJK dari situs OJK, dan publikasi ISSB, ditelusuri pada 18 November 2026. Naskah final PSPK 1 dan PSPK 2 tersedia melalui SAK Online IAI dan tidak diakses dalam penyusunan ini. Ketentuan paragraf E05 PSPK 1 dikutip dari bagian pendahuluan Draf Eksposur PBI (Juli 2026). Ketentuan paragraf C03–C05 PSPK 2 dan Dasar Kesimpulan DK21–DK23 dikutip dari draf eksposur PSPK 2 (Desember 2024); IAI menyatakan tidak ada perbedaan substantif antara draf eksposur dan standar final, dan keringanan tiga tahun dikonfirmasi ringkasan KPMG Indonesia (Oktober 2025). Nomor paragraf sebaiknya dicocokkan dengan naskah final. Pengelompokan, periode, dan kewajiban verifikasi berasal dari naskah rancangan POJK yang belum ditetapkan dan dapat berubah. Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat profesional untuk keadaan tertentu.

Sumber

  1. IAI — DSK IAI Sahkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan: PSPK 1 dan PSPK 2 (2 Juli 2025)

  2. IAI — Pengesahan dan Undangan Dengar Pendapat Publik DE Amendemen PSPK 2, Revisi PSPK 1 dan PSPK 2, dan PBI (11 Agustus 2026)

  3. IAI — Draf Eksposur Amendemen PSPK 2 (2026)

  4. IAI — Draf Eksposur Panduan Berbasis Industri dalam Penerapan SPK (2026)

  5. IAI — Panduan Berbasis Industri dalam Penerapan SPK (20 Agustus 2026)

  6. IAI — Draf Eksposur PSPK 2 (Desember 2024)

  7. OJK — RPOJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik

  8. OJK — Bahan Rapat Dengar Pendapat RPOJK SF

  9. IFRS Foundation — ISSB issues targeted amendments to IFRS S2 (11 Desember 2025)

  10. KPMG Indonesia — At a glance: PSPK 1 & PSPK 2 (Oktober 2025)

  11. Katadata — OJK Siapkan Aturan Baru Laporan Keberlanjutan Cegah Greenwashing, Berlaku 2027 (17 September 2026)

This article is also available in English. Switch to English