SBTi Net Zero Standard 2.0: Aturan Iklim Perusahaan Berubah

Setiap kali sebuah merek besar memasang label "net zero 2050" di kemasan produk atau laporan tahunannya, ada satu pertanyaan yang jarang terjawab: siapa yang memeriksa bahwa janji itu bukan sekadar slogan?

Selama satu dekade terakhir, jawabannya sebagian besar adalah Science Based Targets initiative (SBTi), sebuah lembaga yang memverifikasi apakah target iklim suatu perusahaan benar-benar sejalan dengan sains iklim. Lebih dari 11.500 perusahaan di seluruh dunia kini memegang validasi SBTi, mulai dari raksasa fesyen hingga produsen kendaraan listrik.

Kini, lima tahun setelah standar pertamanya diluncurkan, aturan tersebut telah dirombak. SBTi Net Zero Standard 2.0 resmi dirilis dengan janji untuk menggeser fokus "dari ambisi ke tindakan". Masalahnya, komunitas iklim justru terbelah: sebagian menilai versi baru ini jauh lebih realistis dan akan mendorong lebih banyak aksi nyata; sebagian lain khawatir ketentuannya justru membuat standar menjadi lebih longgar.

Buat kita sebagai konsumen, investor, atau karyawan, ini bukan urusan teknis yang terlalu jauh. Standar inilah yang menentukan apakah klaim "ramah lingkungan" pada produk yang kita beli benar-benar didukung oleh target yang kredibel atau hanya sekadar pemanis pemasaran.

Apa Itu SBTi dan Kenapa Standarnya Penting?

Sederhananya, SBTi bisa dipahami sebagai semacam "auditor janji iklim". Perusahaan datang dengan rencana pengurangan emisi, lalu SBTi menilai apakah target tersebut masuk akal secara ilmiah untuk menahan pemanasan global di bawah 1,5°C.

Apabila lolos, perusahaan boleh mengumumkan bahwa targetnya "tervalidasi SBTi”. Label tersebut kini kian dilirik oleh investor, regulator, dan pembeli korporat. Karena itulah, perubahan sekecil apa pun pada standar SBTi punya efek berantai ke ribuan perusahaan sekaligus.

Sebelum masuk ke perubahannya, ada tiga istilah yang perlu dipahami terlebih dahulu:

• Scope 1 — emisi langsung dari kegiatan perusahaan sendiri, misalnya pembakaran bahan bakar di pabrik.

• Scope 2 — emisi dari listrik yang dibeli dan digunakan oleh perusahaan.

• Scope 3 — emisi dari rantai nilai, mulai dari pemasok, distribusi, hingga penggunaan produk oleh konsumen. Bagi banyak perusahaan, cakupan kategori ini menjadi sumber emisi terbesar dan paling sulit dikendalikan.

Lima Perubahan Utama dalam SBTi Net Zero Standard 2.0

1. Era "beli offset di menit terakhir" resmi ditutup

Selama ini ada celah yang cukup banyak dikritik: perusahaan bisa saja santai selama 20 tahun, lalu memborong kredit karbon murah menjelang tenggat net zero-nya. Versi 2.0 menutup pintu tersebut.

Sebagai gantinya, ada kerangka baru bernama Ongoing Emissions Responsibility, yaitu tanggung jawab atas emisi yang masih tersisa selama perjalanan menuju net zero, bukan hanya di garis finis. Menurut laporan Trellis, kerangka ini memiliki tiga tingkat: Engaged (menanggung 1% emisi), Advanced (10%, dengan harga karbon minimal US$20/ton), dan Leadership (100%, minimal US$80/ton).

Mulai setelah 2035, perusahaan besar dalam program pengakuan ini wajib mulai membeli kredit penyerapan karbon (carbon removal), yang dimulai dari 1% dari emisi berjalan dan naik bertahap hingga 100% pada tahun net zero mereka.

Amy Merrill, CEO Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), menilai pembaruan ini memperjelas posisi kredit karbon dalam strategi net zero. "Peran kredit karbon berintegritas tinggi berada di dalam kerangka ini, dan bukan sebagai alternatif," katanya kepada Reuters.

2. Target Scope 3 tidak lagi wajib — dan inilah sumber kontroversinya

Ini perubahan yang paling banyak dipersoalkan. Perusahaan kini didorong untuk menetapkan target Scope 3 jangka panjang, tapi tidak lagi diwajibkan.

SBTi berargumen bahwa aturan lama tidak selalu realistis untuk diterapkan. Sebagai gantinya, mereka memperkenalkan pendekatan yang baru untuk menghitung kemajuan Scope 3, misalnya dengan mengaitkan target dengan pembelian atau penjualan produk rendah karbon, atau mengecualikan kategori yang porsinya di bawah 5% dari total emisi Scope 3. Pendekatan ini menggantikan aturan lama yang mensyaratkan cakupan sebesar 67%.

Di sinilah kritik utamanya muncul: jika sumber emisi terbesar perusahaan menjadi opsional, seberapa kuat validasi tersebut dalam menggambarkan ambisi iklim perusahaan secara keseluruhan?

3. Perusahaan kecil dapat keringanan

Perusahaan kecil kini dibebaskan dari kewajiban melakukan verifikasi pihak ketiga terhadap emisi tahun dasar dan tahun target. Verifikasi eksternal membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan bagi UKM, biaya tersebut sering menjadi alasan utama untuk tidak mengikuti SBTi sama sekali.

Standar baru juga membedakan perusahaan berdasarkan ukuran dan geografi. Berdasarkan laporan Reuters/Ethical Corporation, "perusahaan besar" didefinisikan sebagai perusahaan dengan omzet tahunan di atas €50 juta di negara berpenghasilan tinggi. SBTi juga menyediakan akomodasi khusus untuk perusahaan di negara berpendapatan lebih rendah. Hal tersebut menjadi cukup relevan bagi pasar seperti Indonesia.

4. Lebih banyak jalan menuju target Scope 1 dan 2

Sebelumnya, pendekatan utama adalah menurunkan emisi absolut. Kini, perusahaan bisa memilih pendekatan lain, yaitu menurunkan intensitas emisi, melakukan transisi aset untuk Scope 1, atau meningkatkan porsi listrik rendah karbon untuk Scope 2.

Untuk listrik, SBTi juga mengakui mekanisme pasar seperti power purchase agreement dan kontrak multi-tahun untuk pembelian sertifikat energi terbarukan. Perusahaan dengan konsumsi listrik di atas 10 GWh per tahun wajib melaporkan pencocokan per jam (hourly matching), meskipun penerapannya sebagai praktik terbaik tetap bersifat sukarela.

5. Siklus lima tahunan menggantikan janji 2050

Komitmen net zero jangka panjang tidak lagi menjadi satu-satunya fokus utama. Perusahaan kini mengikuti siklus berulang: menetapkan target lima tahunan, mengimplementasikannya, lalu melaporkan kemajuannya setiap tahun.

CEO SBTi, David Kennedy, menyebut perpaduan ketelitian dan pragmatisme ini penting agar standar mencerminkan "kondisi dunia yang sebenarnya", bukan sekadar "algoritma yang telah ditentukan sebelumnya".

Kubu Pendukung: Fleksibilitas Justru Menggerakkan Mesin

Salah satu suara paling vokal dalam mendukung perubahan ini adalah Esther Finidori, Chief Sustainability Officer di Schneider Electric.

Argumen Findori menohok: "Tidak ada yang dapat memodelkan emisi secara kredibel hingga tahun 2050. Laju dan kedalaman perubahan di masa depan, termasuk gangguan teknologi besar, sama sekali belum diketahui… Target lima tahun adalah yang sebenarnya menggerakkan mesin ini."

Dengan kata lain, janji 25 tahun ke depan relatif mudah dibuat tetapi jauh lebih sulit dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, target lima tahun lebih mengikat dan langsung menjadi tanggung jawab manajemen yang sedang menjalankan perusahaan saat ini.

Finidori juga memperkirakan bahwa aturan Scope 3 yang lebih longgar justru akan mempermudah perusahaan besar "memecah dan mengurai" pendekatan mereka ke dalam pendekatan yang lebih konkret, misalnya melalui desain produk yang lebih ramah lingkungan, pengadaan, atau pembinaan pemasok.

Menariknya, NewClimate Institute, yang secara umum kritis terhadap standar tersebut, juga mengakui sisi positif dari pendekatan ini. Dalam analisisnya, lembaga riset asal Jerman itu menyebut standar baru sebagai "kerangka kerja yang lebih matang", terutama karena berfokus pada aksi jangka pendek dan pengimplementasiannya.

Kubu Kritis: Celah yang Cukup Besar

Di sisi lain, sejumlah analis menilai masih terdapat beberapa celah yang cukup serius.

Klausul "upaya terbaik". Jessica Nicol, analis di Zero Carbon Analytics, menyoroti ketentuan yang memungkinkan perusahaan gagal mencapai target tetapi tetap mempertahankan validasinya selama dapat menunjukkan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh kendala eksternal. Masalahnya, menurut Nicol, target perusahaan sejak awal belum tentu dinilai berdasarkan kelayakan teknisnya.

Terlalu banyak yang opsional. Nicol menambahkan pola yang berulang di sepanjang dokumen standar. Sejumlah praktik terbaik untuk mencapai net zero memang disebutkan, tetapi kemudian tetap dibiarkan sebagai pilihan. Akibatnya, perusahaan memiliki insentif yang relatif terbatas untuk benar-benar menerapkannya.

Pelopor dan pengekor tampak sama. Frederic Hans dari NewClimate Institute memberi contoh dari perusahaan fesyen H&M dan Shein. Di bawah standar lama, keduanya sama-sama memiliki target 2030 dan 2050 yang tervalidasi sesuai skenario 1,5°C sehingga terlihat hampir sama di atas kertas. Namun, ketika rencana iklim keduanya diperiksa lebih jauh, menurut Hans, tingkat ambisinya sangat berbeda, dengan target Shein yang jauh kurang ambisius.

Risikonya, kata Hans, perusahaan yang benar-benar berada di garis depan justru kehilangan insentif karena upaya mereka tidak terlihat jelas berbeda. Dalam bahasa NewClimate Institute, SBTi berisiko menjadi sekadar "inisiatif mobilisasi", efektif dalam menarik banyak perusahaan untuk berpartisipasi, tetapi belum tentu mampu menutup leadership gap dengan memberi pengakuan lebih besar kepada perusahaan yang benar-benar memimpin.

Medan Tempur Sesungguhnya Ada di Rantai Pasok

Ada satu kenyataan yang sering luput: bagi mayoritas perusahaan, sebagian besar jejak karbon tidak berada di pabrik mereka sendiri, melainkan di rantai nilai.

Joel Mertens, direktur metodologi dampak lingkungan di grup industri pakaian Cascale, menggambarkan persoalan ini melalui industri fesyen. Sebuah merek pakaian besar dapat memiliki ratusan pemasok. Meskipun merek tersebut telah menetapkan target, pengurangan emisi akan tetap sulit tanpa tindakan di tingkat produsen.

Untuk menjawab tantangan tersebut, SBTi memperkenalkan "hierarki implementasi". Perusahaan kini dapat memperhitungkan hasil aksi kolektif yang dilakukan pada tingkat aktivitas, kelompok, atau sektor dalam pencapaian targetnya.

Nikol Ostianova dari International Platform for Insetting menilai pendekatan ini sebagai terobosan praktis, terutama pada area dengan tingkat ketertelusuran komoditas fisik atau produk dari pemasok yang masih rendah. Pendekatan tersebut juga membuka peluang bagi perusahaan yang biasanya bersaing untuk bekerja sama secara prakompetitif dalam menghadapi tantangan Scope 3 yang sama. "Menerapkan strategi dekarbonisasi di seluruh portofolio yang melibatkan semua pemasok membutuhkan investasi yang saat ini tidak tersedia bagi perusahaan individual," katanya.

Namun, beban baru pun muncul di sisi pemasok. David Picton, SVP keselamatan dan keberlanjutan di EcoOnline, mengingatkan bahwa aturan baru menempatkan tanggung jawab lebih besar pada pemasok untuk menyediakan data yang kuat dan andal. Pada saat yang sama, perusahaan besar juga perlu membuktikan keputusan apa yang mereka ambil berdasarkan data tersebut. "Pekerjaan sebenarnya terletak pada membangun visibilitas data, mengidentifikasi di mana kemajuan masih kurang, dan memperbaiki arah," ujarnya.

Bagi Indonesia, isu ini cukup. Banyak pabrik tekstil, sawit, dan komponen manufaktur di Indonesia merupakan pemasok bagi merek global yang terikat pada target SBTi. Artinya, kebutuhan data emisi akan semakin mengalir turun ke rantai pasok domestik.

Kapan Ini Mulai Berlaku?

Berdasarkan informasi resmi SBTi, transisinya bertahap:

• Sepanjang 2026, perusahaan masih dianjurkan mengajukan target di bawah Versi 1.3.1.

• Awal 2027 (sekitar Februari), portal validasi untuk Versi 2.0 dibuka.

• Hingga 31 Januari 2028, berlaku masa transisi, sehingga perusahaan dapat mengajukan target menggunakan Versi 1.3.1 atau 2.0.

• Setelah 31 Januari 2028, Versi 2.0 wajib digunakan untuk seluruh pengajuan target baru.

Hal yang masih terus dikembangkan adalah panduan sektoral. SBTi sedang merampungkan pedoman untuk sektor energi dan otomotif, sementara penjajakan untuk sektor pertanian, bangunan, dan keuangan sedang berjalan, dengan sektor minyak dan gas menyusul tahun depan.

Di bagian inilah perhatian para kritikus banyak tertuju. Frederic Hans menilai draf awal standar otomotif cukup menjanjikan karena memuat target tingkat aktivitas yang wajib serta target penjualan kendaraan tanpa emisi. Menurutnya, standar sektoral akan menjadi bagian penting untuk menentukan apakah SBTi mampu mempertahankan integritasnya, khususnya pada industri dengan tingkat emisi tinggi.