Perkuat Fondasi Tata Kelola dan Transparansi, OJK dan IAI Sepakati Perlakuan Akuntansi Aset Kripto sesuai SAK Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sepakat memperkuat fondasi tata kelola dan transparansi sektor aset kripto nasional dengan menerbitkan panduan dalam pelaporan keuangan di sektor aset kripto.

Dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Akuntansi Aset Kripto pada Senin, 20 Oktober 2025 OJK dan IAI resmi meluncurkan Buletin Implementasi 8 tentang Aset Kripto Milik Entitas dan Aset Kripto Pelanggan yang Dititipkan pada Entitas yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia.

Kegiatan ini merupakan inisiatif strategis yang bertujuan menjamin standardisasi penafsiran, konsistensi implementasi, serta peningkatan mutu pelaporan keuangan pada sektor aset kripto, seiring dengan percepatan perkembangan aset keuangan digital di Indonesia.

“Kami betul-betul ingin menghadirkan kondisi yang aman, transparan, dan market integrity sedari awal di ekosistem aset kripto nasional. Salah satunya adalah dengan menghadirkan bagaimana pencatatan akuntansi atas aset kripto ini hadir, tidak hanya bersifat seragam sehingga dapat diperbandingkan antara satu entitas dengan yang lainnya, tapi juga menjadi praktik pencatatan yang proper, dipandang dari kesetaraan dengan standar yang berlaku di regional dan global,” jelas Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK.

Pertumbuhan industri aset kripto nasional kini telah mencapai lebih dari 18 juta pengguna dengan nilai transaksi hingga Rp360,3 Triliun per September 2025. Sehingga sinergi OJK dengan IAI ini adalah langkah strategis yang tepat untuk memastikan praktik akuntansi yang konsisten dan sesuai dengan standar global.

Buletin Implementasi Vol. 8 telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) – IAI pada 25 September 2025 yang merujuk pada IFRIC Agenda Decision “Holding of Cryptocurrencies” dan menyesuaikan dengan konteks industri aset kripto nasional.

Panduan ini diharapkan dapat meminimalkan disparitas penafsiran dan meningkatkan keterbukaan pelaporan keuangan pada entitas yang memiliki aset kripto maupun bertindak sebagai kustodian atas aset kripto milik pelanggan.

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Ardan Adiperdana, menegaskan pentingnya buletin implementasi sebagai acuan bagi profesi akuntansi dan pelaku usaha aset kripto di Indonesia yang akan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kredibilitas pelaporan keuangan di sektor aset digital.

“Hadirnya Buletin Implementasi ini menandai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola, kredibilitas, dan keandalan pelaporan keuangan di sektor aset digital. Melalui penerbitan Buletin Implementasi ini, Indonesia memiliki acuan yang selaras dengan praktik terbaik internasional, tapi sekaligus juga disesuaikan agar relevan dengan konteks lokal,” ujar Ardan.