Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) IAI: Tonggak Baru Pelaporan Keberlanjutan di Indonesia dan Implikasinya Strategis

I. Peluncuran SPK oleh IAI

Pada tanggal 11 Agustus 2025, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara resmi meluncurkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) nasional, sebuah tonggak penting yang menandai era baru transparansi dan akuntabilitas korporasi di Indonesia. Peluncuran ini menyusul ratifikasi dua standar nasional pertama, yaitu Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1: Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan, dan PSPK 2: Pengungkapan Terkait Iklim, oleh Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) IAI pada 1 Juli 2025. Meskipun standar ini baru akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, entitas telah diberikan opsi untuk mengadopsinya secara sukarela lebih awal, menunjukkan komitmen terhadap transparansi jangka panjang.

Penerbitan SPK memiliki signifikansi strategis yang mendalam bagi Indonesia. Standar ini dirancang untuk selaras sepenuhnya dengan Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS (IFRS S1 dan IFRS S2) yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB). Keselarasan global ini diharapkan dapat mempercepat akses perusahaan Indonesia terhadap pembiayaan hijau, menyederhanakan proses uji tuntas (due diligence) global, dan memposisikan entitas Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global yang berkelanjutan. Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Ardan Adiperdana, menegaskan bahwa SPK bukan sekadar kepatuhan, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah krisis iklim dan transformasi global.

Namun, implementasi SPK juga diiringi oleh sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dan kolaborasi lintas sektor. Kesiapan perusahaan yang bervariasi, kebutuhan akan sinkronisasi regulasi dengan kerangka yang ada seperti POJK 51/2017, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, serta kesiapan infrastruktur asurans independen, menjadi aspek krusial yang harus diatasi. Keberhasilan SPK akan sangat bergantung pada upaya kolektif dari IAI, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, kementerian terkait, pelaku usaha, profesi akuntan, dan akademisi. Dengan mengatasi tantangan ini, Indonesia dapat memperkuat kualitas laporan korporasi dan memantapkan posisinya dalam transisi global menuju pembangunan berkelanjutan.

II. Pendahuluan: Membangun Fondasi Transparansi Keberlanjutan di Indonesia

A. Latar Belakang dan Urgensi Pelaporan Keberlanjutan di Era Global

Dunia usaha saat ini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab, didorong oleh krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan isu-isu polusi yang mendesak. Perusahaan tidak lagi hanya dinilai berdasarkan kinerja keuangan semata, melainkan juga berdasarkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mereka. Transformasi ini telah mengubah lanskap investasi secara fundamental. Informasi keberlanjutan kini menjadi komponen yang semakin terintegrasi dalam keputusan ekonomi dan investasi global.

Investor, baik domestik maupun asing, secara progresif memasukkan aspek keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan mereka. Peningkatan minat ini tercermin dari pertumbuhan produk pasar modal bertema keberlanjutan, seperti obligasi hijau (green bonds) dan obligasi terkait keberlanjutan (sustainability-linked bonds), yang menjadi bukti nyata kebutuhan akan transparansi yang lebih besar. Pergeseran paradigma investasi ini menunjukkan bahwa ketersediaan informasi keberlanjutan yang berkualitas tinggi dan dapat dibandingkan adalah prasyarat untuk menarik dan mengalokasikan modal secara efisien menuju entitas yang berkelanjutan. Tanpa standar pelaporan yang jelas dan konsisten, risiko praktik "greenwashing" dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mengikis kepercayaan investor dan menghambat aliran modal ke inisiatif yang benar-benar berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan standar pelaporan keberlanjutan yang kredibel menjadi sangat mendesak.

B. Peran Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai Standard Setter Nasional

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan terkemuka di Indonesia, yang menaungi seluruh akuntan di 34 provinsi dan memiliki peran sentral dalam menjaga integritas serta profesionalisme profesi akuntansi di tanah air. Sebagai

standard setter utama, IAI bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Peran ini menempatkan IAI pada posisi yang unik untuk memimpin inisiatif terkait pelaporan keberlanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, IAI telah menunjukkan komitmen proaktif terhadap isu keberlanjutan. Langkah konkret dimulai dengan pengesahan pembentukan Dewan Standar Keberlanjutan (DSK IAI) pada tahun 2023, yang bertugas memastikan standar keberlanjutan di Indonesia sejalan dengan perkembangan internasional. DSK IAI, dengan susunan kepengurusan periode 2023-2027 yang dipimpin oleh Istini T. Siddharta, memulai pekerjaan besar untuk mengantarkan era baru pengungkapan terkait keberlanjutan. Puncak dari persiapan ini adalah peluncuran "Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan" (Peta Jalan SPK) pada awal Desember 2024. Peta jalan ini berfungsi sebagai panduan strategis bagi perusahaan untuk mempersiapkan diri dalam menyusun dan menerapkan laporan keberlanjutan, serta menetapkan arah strategis untuk pengembangan dan implementasi standar secara bertahap. Pendekatan proaktif ini, dengan meluncurkan peta jalan jauh sebelum standar diratifikasi dan berlaku efektif, menunjukkan antisipasi strategis IAI terhadap lanskap keberlanjutan global yang berkembang pesat. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan diri dan memberikan masukan, sehingga proses transisi dapat berjalan lebih mulus dan terarah.

C. Peluncuran Resmi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) pada 11 Agustus 2025

Tonggak sejarah penting dalam perjalanan pelaporan keberlanjutan Indonesia terjadi pada 11 Agustus 2025, dengan diselenggarakannya upacara peluncuran resmi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK). Acara ini merupakan puncak dari upaya IAI dan DSK IAI yang telah meratifikasi dua standar nasional pertama, PSPK 1 dan PSPK 2, pada 1 Juli 2025. Peluncuran ini bukan hanya seremoni internal IAI, melainkan sebuah acara berskala nasional yang melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keterlibatan aktif dari lembaga-lembaga pemerintah kunci ini menegaskan bahwa SPK adalah inisiatif nasional yang didukung penuh oleh otoritas tertinggi. Hal ini menunjukkan pemahaman kolektif bahwa pelaporan keberlanjutan memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada sektor keuangan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi makro, kebijakan fiskal, dan regulasi pasar secara keseluruhan. Dukungan lintas lembaga ini sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif dan penegakan standar di seluruh ekosistem ekonomi Indonesia.

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Ardan Adiperdana, menyatakan bahwa kehadiran SPK merupakan "game-changer" yang akan mempercepat akses terhadap pembiayaan hijau, menyederhanakan proses uji tuntas global, dan memposisikan perusahaan-perusahaan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global yang berkelanjutan. SPK dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah krisis iklim dan transformasi global, bukan sekadar kewajiban kepatuhan. Ini mencerminkan visi yang lebih luas, di mana transparansi keberlanjutan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan bertanggung jawab di masa depan.

III. Anatomi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) IAI

Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang diterbitkan oleh IAI melalui Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) IAI terdiri dari dua pernyataan standar utama: PSPK 1 dan PSPK 2. Kedua standar ini dirancang untuk membangun kerangka pelaporan keberlanjutan di Indonesia yang kredibel di tingkat nasional dan selaras dengan standar internasional.

A. PSPK 1: Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan

PSPK 1: Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan, berfungsi sebagai standar fundamental yang menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk pelaporan keberlanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk mewajibkan entitas mengungkapkan informasi tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang secara wajar dapat diharapkan memengaruhi prospek perusahaan. Informasi ini harus berguna bagi pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum, yaitu investor yang ada dan potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lain, dalam membuat keputusan terkait penyediaan sumber daya kepada entitas.

PSPK 1 menetapkan struktur laporan, pendekatan tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta pengukuran kinerja keberlanjutan. Standar ini mengadopsi empat pilar inti yang juga menjadi fondasi IFRS S1 dan kerangka Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) :

• Tata Kelola (Governance): Pilar ini mewajibkan pengungkapan informasi material mengenai proses tata kelola, kontrol, dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk memantau, mengelola, dan mengawasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Ini mencakup identifikasi bagian dari struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk pengawasan tersebut, serta bagaimana hal itu tercermin dalam kerangka acuan dan deskripsi peran.

• Strategi (Strategy): Pilar ini menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi material tentang strategi mereka dalam menghadapi risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Ini meliputi dampak risiko fisik dan transisi terhadap strategi bisnis, model bisnis, dan rantai nilai perusahaan, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

• Manajemen Risiko (Risk Management): Pilar ini mensyaratkan pengungkapan informasi material tentang proses yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Ini juga mencakup bagaimana proses-proses ini diintegrasikan ke dalam manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan.

• Metrik dan Target (Metrics & Targets): Pilar ini mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan metrik dan target yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja perusahaan terkait risiko dan peluang keberlanjutan. Ini mencakup metrik lintas industri dan metrik berbasis industri, serta penjelasan tujuan target dan metrik yang digunakan untuk menetapkan target tersebut.

Penerapan keempat pilar ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi keberlanjutan tidak disajikan secara terpisah, melainkan terintegrasi secara mendalam dengan pelaporan keuangan dan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Pendekatan holistik ini meningkatkan kegunaan pengungkapan bagi para pengambil keputusan, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang nilai perusahaan dan prospek jangka panjangnya.

B. PSPK 2: Pengungkapan Terkait Iklim

PSPK 2: Pengungkapan Terkait Iklim, adalah standar yang secara khusus mengatur pengungkapan tentang bagaimana perusahaan menghadapi risiko dan peluang yang berkaitan dengan perubahan iklim. Fokus spesifik pada iklim ini mencerminkan konsensus global mengenai perubahan iklim sebagai risiko keuangan material yang paling mendesak. Dengan menjadikan pengungkapan terkait iklim sebagai fokus utama, IAI memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia mengatasi isu keberlanjutan yang paling krusial terlebih dahulu, membangun fondasi yang kuat sebelum berpotensi memperluas cakupan ke isu-isu "selain iklim" (beyond climate) di masa depan.

Standar ini mencakup pengungkapan mengenai:

• Risiko Fisik: Dampak langsung dari perubahan iklim, seperti kejadian cuaca ekstrem, kenaikan permukaan air laut, atau perubahan pola curah hujan, yang dapat memengaruhi aset fisik, operasional, dan rantai pasok perusahaan.

• Risiko Transisi: Risiko yang timbul dari transisi menuju ekonomi rendah karbon, termasuk perubahan kebijakan pemerintah (misalnya, pajak karbon, regulasi emisi), perkembangan teknologi baru, atau perubahan preferensi konsumen.

• Dampak terhadap Strategi Bisnis: Bagaimana risiko dan peluang terkait iklim memengaruhi strategi bisnis perusahaan, termasuk model bisnis, rantai nilai, dan alokasi modal.

• Target Emisi dan Langkah-langkah Transisi: Pengungkapan target emisi gas rumah kaca (GRK) perusahaan dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai transisi menuju ekonomi rendah karbon. PSPK 2 secara khusus mewajibkan pengungkapan emisi GRK absolut, yang harus dihitung menggunakan Standar Korporat Protokol GRK (GHG Protocol Corporate Standard).

Penerapan PSPK 2 secara bersamaan dengan PSPK 1 memastikan bahwa pengungkapan terkait iklim dilakukan dalam konteks kerangka pelaporan keberlanjutan yang lebih luas, yang mencakup tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target yang relevan.

C. Tanggal Efektif dan Opsi Penerapan Dini

Meskipun PSPK 1 dan PSPK 2 telah diratifikasi pada 1 Juli 2025 dan diluncurkan pada 11 Agustus 2025, kedua standar ini baru akan berlaku efektif secara wajib mulai 1 Januari 2027. Jangka waktu dua tahun antara ratifikasi/peluncuran dan tanggal efektif ini memberikan waktu yang krusial bagi perusahaan untuk melakukan persiapan yang memadai, membangun kapasitas, dan menyesuaikan sistem internal mereka.

Strategi ini mencerminkan keseimbangan antara ambisi untuk mengadopsi standar global dan realitas kesiapan pelaku usaha di Indonesia. Namun, IAI juga memberikan opsi bagi entitas untuk mengadopsi standar ini lebih awal secara sukarela. Opsi penerapan dini ini berfungsi sebagai insentif bagi perusahaan-perusahaan yang proaktif untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dan keberlanjutan jangka panjang. Perusahaan yang memilih untuk mengadopsi lebih awal dapat memperoleh keunggulan kompetitif dalam menarik investasi berkelanjutan dan memposisikan diri sebagai pemimpin dalam transisi menuju ekonomi hijau.

D. Tabel 1: Perbandingan PSPK 1 dan PSPK 2

E. Tabel 2: Linimasa Implementasi SPK IAI

IV. Harmonisasi Global: SPK IAI dan IFRS Sustainability Disclosure Standards (ISSB)

Pengembangan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) oleh IAI tidak dapat dilepaskan dari konteks harmonisasi global dengan standar yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB). Keselarasan ini merupakan elemen krusial yang akan menentukan daya saing dan relevansi perusahaan Indonesia di kancah internasional.

A. Latar Belakang Pembentukan International Sustainability Standards Board (ISSB)

International Sustainability Standards Board (ISSB) dibentuk oleh IFRS Foundation pada Konferensi Para Pihak PBB ke-26 (COP26) di Glasgow pada tahun 2021. Pembentukan ISSB merupakan respons terhadap kebutuhan yang semakin mendesak akan satu set standar pelaporan keberlanjutan yang universal, berkualitas tinggi, komprehensif, dan dapat dibandingkan secara global. Tujuannya adalah untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas pelaporan keberlanjutan di seluruh dunia, menyamai pentingnya pelaporan keberlanjutan dengan regulasi pelaporan keuangan saat ini. ISSB beroperasi sebagai dewan saudara bagi International Accounting Standards Board (IASB) di bawah pengawasan wali amanat IFRS Foundation, memastikan adanya koneksi antara Standar Akuntansi IFRS dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS.

Misi utama ISSB adalah menyediakan "garis dasar global" (global baseline) untuk pengungkapan keberlanjutan yang berfokus pada kebutuhan investor dan pasar keuangan. Standar yang dikeluarkan oleh ISSB didukung secara luas oleh komunitas internasional, termasuk G7, G20, International Organization of Securities Commissions (IOSCO), dan Financial Stability Board. Dukungan internasional yang kuat ini menggarisbawahi legitimasi dan penerimaan global terhadap standar ISSB, yang bertujuan untuk mengatasi tantangan "greenwashing" dan memungkinkan pemangku kepentingan membuat keputusan yang lebih tepat dengan keyakinan.

B. IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information

IFRS S1, atau General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information, adalah standar fundamental yang menetapkan persyaratan umum untuk pengungkapan terkait keberlanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk mewajibkan entitas mengungkapkan semua informasi tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang secara wajar dapat diharapkan memengaruhi prospek perusahaan. Standar ini mensyaratkan pengungkapan informasi material tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan bersamaan dengan laporan keuangan, untuk memenuhi kebutuhan informasi investor.

IFRS S1 menyediakan panduan dasar untuk pengungkapan keberlanjutan, yang harus digunakan bersama dengan IFRS S2 dan standar-standar masa depan yang akan diterbitkan ISSB. Standar ini bersifat

GAAP agnostic, artinya dapat diterapkan terlepas dari kerangka akuntansi keuangan yang digunakan perusahaan. IFRS S1 juga merujuk pada standar SASB (Sustainability Accounting Standards Board) berbasis industri sebagai panduan dalam mengidentifikasi pengungkapan tentang risiko atau peluang terkait keberlanjutan. Struktur IFRS S1 didasarkan pada empat pilar yang sama dengan TCFD: Tata Kelola, Strategi, Manajemen Risiko, dan Metrik & Target.

C. IFRS S2: Climate-related Disclosures

IFRS S2, atau Climate-related Disclosures, adalah standar yang secara khusus berfokus pada pengungkapan risiko dan peluang keuangan terkait iklim. Standar ini memberikan panduan rinci bagi perusahaan untuk melaporkan dampak perubahan iklim terhadap bisnis mereka. Dalam menerapkan IFRS S2, perusahaan juga diwajibkan untuk menerapkan IFRS S1, karena IFRS S2 merupakan pelengkap dari persyaratan umum yang ditetapkan dalam IFRS S1.

IFRS S2 juga mengadopsi empat pilar TCFD, yang mencakup tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan metrik & target, namun dengan fokus khusus pada aspek iklim. Salah satu persyaratan penting dalam IFRS S2 adalah pengungkapan emisi gas rumah kaca (GRK) absolut perusahaan, yang harus dinyatakan dalam ekuivalen karbon dioksida (CO2e) dan dihitung menggunakan Standar Korporat Protokol GRK (GHG Protocol Corporate Standard). Selain itu, IFRS S2 juga mewajibkan perusahaan untuk menggunakan analisis skenario terkait iklim untuk menginformasikan pengungkapan tentang ketahanan mereka terhadap perubahan iklim.

D. Adopsi Penuh IFRS S1 dan S2 oleh IAI: Manfaat dan Konsistensi Global

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengambil langkah strategis dengan mengadopsi penuh IFRS S1 dan IFRS S2 sebagai dasar penyusunan PSPK 1 dan PSPK 2. Keputusan ini menempatkan Indonesia sejajar dengan yurisdiksi lain yang juga mengadopsi kerangka pelaporan keberlanjutan yang konsisten secara global, seperti Brasil yang akan mewajibkan standar ISSB mulai 1 Januari 2026.

Keselarasan ini membawa manfaat signifikan bagi perusahaan Indonesia. Pertama, hal ini mempercepat akses terhadap pembiayaan hijau. Investor global, yang semakin mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam keputusan investasi mereka, akan lebih mudah mengevaluasi dan membandingkan kinerja keberlanjutan perusahaan Indonesia dengan standar internasional yang mereka kenal dan percayai. Kemudahan ini dapat mendorong aliran modal berkelanjutan ke Indonesia.

Kedua, adopsi standar global menyederhanakan proses uji tuntas global. Bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia atau perusahaan Indonesia yang mencari kemitraan internasional, memiliki laporan keberlanjutan yang sesuai dengan standar global akan mengurangi beban pelaporan dan mempercepat proses evaluasi oleh pihak asing.

Ketiga, keselarasan ini memposisikan perusahaan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global yang berkelanjutan. Banyak perusahaan multinasional besar kini menuntut pemasok mereka untuk memenuhi standar keberlanjutan tertentu. Dengan SPK, perusahaan Indonesia dapat memenuhi ekspektasi ini, memperkuat daya saing mereka di pasar global. Keselarasan global ini bukan sekadar kepatuhan, melainkan sebuah strategi untuk memastikan perusahaan Indonesia mampu bersaing dan berintegrasi dalam ekonomi global yang semakin berorientasi pada keberlanjutan.

E. Perbandingan dan Nuansa: Area Konvergensi dan Potensi Perbedaan

Meskipun PSPK 1 dan PSPK 2 mengadopsi penuh IFRS S1 dan IFRS S2, terdapat beberapa nuansa dan potensi perbedaan yang perlu diperhatikan, yang mencerminkan upaya IAI untuk menyeimbangkan harmonisasi global dengan kesiapan domestik:

• Pilar Inti dan Struktur: SPK secara fundamental selaras dengan IFRS S1 dan S2 dalam penggunaan empat pilar TCFD (Tata Kelola, Strategi, Manajemen Risiko, dan Metrik & Target). Keselarasan ini memastikan bahwa kerangka konseptual dan struktur pelaporan inti di Indonesia konsisten dengan praktik terbaik global.

• Informasi "Selain Iklim" (Beyond Climate): IFRS S1 mencakup semua risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang berdampak finansial. Namun, SPK menetapkan bahwa laporan keberlanjutan wajib mencakup informasi terkait iklim, sementara informasi keberlanjutan "selain iklim" (misalnya, keanekaragaman hayati, modal manusia) bersifat sukarela untuk saat ini. Penelaahan terhadap informasi "selain iklim" ini akan dilakukan sepanjang tahun 2027 hingga 2029 (post-implementation review). Pendekatan bertahap ini menunjukkan strategi pragmatis untuk mengakomodasi tingkat kesiapan perusahaan yang bervariasi di Indonesia, memungkinkan fokus awal pada isu iklim yang paling mendesak dan diakui secara global.

• Emisi GRK Lingkup 3 dan Metodologi Protokol GRK: Pihak seperti Principles for Responsible Investment (PRI) merekomendasikan agar DSK IAI memperpendek usulan penundaan tiga tahun untuk pelaporan emisi GRK Lingkup 3 dan penggunaan metodologi Protokol GRK secara penuh. Ini menunjukkan adanya keinginan untuk percepatan dalam aspek-aspek teknis tertentu agar lebih cepat selaras dengan ekspektasi investor global.

• Global Industry Classification Standard (GICS) untuk Emisi yang Dibiayai: Draf SPK tidak mewajibkan entitas untuk menggunakan Global Industry Classification Standard (GICS) dalam memisahkan informasi terkait emisi yang dibiayai (financed emissions) untuk industri perbankan komersial dan asuransi, berbeda dengan standar ISSB. PRI merekomendasikan agar SPK menyelaraskan diri dengan keputusan akhir ISSB mengenai masalah ini untuk memastikan interoperabilitas dan pelaporan yang lebih sebanding bagi investor.

• Potensi Pengungkapan Tambahan (GRI): Meskipun ISSB berfokus pada informasi yang relevan secara finansial bagi investor, PRI juga mendorong DSK IAI untuk mempertimbangkan penambahan persyaratan pengungkapan di luar standar ISSB di masa depan, yang mencakup informasi tentang dampak dan ketergantungan entitas terhadap keberlanjutan (misalnya, dengan mengacu pada standar GRI), serupa dengan pendekatan yang diambil oleh Uni Eropa dan Kementerian Keuangan Tiongkok. Ini menunjukkan potensi evolusi SPK di masa depan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak keberlanjutan perusahaan, tidak hanya dari perspektif keuangan.

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa "adopsi penuh" oleh IAI mengacu pada konten inti dan kerangka kerja, namun terdapat fleksibilitas dalam jadwal implementasi dan beberapa detail spesifik untuk menyesuaikan dengan konteks dan kesiapan nasional. Pendekatan lokalisasi strategis ini bertujuan untuk memastikan transisi yang lebih layak dan berkelanjutan bagi lanskap korporasi Indonesia yang beragam, meskipun perlu terus dipantau untuk menjaga komparabilitas penuh dengan standar global.

F. Implikasi bagi Perusahaan Multinasional dan Investor Global

Bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, keselarasan SPK dengan standar ISSB berpotensi mengurangi beban pelaporan. Alih-alih menyiapkan laporan yang berbeda untuk memenuhi berbagai kerangka kerja nasional dan internasional, perusahaan dapat mengandalkan satu set standar yang diakui secara global, sehingga meningkatkan efisiensi operasional.

Sementara itu, bagi investor global, data yang konsisten dan dapat dibandingkan yang dihasilkan dari penerapan SPK akan sangat berharga. Kemampuan untuk dengan mudah membandingkan kinerja keberlanjutan perusahaan-perusahaan Indonesia dengan rekan-rekan mereka di seluruh dunia akan meningkatkan kepercayaan investor dan berpotensi menarik lebih banyak investasi asing langsung ke sektor-sektor yang berkelanjutan di Indonesia. Ini adalah langkah krusial dalam mengintegrasikan pasar modal Indonesia ke dalam ekosistem keuangan berkelanjutan global.

G. Tabel 3: Perbandingan SPK IAI dengan IFRS S1 & S2 (ISSB)

V. Mengapa SPK Penting? Rasional dan Manfaat Strategis bagi Indonesia

Peluncuran Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) oleh IAI bukan sekadar pembaruan regulasi, melainkan sebuah inisiatif strategis yang memiliki implikasi transformatif bagi perekonomian Indonesia. Rasional di balik SPK berakar pada kebutuhan mendesak untuk merespons dinamika global dan memanfaatkan peluang ekonomi berkelanjutan.

A. Meningkatkan Akses ke Pembiayaan Hijau dan Modal Berkelanjutan

Salah satu manfaat paling signifikan dari SPK adalah kemampuannya untuk meningkatkan akses perusahaan Indonesia terhadap pembiayaan hijau dan modal berkelanjutan. Tren global menunjukkan bahwa investor, baik domestik maupun internasional, semakin mengintegrasikan faktor keberlanjutan dalam keputusan investasi mereka. Mereka mencari informasi yang transparan dan dapat dibandingkan mengenai risiko dan peluang keberlanjutan perusahaan sebelum mengalokasikan modal.

Dengan adanya SPK yang selaras dengan standar ISSB, perusahaan Indonesia dapat menyajikan informasi keberlanjutan yang memenuhi ekspektasi global. Ketersediaan data yang terstandardisasi ini akan mempermudah investor untuk melakukan analisis, menilai risiko, dan mengidentifikasi peluang investasi pada entitas yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Ini pada gilirannya akan memfasilitasi penerbitan dan penyerapan instrumen keuangan berkelanjutan seperti obligasi hijau dan obligasi terkait keberlanjutan, yang menjadi saluran penting untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan dan inisiatif keberlanjutan lainnya. SPK berfungsi sebagai katalisator bagi transisi Indonesia menuju ekonomi hijau. Dengan menstandardisasi pengungkapan, SPK menciptakan transparansi yang diperlukan bagi pasar modal untuk secara efektif menilai risiko dan peluang keberlanjutan, sehingga mengarahkan modal menuju aktivitas yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Ini adalah langkah fundamental yang melampaui sekadar kepatuhan, mendorong perubahan sistemik dalam alokasi modal.

B. Memperkuat Daya Saing Korporasi Indonesia di Pasar Global

Penerapan SPK merupakan langkah krusial untuk memperkuat daya saing korporasi Indonesia di pasar global. Di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, perusahaan yang tidak dapat menyediakan informasi keberlanjutan yang kredibel berisiko tertinggal.

SPK secara signifikan menyederhanakan proses uji tuntas global bagi investor dan mitra dagang internasional. Ketika laporan keberlanjutan perusahaan Indonesia konsisten dengan standar global, proses evaluasi dan verifikasi menjadi lebih efisien, mengurangi hambatan bagi investasi dan kemitraan lintas batas. Selain itu, SPK memposisikan perusahaan Indonesia sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam rantai pasok global yang berkelanjutan. Banyak perusahaan multinasional besar kini mewajibkan pemasok mereka untuk mematuhi standar keberlanjutan tertentu. Dengan SPK, perusahaan Indonesia dapat memenuhi ekspektasi ini, membuka peluang baru untuk integrasi dalam rantai nilai global yang sadar keberlanjutan.

Tanpa adopsi standar global seperti SPK, perusahaan Indonesia berisiko dianggap tidak memenuhi ekspektasi pasar internasional, terutama karena yurisdiksi lain mulai mewajibkan IFRS S1 dan S2 sebagai standar pelaporan minimum. Dengan demikian, SPK berfungsi sebagai strategi ganda: secara defensif, ia mencegah perusahaan Indonesia dihukum atau dikecualikan dari pasar global karena ketidakpatuhan terhadap norma keberlanjutan internasional; secara ofensif, ia meningkatkan daya tarik dan integrasi mereka ke dalam rantai nilai berkelanjutan global, memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan.

C. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan

SPK dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang risiko dan peluang perusahaan dalam konteks ekonomi jangka panjang, menghubungkan isu keberlanjutan dengan kinerja keuangan. Ini berarti laporan keberlanjutan tidak lagi menjadi sekadar formalitas terpisah, melainkan menjadi bagian integral dari narasi nilai perusahaan.

Transparansi yang ditingkatkan ini memberdayakan berbagai pemangku kepentingan. Investor dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola memengaruhi nilai dan prospek perusahaan. Regulator dapat memantau risiko sistemik yang terkait dengan keberlanjutan dengan lebih efektif, sementara masyarakat umum dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan atas dampak mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Peningkatan akuntabilitas ini mendorong perusahaan untuk mengelola isu-isu keberlanjutan secara lebih strategis dan bertanggung jawab.

D. Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional di Tengah Krisis Iklim dan Ketidakpastian Global

Dalam menghadapi krisis iklim dan ketidakpastian ekonomi global, ketahanan ekonomi nasional menjadi sangat penting. SPK berkontribusi pada tujuan ini dengan memungkinkan penilaian dan pengelolaan risiko sistemik yang lebih baik terkait keberlanjutan. Ketika perusahaan secara transparan mengungkapkan risiko iklim dan keberlanjutan mereka, pemerintah dan regulator dapat mengidentifikasi kerentanan dalam perekonomian dan mengembangkan kebijakan yang lebih tepat untuk mitigasi dan adaptasi.

IAI memandang SPK bukan hanya sebagai alat kepatuhan, tetapi sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan transparan, SPK membantu membangun fondasi ekonomi yang lebih stabil dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Ini adalah investasi dalam stabilitas jangka panjang dan pertumbuhan yang berkualitas.

E. Pergeseran Paradigma: Dari Pelaporan Sukarela ke Standar Nasional yang Komprehensif

Sebelum hadirnya SPK, praktik pelaporan keberlanjutan di Indonesia cenderung menggunakan berbagai referensi global secara sukarela, seperti GRI Standards atau langsung mengacu pada IFRS S1 dan S2. Di sisi lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 51/2017, yang mewajibkan laporan keberlanjutan bagi sektor jasa keuangan, belum mengatur standar isi secara teknis dan rinci.

PSPK 1 dan PSPK 2 mengisi kekosongan regulasi ini dengan mengadopsi penuh Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS yang disusun oleh ISSB, menjadikannya sebagai standar nasional yang sah. Pergeseran ini menandai transisi penting dari lanskap pelaporan yang terfragmentasi dan sukarela menuju kerangka yang terstandardisasi dan komprehensif. Ini mengurangi kebingungan bagi perusahaan, meningkatkan komparabilitas laporan, dan memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan ekosistem pelaporan keberlanjutan yang lebih matang di Indonesia.

VI. Tantangan Implementasi dan Kesiapan Ekosistem Pelaporan Keberlanjutan

Meskipun Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) membawa manfaat strategis yang besar bagi Indonesia, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keberhasilan adopsi SPK akan sangat bergantung pada kesiapan berbagai pemangku kepentingan dan upaya kolaboratif untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

A. Kesiapan Perusahaan: Disparitas Kapasitas dan Sumber Daya

Salah satu tantangan utama adalah disparitas signifikan dalam ukuran dan tingkat kematangan perusahaan di Indonesia terkait pelaporan keberlanjutan. Perusahaan besar dan yang lebih mapan cenderung memiliki sumber daya, infrastruktur, dan kesiapan yang lebih tinggi untuk mengadopsi standar baru. Mereka mungkin telah memiliki pengalaman dengan kerangka pelaporan sukarela seperti GRI atau TCFD. Namun, perusahaan dengan skala yang lebih kecil, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dalam memenuhi persyaratan SPK yang komprehensif.

Implementasi SPK memerlukan waktu dan usaha yang substansial dari sisi sumber daya manusia, sistem informasi, dan infrastruktur pendukung. Perusahaan perlu membangun kapasitas internal untuk mengidentifikasi risiko dan peluang keberlanjutan, mengumpulkan data yang relevan, mengintegrasikannya dengan proses manajemen risiko dan strategi bisnis, serta menyusun laporan yang akurat dan sesuai standar. Keterbatasan sumber daya finansial dan teknis pada entitas yang lebih kecil dapat menjadi hambatan serius dalam mencapai kepatuhan. Disparitas kesiapan ini menyoroti dilema yang signifikan bagi UMKM. Sementara korporasi besar mungkin lebih mudah beradaptasi, UMKM seringkali kekurangan sumber daya finansial, modal manusia, dan infrastruktur teknis untuk menerapkan standar pelaporan yang kompleks. Jika tidak ditangani secara memadai melalui dukungan yang disesuaikan dan persyaratan bertahap, hal ini dapat menciptakan sistem dua tingkat atau menghambat adopsi SPK yang lebih luas.

B. Sinkronisasi Regulasi: Harmonisasi dengan POJK 51/2017 dan Peran Regulator Lain

Meskipun SPK telah diterbitkan, tantangan signifikan lainnya adalah sinkronisasi dengan regulasi yang sudah ada, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan. POJK 51/2017 memang mewajibkan laporan keberlanjutan bagi sektor jasa keuangan, namun belum mengatur standar isi secara teknis dan rinci. Hal ini dapat menyebabkan ketidakselarasan antara cakupan pelaporan yang diwajibkan oleh POJK lama dengan persyaratan SPK yang lebih menyeluruh, yang mencakup isu keberlanjutan yang berdampak pada kinerja dan nilai perusahaan, termasuk tata kelola, risiko, dan peluang terkait iklim.

Oleh karena itu, diperlukan revisi POJK 51/2017 dan regulasi terkait lainnya untuk memastikan keselarasan penuh dengan SPK. Revisi ini harus mencakup penentuan entitas yang wajib menyusun laporan keberlanjutan berdasarkan SPK, waktu pelaporan, lokasi pelaporan, serta kewajiban asurans. Tanpa harmonisasi regulasi yang memadai, SPK berisiko beroperasi dalam lanskap hukum yang terfragmentasi, yang dapat merusak efektivitasnya dan berpotensi menciptakan kebingungan atau persyaratan pelaporan yang berlebihan bagi perusahaan.

Kerja sama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan kementerian terkait menjadi sangat penting untuk memastikan ekosistem pelaporan keberlanjutan berjalan dengan baik. OJK, sebagai regulator sektor jasa keuangan, memiliki peran krusial dalam meregulasi penerapan asurans atas pelaporan keberlanjutan, termasuk penentuan kewajiban asurans, ruang lingkup, dan tingkat asurans yang diwajibkan. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan juga memiliki peran dalam pengkinian regulasi yang relevan dengan pelaporan keberlanjutan di bawah kewenangan masing-masing. Keterpaduan regulasi ini merupakan prasyarat untuk efektivitas SPK dan untuk menghindari "arbitrase regulasi."

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Kebutuhan Pelatihan, Sertifikasi, dan Reformasi Kurikulum Pendidikan

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar fundamental bagi keberhasilan implementasi SPK. Saat ini, masih terdapat minimnya perguruan tinggi yang menjadikan pelaporan keberlanjutan dan standar IFRS S1 & S2 sebagai bagian dari kurikulum wajib. Hal ini menciptakan kesenjangan kompetensi di kalangan lulusan baru, yang dituntut untuk memahami bagaimana isu-isu ESG berdampak pada strategi dan risiko bisnis.

Dalam jangka pendek, pengembangan program sertifikasi dan pelatihan profesional menjadi langkah krusial untuk membekali para profesional yang sudah aktif di industri dengan kompetensi teknis dan etika yang dibutuhkan untuk menyusun dan menganalisis laporan keberlanjutan sesuai SPK. Namun, dalam jangka panjang, solusi ini tidak akan cukup tanpa reformasi kurikulum pendidikan tinggi, khususnya di bidang akuntansi dan bisnis. Peran IAI Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPd) sangat vital dalam mendorong integrasi pelaporan keberlanjutan ke dalam struktur pendidikan formal. Kolaborasi antara akademisi dan asosiasi profesi diperlukan agar pendidikan dan praktik profesional berjalan seiring.

Kekurangan profesional yang terlatih dengan baik dalam menyiapkan, menganalisis, dan menjamin laporan keberlanjutan akan menjadi hambatan utama. Ini menunjukkan adanya kesenjangan sistemik dalam infrastruktur pendidikan dan pengembangan profesional, yang memerlukan upaya terkoordinasi dan jangka panjang untuk membangun kapasitas secara menyeluruh.

D. Kesiapan Asurans (Assurance): Urgensi Verifikasi Independen dan Regulasi Terkait

Integritas dan kredibilitas laporan keberlanjutan sangat bergantung pada proses verifikasi independen atau asurans. Saat ini, audit atau bentuk asurans lain atas laporan keberlanjutan masih bersifat sukarela di Indonesia. Tanpa adanya landasan hukum yang jelas untuk praktik asurans, kredibilitas pelaporan dapat dipertanyakan oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Oleh karena itu, sangat penting untuk meregulasi kewajiban asurans atas laporan keberlanjutan. OJK dan Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam menetapkan regulasi ini, termasuk penentuan entitas yang wajib diaudit, ruang lingkup laporan yang harus diasuransikan, dan tingkat asurans yang diwajibkan. Profesi auditor, baik internal maupun eksternal, memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan, transparansi, dan efisiensi operasional organisasi dalam konteks SPK. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan opini atas laporan keuangan dan mengomunikasikannya berdasarkan temuan audit. Tanpa asurans independen, kualitas dan kepercayaan terhadap laporan keberlanjutan, bahkan yang sesuai dengan SPK, akan dipertanyakan oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya. Ini merusak tujuan inti standar, yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mewajibkan dan meregulasi asurans sangat penting untuk membangun kepercayaan pasar dan mencegah "greenwashing."

E. Data dan Infrastruktur Pendukung

Tantangan lainnya adalah ketersediaan dan kualitas data keberlanjutan. Mengumpulkan data yang konsisten, akurat, dan granular, terutama untuk isu-isu yang kompleks seperti emisi Lingkup 3 atau dampak rantai pasok, bisa menjadi sangat sulit, terutama bagi perusahaan yang belum memiliki sistem pengumpulan data yang matang. Selain itu, diperlukan infrastruktur teknologi yang kuat untuk mendukung pengumpulan, pemrosesan, dan pelaporan data keberlanjutan secara efisien. Perusahaan perlu berinvestasi dalam sistem IT dan platform yang dapat mengelola volume data yang besar dan kompleks ini. Teknologi dapat menjadi akselerator untuk kepatuhan dan penciptaan nilai. Dengan memanfaatkan analitik canggih dan platform pelaporan, perusahaan dapat bergerak melampaui sekadar pengungkapan untuk secara aktif mengelola dan mengoptimalkan kinerja keberlanjutan mereka, mengubah kepatuhan menjadi sumber keunggulan kompetitif.

F. Tabel 4: Tantangan Utama dan Solusi Implementasi SPK

VII. Peran Pemangku Kepentingan dalam Ekosistem SPK

Keberhasilan implementasi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) di Indonesia adalah upaya kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Setiap pihak memiliki peran krusial dalam membangun dan memelihara ekosistem pelaporan keberlanjutan yang kuat dan efektif.

A. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Keberlanjutan (DSK)

IAI, melalui Dewan Standar Keberlanjutan (DSK), memegang peran sentral sebagai standard setter utama untuk SPK di Indonesia. Tanggung jawab mereka mencakup pengembangan, ratifikasi, dan diseminasi PSPK 1 dan PSPK 2. IAI juga aktif dalam upaya peningkatan kapasitas profesi akuntan, termasuk melalui pengembangan jalur sertifikasi dan modul pendidikan yang relevan dengan pelaporan keberlanjutan. Proses penyusunan standar yang dilakukan IAI bersifat inklusif dan partisipatif, melibatkan dengar pendapat publik dan masukan dari beragam pemangku kepentingan, yang mencerminkan prinsip tata kelola yang baik.

B. Regulator: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan

Ketiga lembaga regulator ini adalah orkestrator utama dalam ekosistem pelaporan keberlanjutan.

• Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK memiliki peran vital dalam meregulasi sektor jasa keuangan dan pasar modal. Untuk mendukung implementasi SPK, OJK perlu merevisi POJK 51/2017 dan regulasi terkait lainnya guna memastikan keselarasan dengan SPK, termasuk penentuan entitas yang wajib melaporkan, waktu pelaporan, lokasi pelaporan, dan kewajiban asurans. OJK juga bertanggung jawab untuk meregulasi penerapan asurans atas pelaporan keberlanjutan, termasuk ruang lingkup dan tingkat asurans yang diwajibkan.

• Bank Indonesia (BI): BI berperan dalam mempromosikan keuangan berkelanjutan dan mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam kebijakan moneter dan makroprudensial. Keterlibatan BI dalam peluncuran SPK menunjukkan komitmennya untuk mendukung kerangka pelaporan ini sebagai bagian dari stabilitas sistem keuangan nasional.

• Kementerian Keuangan: Kementerian Keuangan memiliki peran dalam kebijakan fiskal yang lebih luas, termasuk pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan potensi regulasi profesi penyedia jasa asurans untuk laporan keberlanjutan.

Koordinasi yang erat dan tindakan terpadu dari ketiga regulator ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan regulasi yang kohesif, yang mendorong dan menegakkan adopsi SPK, serta memastikan stabilitas dan integritas pasar.

C. Profesi Akuntan dan Auditor (Internal dan Eksternal)

Profesi akuntan dan auditor memegang peran ganda yang krusial. Akuntan profesional bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan SPK, memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar. Sementara itu, auditor, baik internal maupun eksternal, berperan penting dalam memberikan asurans independen atas laporan keberlanjutan, yang esensial untuk membangun integritas dan kredibilitas informasi yang diungkapkan.

Untuk memenuhi tuntutan baru ini, pengembangan kompetensi berkelanjutan sangat diperlukan. Ini mencakup pelatihan dan sertifikasi dalam pelaporan keberlanjutan, pemahaman mendalam tentang IFRS S1 dan S2, serta praktik asurans yang relevan.

D. Perusahaan dan Pelaku Industri

Perusahaan dan pelaku industri adalah pihak yang secara langsung akan menerapkan SPK. Mereka bertanggung jawab untuk menyesuaikan tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan proses pengumpulan data internal mereka agar sesuai dengan persyaratan SPK. Ini melibatkan investasi dalam sistem, pelatihan karyawan, dan integrasi isu keberlanjutan ke dalam model bisnis inti. Asosiasi industri juga memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi, memfasilitasi pembelajaran antar-perusahaan, dan menyuarakan tantangan implementasi kepada pembuat kebijakan.

E. Akademisi dan Lembaga Pendidikan

Akademisi dan lembaga pendidikan memiliki peran vital dalam mempersiapkan generasi profesional masa depan. Mereka harus mempercepat reformasi kurikulum pendidikan tinggi, khususnya di bidang akuntansi dan bisnis, untuk mengintegrasikan pelaporan keberlanjutan dan standar IFRS S1/S2. Selain itu, penelitian akademis sangat penting untuk menganalisis dampak implementasi SPK, mengidentifikasi praktik terbaik, dan memberikan wawasan berbasis bukti untuk pengembangan kebijakan di masa depan. Kolaborasi antara akademisi dan praktisi dapat mempercepat transfer pengetahuan dan inovasi.

F. Investor dan Pasar Modal

Investor dan pasar modal adalah pendorong utama di balik kebutuhan akan informasi keberlanjutan yang transparan. Mereka menggunakan laporan yang sesuai dengan SPK untuk membuat keputusan alokasi modal yang lebih terinformasi, mengarahkan investasi ke perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap praktik berkelanjutan. Dengan demikian, mereka memainkan peran penting dalam memberikan sinyal pasar yang kuat kepada perusahaan untuk memprioritaskan dan melaporkan kinerja keberlanjutan secara kredibel.

VIII. Prospek dan Rekomendasi untuk Masa Depan Pelaporan Keberlanjutan di Indonesia

Peluncuran Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) oleh IAI adalah awal dari perjalanan panjang menuju ekosistem pelaporan keberlanjutan yang matang di Indonesia. Prospek masa depan akan sangat bergantung pada bagaimana tantangan diatasi dan peluang inovasi dimanfaatkan.

A. Langkah Selanjutnya dalam Peta Jalan SPK

Peta Jalan SPK telah menggariskan beberapa langkah penting ke depan. Salah satunya adalah penelaahan pasca-implementasi (post-implementation review) terhadap informasi "selain iklim" (beyond climate) yang saat ini bersifat sukarela. Penelaahan ini akan dilakukan sepanjang tahun 2027 hingga 2029 dan akan menjadi dasar untuk menentukan apakah pengungkapan aspek-aspek ini akan menjadi wajib di masa mendatang. Pendekatan bertahap ini menunjukkan komitmen IAI untuk mengembangkan standar secara adaptif, mempertimbangkan kesiapan ekosistem dan perkembangan praktik global.

Selain itu, DSK IAI akan terus memantau perkembangan standar internasional dan kebutuhan domestik untuk potensi pengembangan standar tambahan di luar fokus iklim saat ini. Ini mungkin termasuk standar yang lebih rinci tentang keanekaragaman hayati, modal manusia, atau isu-isu sosial lainnya yang semakin relevan bagi investor dan pemangku kepentingan.

B. Peluang Inovasi dan Teknologi dalam Pelaporan Keberlanjutan

Teknologi memiliki potensi besar untuk menjadi akselerator dalam implementasi SPK dan meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan. Kemajuan teknologi telah menghasilkan proliferasi alat, platform, dan data yang dapat membantu perusahaan dalam perjalanan pelaporan mereka.

• Solusi Manajemen Data: Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan perangkat lunak ESG khusus untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan data keberlanjutan secara lebih efisien dan akurat. Sistem ini dapat mengotomatisasi pengumpulan data dari berbagai sumber, melakukan analisis kompleks, dan menghasilkan laporan yang sesuai dengan standar SPK.

• Peningkatan Transparansi dan Aksesibilitas: Platform digital dapat meningkatkan kegunaan dan aksesibilitas laporan keberlanjutan bagi pemangku kepentingan. Data yang disajikan dalam format yang interaktif dan mudah diakses dapat membantu investor dan pihak lain untuk memahami informasi keberlanjutan dengan lebih baik dan mengintegrasikannya ke dalam keputusan mereka.

Pemanfaatan teknologi tidak hanya akan membantu perusahaan memenuhi persyaratan kepatuhan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dari data keberlanjutan. Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak melampaui sekadar pengungkapan untuk secara aktif mengelola dan mengoptimalkan kinerja keberlanjutan mereka, mengubah kepatuhan menjadi sumber keunggulan kompetitif.

C. Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah, Regulator, dan Dunia Usaha

Untuk memastikan keberhasilan implementasi SPK dan memaksimalkan manfaatnya bagi Indonesia, beberapa rekomendasi strategis perlu dipertimbangkan:

• Untuk Pemerintah dan Regulator:

  • Percepat Penyelarasan Regulasi: Prioritaskan revisi POJK 51/2017 dan regulasi lain yang relevan untuk memastikan sinkronisasi penuh dengan SPK. Hal ini akan menciptakan kerangka hukum yang kohesif dan mengurangi kebingungan bagi pelaku usaha.

  • Wajibkan Asurans: Tetapkan regulasi yang jelas untuk asurans independen wajib atas laporan keberlanjutan, termasuk ruang lingkup dan tingkat asurans yang diperlukan. Ini akan meningkatkan kredibilitas laporan dan kepercayaan pasar.

  • Insentif Adopsi: Pertimbangkan untuk memberikan insentif bagi perusahaan yang mengadopsi SPK lebih awal dan mengembangkan mekanisme dukungan yang disesuaikan untuk UMKM dalam proses transisi.

  • Pengembangan Infrastruktur Data Nasional: Investasi dalam infrastruktur data nasional yang kuat untuk mendukung pengumpulan, agregasi, dan analisis data keberlanjutan di tingkat makro.

• Untuk Dunia Usaha:

  • Persiapan Proaktif: Perusahaan didorong untuk memulai persiapan sedini mungkin, bahkan sebelum tanggal efektif wajib, untuk mengidentifikasi kesenjangan, membangun kapasitas, dan menguji proses pelaporan.

  • Integrasi Keberlanjutan: Jadikan isu keberlanjutan sebagai bagian integral dari strategi bisnis inti, tata kelola, dan manajemen risiko, bukan sebagai fungsi terpisah.

  • Investasi dalam Modal Manusia: Prioritaskan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi karyawan yang terlibat dalam pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan keberlanjutan.

• Untuk Akademisi dan Badan Profesional:

  • Integrasi Kurikulum: Dorong integrasi cepat SPK dan standar ISSB ke dalam program pendidikan akuntansi dan bisnis di perguruan tinggi.

  • Kolaborasi Penelitian: Tingkatkan kolaborasi penelitian untuk menganalisis dampak finansial dan non-finansial dari pengungkapan keberlanjutan dalam konteks Indonesia, yang dapat menginformasikan pengembangan standar dan kebijakan di masa depan.

D. Peran Indonesia dalam Arsitektur Pelaporan Keberlanjutan Global

Dengan adopsi SPK yang selaras dengan standar ISSB, Indonesia memiliki peluang unik untuk muncul sebagai pemimpin dalam keuangan dan pelaporan berkelanjutan di kawasan ASEAN dan sekitarnya. Dengan menunjukkan implementasi SPK yang kuat dan kredibel, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang sedang dalam proses mengembangkan kerangka pelaporan keberlanjutan mereka sendiri.

Pengalaman Indonesia dalam mengadaptasi standar global ke dalam konteks domestik, sambil mengatasi tantangan kesiapan dan regulasi, dapat menjadi kontribusi berharga bagi dialog global tentang evolusi kerangka pelaporan keberlanjutan. Ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain yang bertanggung jawab dan berpengaruh dalam upaya global menuju pembangunan berkelanjutan.

IX. Kesimpulan

Peluncuran Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 11 Agustus 2025 merupakan langkah monumental yang mentransformasi lanskap pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Dengan meratifikasi PSPK 1 dan PSPK 2 yang mengadopsi penuh IFRS S1 dan IFRS S2 dari ISSB, Indonesia telah secara tegas memposisikan dirinya dalam arsitektur pelaporan keberlanjutan global.

SPK adalah bukti nyata komitmen Indonesia terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan berkelanjutan. Standar ini tidak hanya akan meningkatkan kredibilitas dan komparabilitas laporan korporasi, tetapi juga akan mempercepat akses perusahaan Indonesia terhadap pembiayaan hijau, memperkuat daya saing mereka di pasar global, dan pada akhirnya, mendukung ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan krisis iklim.

Meskipun fondasi telah diletakkan, perjalanan implementasi SPK akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesiapan perusahaan yang bervariasi, kebutuhan akan sinkronisasi regulasi yang komprehensif, pengembangan sumber daya manusia yang memadai, dan penguatan kerangka asurans independen. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan upaya kolektif dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan: IAI sebagai standard setter, regulator seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan, profesi akuntan dan auditor, dunia usaha, akademisi, serta investor.

Keberhasilan SPK pada akhirnya akan bergantung pada kemauan dan kemampuan semua pihak untuk beradaptasi, berinvestasi, dan berkolaborasi. Dengan pendekatan yang strategis dan berkelanjutan, Indonesia dapat tidak hanya memenuhi ekspektasi global, tetapi juga memimpin dalam membentuk masa depan pelaporan keberlanjutan, memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bertanggung jawab untuk generasi mendatang.