Peta Instrumen Pembiayaan Alam: Dari Green Bond ke Nature Bond dan Kredit Biodiversitas

Pembiayaan perlindungan alam tidak harus bergantung pada instrumen serba baru; instrumen keuangan berkelanjutan yang sudah mapan dapat diadaptasi untuk mendanai pelestarian lingkungan

oleh Admin BATS
11 menit baca
86 dilihat
Bagikan:
Peta Instrumen Pembiayaan Alam: Dari Green Bond ke Nature Bond dan Kredit Biodiversitas

Laporan UN SSE (2026) menunjukkan bahwa pembiayaan perlindungan alam tidak harus bergantung pada instrumen serba baru. Instrumen keuangan berkelanjutan yang sudah mapan dapat diadaptasi untuk mendanai pelestarian lingkungan, berjalan berdampingan dengan mekanisme baru yang dirancang khusus. 

Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI), akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berbasis ESG sejak 2018 hingga 2026 mencapai Rp89,46 triliun dari 16 penerbit. Pemerintah juga sudah menerbitkan obligasi biru (blue bond) negara pada 2023 dan menyepakati pengalihan utang untuk konservasi terumbu karang pada 2024. Namun, pasarnya belum stabil, BEI mencatat penerbitan obligasi dan sukuk ESG turun menjadi Rp16,9 triliun pada 2026, dari Rp35,6 triliun pada 2025.

Peta Instrumen

Instrumen

Cara kerja

Tingkat kematangan

Penerbit atau pelaku umum

Posisi di Indonesia

Green bond dan sustainability bond

Dana hasil penerbitan dipakai untuk proyek yang memenuhi syarat, termasuk konservasi, restorasi, pengelolaan sumber daya alam, pertanian berkelanjutan, dan solusi berbasis alam

Mapan

Korporasi, lembaga keuangan, negara, pemerintah daerah, bank pembangunan

Diatur POJK 18/2023, penerbitan rutin oleh negara dan korporasi

Blue bond

Dana untuk kegiatan yang mendukung pemanfaatan berkelanjutan dan perlindungan sumber daya laut, pesisir, dan air tawar

Berkembang, umumnya dibangun di atas struktur green bond

Negara, bank pembangunan, lembaga keuangan, korporasi

Obligasi biru negara pertama terbit Mei 2023

Nature bond

Green bond yang seluruh dananya dialokasikan untuk proyek terkait alam

Baru, sebutan resmi dari ICMA sejak Juni 2025

Korporasi, lembaga keuangan, negara, pemerintah daerah

Belum kami temukan penerbitan di Indonesia

Sustainability-linked bond (SLB) dengan KPI alam

Dana bersifat umum; ketentuan keuangan, misalnya kupon, berubah bila target kinerja terkait alam tidak tercapai

Mapan sebagai struktur, KPI alam masih jarang

Korporasi dengan ketergantungan atau dampak alam yang material, termasuk yang tidak memiliki daftar proyek khusus

Diatur POJK 18/2023 sebagai EBUS Terkait Keberlanjutan

Dana dan ETF bertema alam

Kendaraan investasi yang mengalokasikan modal ke perusahaan, proyek, atau strategi terkait alam, termasuk melalui indeks

Berkembang

Manajer investasi

Belum kami temukan produk bertema alam secara khusus

Debt-for-nature swap

Utang negara direstrukturisasi atau dibiayai ulang dengan komitmen membiayai konservasi

Mapan dalam skala terbatas

Terutama negara, dengan bank pembangunan, investor swasta, dan organisasi konservasi

Perjanjian Indonesia–AS untuk terumbu karang, 2024

Kredit biodiversitas

Mekanisme untuk menyalurkan dana ke hasil konservasi, restorasi, atau peningkatan keanekaragaman hayati yang terukur

Baru, belum terstandar

Pengembang proyek, pemilik lahan, organisasi konservasi, korporasi, investor

Belum kami temukan kerangka hukum khusus


Instrumen Berbasis Penggunaan Dana: Green, Blue, dan Nature Bond

Kelompok ini paling selaras dengan praktik pasar Indonesia melalui penerapan prinsip yang sama, yakni alokasi dana hasil penerbitan pada proyek yang memenuhi kriteria, yang dilengkapi pelaporan alokasi serta laporan dampak apabila relevan. 

Pada tingkat kerangka global, International Capital Market Association (ICMA) menerbitkan Sustainable Bonds for Nature: A Practitioner's Guide pada 26 Juni 2025 yang disusun berdasarkan Green Bond Principles serta prinsip ICMA lainnya. Panduan ini memperkenalkan sebutan sekunder "Nature Bond" bagi green bond yang seluruh dananya dialokasikan untuk proyek terkait alam, sekaligus membahas penggunaan KPI alam dalam sustainability-linked bond. Rujukan global lainnya adalah Biodiversity Finance Reference Guide dari IFC yang memuat contoh kegiatan yang memenuhi syarat, seperti konservasi dan restorasi keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta solusi berbasis alam.

Sebagai contoh penerbitan di pasar internasional, ISS-Corporate mencatat bahwa Kota Nagoya di Jepang menerbitkan nature bond pertama yang selaras dengan panduan ICMA pada Agustus 2025. Selanjutnya, Action Plan mencatat bahwa pada 2026 London Stock Exchange mencatatkan Sustainable Agriculture and Natural Capital Bond milik Ecobank senilai US$450 juta sebagai nature bond berlabel ICMA pertama dari bank komersial untuk membiayai pertanian berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan proyek terkait air. Action Plan juga menyoroti bahwa di Sustainable Bond Market London Stock Exchange, nature bond dikategorikan ke dalam segmen green bond, yang mencerminkan pandangan pasar bahwa pembiayaan alam merupakan bagian dari pembiayaan hijau.

Dari sisi posisi Indonesia, POJK 18/2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan telah menggantikan POJK 60/2017 dengan memperluas cakupan jenis efek yang diatur, meliputi EBUS Lingkungan (green bond dan green sukuk), EBUS Sosial, EBUS Keberlanjutan, Sukuk Wakaf, EBUS Terkait Keberlanjutan, serta jenis lain yang ditetapkan OJK. EBUS Lingkungan ditujukan untuk membiayai Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan yang berfungsi melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas maupun fungsi lingkungan. Berdasarkan definisi tersebut, proyek konservasi dan restorasi alam pada dasarnya dapat dibiayai melalui EBUS Lingkungan dengan merujuk pada Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai dasar klasifikasi.

Sementara itu, untuk instrumen obligasi biru, pemerintah Indonesia menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi yen (Samurai Bond) pada Mei 2023 yang mencakup porsi obligasi biru sebesar JPY20,7 miliar atau sekitar US$150 juta, yang disebut UNDP sebagai obligasi biru negara pertama di dunia yang ditawarkan kepada publik. Meskipun OJK pada 2023 menyatakan bahwa obligasi biru akan segera dikembangkan, hingga kini belum ditemukan penerbitan obligasi biru maupun nature bond oleh korporasi di Indonesia.


Dalam penamaan obligasi di Indonesia, kata "Berkelanjutan" pada nama seperti "Obligasi Berkelanjutan I Tahap II" sering merujuk pada mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan, yaitu penerbitan bertahap, bukan pada label keberlanjutan. Obligasi berlabel keberlanjutan menurut POJK 18/2023 memakai istilah seperti "Berwawasan Lingkungan", "Berwawasan Sosial", atau "Berlandaskan Keberlanjutan". Investor dan analis perlu membaca dokumen penerbitan, bukan hanya nama efeknya.

Instrumen Berbasis Kinerja: Sustainability-Linked Bond dengan KPI Alam

SLB tidak mengikat dana ke proyek tertentu. Penerbit menetapkan indikator kinerja utama (KPI) dan target, dan ketentuan keuangan obligasi berubah bila target tidak tercapai. Action Plan menyebut struktur ini relevan bagi korporasi dengan ketergantungan atau dampak alam yang material, termasuk yang tidak memiliki cukup proyek khusus untuk instrumen berbasis penggunaan dana. KPI yang relevan antara lain keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, deforestasi, dan air.

Di Indonesia, SLB diatur dalam POJK 18/2023 sebagai EBUS Terkait Keberlanjutan. Bagi emiten perkebunan, kehutanan, atau pertambangan, SLB dengan KPI seperti nol deforestasi atau intensitas penggunaan air dapat lebih sesuai daripada green bond, karena dampak utamanya ada di operasi inti, bukan di proyek terpisah. Ini adalah analisis penulis. Kredibilitas SLB bergantung pada KPI yang material dan target yang ambisius. KPI yang mudah dicapai atau tidak terkait dengan dampak utama perusahaan akan dipertanyakan investor.

Kendaraan Investasi: Dana, ETF, dan Indeks

Dana dan ETF bertema alam dapat berinvestasi di pasar publik maupun privat, dengan pendekatan penyaringan tematik, indeks, stewardship, atau investasi berdampak. Action Plan mencontohkan Euronext, yang memiliki indeks biodiversitas serta indeks air dan laut. Indeks biodiversitas Euronext memilih perusahaan yang mengelola dampak keanekaragaman hayatinya, baik dengan mengecualikan yang berkinerja buruk maupun memilih yang terbaik.

Di Indonesia, infrastruktur yang paling dekat adalah IDX Green Equity Designation, yang ditetapkan BEI melalui Keputusan Direksi Nomor Kep-00110/BEI/07-2026 dan berlaku 31 Juli 2026. Kerangkanya mengacu pada TKBI dan Green Equity Principles dari World Federation of Exchanges. Penetapan ini berorientasi pada ekonomi hijau secara umum, bukan khusus alam.

Debt-for-Nature Swap

Dalam debt-for-nature swap, utang negara direstrukturisasi atau dibiayai ulang dengan imbalan komitmen membiayai konservasi. Indonesia sudah memakai mekanisme ini. Pada 3 Juli 2024, pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika Serikat, dan sejumlah organisasi konservasi menandatangani perjanjian pengalihan utang dan konservasi terumbu karang di bawah Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA). Menurut Departemen Keuangan AS, perjanjian ini akan mengurangi pembayaran utang Indonesia kepada AS sebesar US$35 juta selama sembilan tahun. Skema ini juga melibatkan kontribusi Conservation International sebesar US3 juta dan The Nature Conservancy sebesar US$1,5 juta. Dananya difokuskan pada Bentang Laut Kepala Burung, Sunda Kecil, dan Banda. Ini adalah pengalihan utang untuk alam keempat antara kedua negara sejak 2009, dan yang pertama di bawah TFCCA yang khusus untuk terumbu karang.

Instrumen ini relevan bagi pemerintah, bukan emiten. Namun, dana yang dihasilkannya dapat membuka peluang bagi pelaksana proyek, penyedia jasa pemantauan, dan mitra lokal.

Kredit Biodiversitas

Kredit biodiversitas adalah mekanisme berbasis hasil untuk menyalurkan dana ke hasil keanekaragaman hayati yang terukur dan terverifikasi. Action Plan menyebutnya muncul belakangan dan kurang terstandar dibandingkan instrumen keuangan berkelanjutan yang mapan. Metodologi, tata kelola, verifikasi, klaim, dan pendekatan regulasinya masih berkembang.

Sebagai contoh praktik pasar yang diatur, Action Plan menyoroti dua skema di Australia. Pertama, skema Biodiversity Offsets di New South Wales yang memungkinkan penciptaan dan perdagangan kredit biodiversitas dengan dukungan pemerintah berupa penyediaan registri publik, informasi pasokan dan permintaan, data penjualan historis, panduan harga, serta dana pasokan kredit yang berperan sebagai perantara pasar. Kedua, di tingkat nasional terdapat Nature Repair Market yang dibentuk berdasarkan Nature Repair Act 2023 sebagai pasar sukarela yang memungkinkan proyek yang memenuhi syarat menerbitkan sertifikat biodiversitas yang dapat diperdagangkan, dengan didukung metode yang disetujui, standar integritas, kewajiban pemantauan, dan registri publik. Selain Australia, Inggris juga menerapkan kebijakan Biodiversity Net Gain yang mewajibkan sebagian besar pembangunan baru memberikan peningkatan keanekaragaman hayati bersih minimal 10%.

Terkait prinsip integritas, International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) meluncurkan kerangka kerjanya pada COP16 di Cali pada Oktober 2024 yang memuat 21 Prinsip Tingkat Tinggi hasil pengembangan bersama Biodiversity Credit Alliance (BCA) dan World Economic Forum, yang kemudian diterbitkan dalam laporan bersama pada Juli 2025. Menurut pernyataan bersama BCA dan IAPB pada Mei 2026, sekitar 20 negara telah mengoperasikan skema kredit biodiversitas yang diatur dengan nilai pasar mencapai sekitar US$8 miliar per tahun. Sebagian besar skema tersebut masih berorientasi pada kompensasi dampak, seperti kewajiban pengembang untuk mengimbangi kerusakan lingkungan, alih-alih pada pembelian sukarela.

Dari sisi posisi Indonesia, pemerintah telah memiliki kerangka unit karbon melalui Perpres 110/2025 serta mekanisme perdagangan di IDXCarbon, tetapi hingga kini belum ditemukan kerangka hukum khusus untuk kredit biodiversitas. Oleh karena itu, proyek berbasis alam seperti restorasi mangrove atau gambut saat ini lebih memungkinkan untuk dimonetisasi melalui unit karbon dengan menempatkan manfaat keanekaragaman hayati sebagai manfaat tambahan. Perbedaan ini juga berkaitan dengan karakteristik dasarnya karena kredit karbon dan kredit biodiversitas mengukur hal yang berbeda, yakni satu ton CO₂e dapat dipertukarkan secara setara di mana pun, sedangkan nilai keanekaragaman hayati sangat bergantung pada lokasi dan ekosistemnya.

Pengaman Integritas

Semakin baru suatu instrumen, semakin besar pula risiko munculnya klaim tanpa bukti yang memadai. Oleh karena itu, Action Plan menekankan penerapan pengaman integritas sejak awal yang mencakup kriteria kelayakan yang transparan, metodologi yang kuat dengan data yang andal, tata kelola serta pemantauan yang memadai, dan verifikasi independen jika relevan. Selain itu, pengaman ini juga menuntut keselarasan dengan taksonomi, pengungkapan klaim yang jelas, persyaratan penggunaan dana atau target kinerja yang kredibel, serta antisipasi terhadap potensi dampak negatif yang tidak diinginkan. 

Menurut Action Plan, pengaman ini membangun kepercayaan investor, mengurangi risiko greenwashing atau nature-washing, dan menjaga kredibilitas jangka panjang pasar terkait alam. Action Plan juga mencontohkan lembar informasi Australian Securities and Investments Commission (ASIC) tentang cara menghindari greenwashing dalam menawarkan produk terkait keberlanjutan.

Di Indonesia, POJK 18/2023 mengatur peran penyedia reviu eksternal dan pihak independen dalam penerbitan EBUS berlandaskan keberlanjutan. Bagi penerbit instrumen terkait alam, reviu eksternal yang memahami pengukuran keanekaragaman hayati, bukan hanya emisi, akan menjadi pembeda kredibilitas.

Memilih Instrumen yang Tepat

Situasi penerbit

Instrumen yang relevan

Prasyarat utama

Memiliki proyek konservasi atau restorasi yang dapat diidentifikasi

Green bond atau sukuk, dengan opsi sebutan Nature Bond bila dananya seluruhnya untuk alam

Kerangka penerbitan, kriteria proyek, laporan alokasi dan dampak

Memiliki proyek pesisir, laut, atau air tawar

Blue bond, atau green bond dengan kategori biru

Rujukan panduan ICMA untuk ekonomi biru, metrik dampak laut dan pesisir

Dampak alam utama ada di operasi inti, tanpa proyek terpisah

SLB dengan KPI alam

KPI yang material, tahun dasar, target ambisius, verifikasi berkala

Pengembang proyek restorasi berbasis lahan atau pesisir

Unit karbon saat ini; kredit biodiversitas bila kerangka hukumnya tersedia

Metodologi, registri, MRV, pembagian manfaat dengan masyarakat

Manajer investasi

Dana atau ETF bertema alam, berbasis indeks atau penyaringan

Data alam di tingkat emiten, metodologi seleksi yang transparan

Kesimpulan

Pembiayaan alam tidak harus dimulai dari instrumen yang paling baru. Green bond, sustainability bond, dan SLB sudah diatur di Indonesia melalui POJK 18/2023 dan dapat dipakai untuk proyek dan target terkait alam. Indonesia juga sudah memiliki preseden obligasi biru negara dan pengalihan utang untuk konservasi terumbu karang. Yang belum ada adalah penerbitan nature bond atau obligasi biru oleh korporasi, serta kerangka hukum untuk kredit biodiversitas. Bagi emiten, langkah yang realistis adalah memanfaatkan instrumen yang sudah mapan dengan kriteria dan pengukuran dampak alam yang kredibel. Dengan begitu, mereka siap ketika permintaan investor dan kerangka regulasi untuk instrumen yang lebih baru berkembang.


Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apa beda green bond dan nature bond?

Nature bond adalah green bond yang seluruh dananya dialokasikan untuk proyek terkait alam. Berdasarkan panduan ICMA Juni 2025, "Nature Bond" adalah sebutan sekunder yang bersifat opsional. Secara struktur dan prinsip, nature bond tetap mengikuti Green Bond Principles.

2. Apakah emiten Indonesia sudah bisa menerbitkan nature bond?

Tidak ada kategori khusus "nature bond" dalam POJK 18/2023. Namun, proyek konservasi dan restorasi alam dapat dibiayai melalui EBUS Lingkungan, karena kegiatan usaha berwawasan lingkungan didefinisikan sebagai kegiatan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan. Penerbit dapat merujuk panduan ICMA untuk merancang kerangka penerbitannya. Konfirmasi dengan OJK dan penasihat hukum tetap diperlukan untuk penerbitan spesifik.

3. Apa beda kredit karbon dan kredit biodiversitas?

Kredit karbon mewakili satu ton CO₂e emisi yang dikurangi atau diserap, dan satuannya dapat dipertukarkan di mana pun. Kredit biodiversitas mewakili hasil keanekaragaman hayati yang terukur di lokasi tertentu, sehingga tidak mudah dipertukarkan antarlokasi. Di Indonesia, unit karbon diatur Perpres 110/2025, sedangkan kerangka hukum khusus untuk kredit biodiversitas belum kami temukan.

4. Apakah sustainability-linked bond cocok untuk perusahaan perkebunan atau pertambangan?

SLB dapat lebih sesuai daripada green bond bila dampak alam utama perusahaan ada di operasi inti dan tidak ada proyek terpisah yang cukup besar untuk dibiayai. Syaratnya, KPI harus material terhadap dampak utama perusahaan, misalnya deforestasi atau penggunaan air, dan targetnya harus ambisius serta diverifikasi pihak independen.

5. Mengapa nama obligasi Indonesia sering memuat kata "Berkelanjutan" padahal bukan obligasi hijau?

Kata "Berkelanjutan" pada nama seperti "Obligasi Berkelanjutan I Tahap II" umumnya merujuk pada mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan, yaitu penerbitan bertahap dalam satu program. Obligasi berlabel keberlanjutan menurut POJK 18/2023 memakai istilah seperti "Berwawasan Lingkungan", "Berwawasan Sosial", atau "Berlandaskan Keberlanjutan". Status labelnya perlu dipastikan dari prospektus atau dokumen penerbitan.


This article is also available in English. Switch to English