Indonesia Resmi Menjadi Bagian dari BRICS: Peluang dan Tantangan di Era Multipolar

Indonesia secara resmi telah menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025, sebuah langkah strategis yang diumumkan oleh Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS 2025. Keputusan ini menandai momen penting bagi negara dengan populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menegaskan posisinya di panggung global yang terus berubah. Keanggotaan Indonesia di BRICS pertama kali disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Agustus 2023, namun deklarasi resmi Indonesia ditunda hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terbentuk setelah pemilihan umum Februari 2024. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada Juli 2025, menandai partisipasi pertamanya sebagai anggota penuh.  

BRICS, yang awalnya merupakan akronim untuk Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, telah berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2009. Pada Oktober 2024, BRICS telah menyambut 13 negara mitra tambahan, dan kini beranggotakan sepuluh negara penuh, termasuk Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia. Kelompok ini merepresentasikan sekitar 40% hingga 50% populasi global dan menyumbang 35% hingga 36% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, menjadikannya pemain yang semakin signifikan di panggung internasional.  

BRICS+, dengan anggota barunya termasuk Indonesia, kini menyumbang 36% dari PDB global, bahkan melampaui PDB gabungan G7 dan Uni Eropa. Angka ini menunjukkan pergeseran signifikan dalam pusat gravitasi ekonomi dunia dari negara-negara maju tradisional ke negara-negara berkembang. Keanggotaan Indonesia di BRICS bukan hanya tentang keuntungan individu yang mungkin diperoleh, tetapi juga tentang bergabung dengan sebuah blok yang secara kolektif menantang dominasi ekonomi dan politik Barat yang sudah lama ada. Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat suara Global Selatan. Perdana Menteri India, Narendra Modi, dalam KTT BRICS, juga secara terbuka mengkritik "standar ganda" dan institusi global yang "usang," menunjukkan bahwa agenda BRICS melampaui sekadar ekonomi, mencakup juga reformasi tata kelola global. Oleh karena itu, keanggotaan Indonesia di BRICS secara fundamental menandakan pengakuan dan partisipasi aktif Indonesia dalam tatanan dunia multipolar yang sedang terbentuk, bukan hanya sebagai pengamat tetapi sebagai pemain yang aktif membentuk dinamika global.  

Konteks Keanggotaan BRICS Indonesia

BRICS didirikan pada tahun 2009 dan telah memperluas keanggotaannya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang menjadi anggota penuh, meskipun negara-negara lain di kawasan seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand juga telah diundang sebagai negara mitra. Ekspansi ini secara jelas mencerminkan tujuan BRICS untuk meningkatkan representasi dari Global Selatan dan memperkuat pengaruh kolektif negara-negara berkembang.  

Dengan ekonomi terbesar dan populasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi strategis yang unik. Keanggotaannya di BRICS memperkuat perannya sebagai advokat bagi Global Selatan dan mitra penting dalam mempromosikan kerangka tata kelola global yang lebih inklusif. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS didorong oleh beberapa motivasi utama. Pertama, Indonesia melihat keanggotaan ini sebagai sarana untuk mendiversifikasi kemitraan ekonomi dan mengakses mekanisme keuangan alternatif di luar institusi tradisional yang didominasi Barat. Kedua, keanggotaan ini bertujuan untuk memperkuat posisi ekonomi, politik, dan geopolitik Indonesia di tengah polarisasi global yang semakin nyata antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketiga, keanggotaan BRICS sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi ambisius Presiden Prabowo Subianto sebesar 8% dan kebutuhan akan sumber daya serta kemitraan signifikan untuk mencapai tujuan ini, termasuk dalam pengembangan infrastruktur dan ketahanan pangan.  

Meskipun mantan Presiden Joko Widodo sempat ragu untuk bergabung karena kekhawatiran akan mengancam kebijakan non-blok Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru menjadikan keanggotaan ini sebagai inisiatif langsung. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya pertimbangan yang mendalam mengenai implikasi keanggotaan BRICS terhadap prinsip "bebas aktif" Indonesia. Namun, Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa keanggotaan BRICS adalah "perwujudan kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dan aktif". Dalam dunia yang semakin multipolar, relevansi suatu negara tidak lagi hanya didefinisikan oleh pilihan aliansi, tetapi oleh kemampuannya untuk menjembatani berbagai kepentingan. Bergabung dengan BRICS memungkinkan Indonesia memperluas ruang manuver strategisnya, memperluas pengaruh, memperkuat daya tawar, dan mendiversifikasi kemitraan di luar sekutu tradisional Barat. Oleh karena itu, keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS bukanlah pengabaian kebijakan "bebas aktif", melainkan sebuah adaptasi dan perluasan interpretasi dari kebijakan tersebut di era yang semakin terfragmentasi. Ini merupakan langkah pragmatis untuk memaksimalkan kepentingan nasional dengan membuka akses ke peluang baru tanpa mengikat diri secara eksklusif pada satu blok kekuatan.  

Peluang Ekonomi dan Geopolitik bagi Indonesia

Keanggotaan Indonesia di BRICS membuka berbagai peluang signifikan, baik dari segi ekonomi maupun geopolitik.

Akses Pembiayaan dan Investasi

Salah satu daya tarik utama BRICS bagi Indonesia adalah akses ke New Development Bank (NDB). NDB, bank pembangunan yang didirikan oleh anggota BRICS, menawarkan sumber pinjaman yang lebih terdiversifikasi dan fleksibel dibandingkan institusi keuangan Barat seperti Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Dunia. NDB saat ini menangani sekitar 120 proyek senilai US$39 miliar yang berfokus pada energi bersih, infrastruktur, ekonomi hijau, dan keberlanjutan. Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi aktif dalam NDB guna mengakses pembiayaan pembangunan yang sejalan dengan agenda transformasi hijau dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Fleksibilitas NDB dalam hal jatuh tempo pinjaman, masa tenggang, dan persyaratan pembayaran, serta risiko suku bunga yang moderat, sangat menarik bagi Indonesia yang membutuhkan sumber daya besar untuk proyek-proyek strategis nasional.  

Selain itu, keanggotaan BRICS diharapkan dapat menarik lebih banyak Investasi Langsung Asing (FDI) ke Indonesia. Investasi ini diproyeksikan akan mengalir ke sektor-sektor kunci seperti manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi digital, yang pada gilirannya dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperkuat kelas menengah di Indonesia.  

Diversifikasi Perdagangan dan Sistem Pembayaran

BRICS membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mendiversifikasi pasar ekspor komoditas utama seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, karet, dan gas alam ke mitra non-tradisional seperti India, Rusia, dan Brasil. Perdagangan dengan negara-negara BRICS sudah menunjukkan peningkatan, misalnya ekspor gandum Rusia ke Indonesia melonjak 22% pada tahun 2024.  

Secara inovatif, sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Indonesia menjadi fondasi kuat untuk partisipasi negara dalam pengembangan sistem pembayaran lintas batas BRICS. Bank Indonesia secara aktif terlibat dalam diskusi untuk membangun sistem pembayaran yang cepat, terjangkau, efisien, dan berbasis mata uang lokal, dengan QRIS berpotensi menjadi model percontohan interoperabilitas. Ini sejalan dengan upaya BRICS untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran yang didominasi dolar AS.  

Kerja Sama Teknologi dan Pembangunan Berkelanjutan

Indonesia mengundang negara-negara BRICS untuk meningkatkan kolaborasi dalam mengatasi krisis iklim, khususnya mempercepat transisi ke energi bersih. Fokus pada hidrogen dan teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS) sejalan dengan target net-zero Indonesia. BRICS juga menawarkan peluang kolaborasi dalam teknologi pertanian dan inovasi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian Indonesia, mendukung prioritas ketahanan pangan nasional. Selain itu, keahlian Indonesia dalam ketahanan bencana dan transformasi digital dapat memperkuat perannya sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan di dalam blok BRICS.  

Peningkatan Pengaruh Geopolitik

Keanggotaan BRICS memperkuat posisi Indonesia di arena global dan menggarisbawahi pentingnya kerja sama antar negara untuk stabilitas dan kemakmuran dunia. Ini memberikan ruang strategis baru bagi Indonesia untuk memperluas pengaruh dan memperkuat daya tawarnya dalam negosiasi internasional. Indonesia dapat menggunakan platform BRICS untuk mengadvokasi tatanan global yang lebih inklusif dan adil, serta mendukung reformasi institusi tata kelola global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Presiden Brasil, Lula da Silva, bahkan menyebut BRICS sebagai "pewaris Konferensi Bandung" dalam pencarian tatanan internasional multipolar, sebuah narasi yang sangat beresonansi dengan sejarah diplomasi Indonesia.  

Keanggotaan BRICS juga dapat berfungsi sebagai katalisator modernisasi ekonomi Indonesia. Indonesia memiliki Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang tinggi, yang berarti investasi tidak selalu efisien. Anggota BRICS seperti Tiongkok dan India memiliki keahlian dalam pengembangan industri dan infrastruktur yang hemat biaya. NDB juga fokus pada proyek-proyek infrastruktur dan energi hijau. Melalui kemitraan teknologi dan keuangan dalam BRICS, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan kekayaan. Ini bukan hanya tentang mendapatkan dana, tetapi juga tentang transfer pengetahuan dan praktik terbaik yang dapat membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ambisius dan memodernisasi industrinya. Oleh karena itu, keanggotaan BRICS menawarkan lebih dari sekadar akses pasar atau pendanaan; ia menyediakan platform untuk peningkatan kapasitas dan efisiensi ekonomi domestik melalui kolaborasi yang ditargetkan, yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia.  

Berikut adalah perbandingan beberapa indikator ekonomi utama antara BRICS+ dan G7, yang menyoroti pergeseran kekuatan ekonomi global:

Tabel 1: Perbandingan BRICS+ dan G7 (Indikator Ekonomi Utama)

Catatan: Data PDB Global (PPP) untuk G7 adalah proyeksi IMF untuk tahun 2027, menunjukkan tren penurunan pangsa dibandingkan BRICS+.

Tantangan dan Risiko yang Dihadapi Indonesia

Meskipun peluang yang ditawarkan sangat besar, keanggotaan Indonesia di BRICS juga membawa sejumlah tantangan dan risiko yang memerlukan navigasi yang cermat.

Menjaga Kebijakan Luar Negeri "Bebas Aktif"

Indonesia secara historis sangat berkomitmen pada kebijakan non-blok atau "bebas aktif", sebuah prinsip yang berakar kuat dalam sejarah diplomasi negara sejak Konferensi Bandung 1955. Namun, BRICS dipandang oleh beberapa pihak sebagai penantang hegemoni Barat, yang dapat menimbulkan persepsi potensi pergeseran aliansi Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa keanggotaan BRICS dapat mengarahkan Indonesia menjauh dari prinsip non-alignment-nya, yang berpotensi menyulitkan hubungan diplomatik dengan kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa.  

Salah satu tantangan paling nyata adalah ancaman tarif dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif tambahan 10% pada negara-negara anggota BRICS yang dianggap mendukung "kebijakan anti-Amerika," di atas tarif yang sudah ada. Misalnya, Indonesia menghadapi tarif 32% yang mungkin direvisi jika tidak ada kesepakatan dengan AS sebelum Agustus 2025. Ancaman ini menciptakan posisi yang canggung dan sulit bagi Indonesia, terutama mengingat AS adalah mitra dagang terbesar kedua Indonesia, dengan ekspor senilai US$24 miliar pada tahun 2024. Indonesia menyatakan keyakinan penuh pada tim negosiatornya untuk mencapai kesepakatan tarif timbal balik dengan AS, meskipun keputusan akhir ada pada Presiden Trump.  

Bergabung dengan BRICS, di satu sisi, memperkuat posisi Indonesia di Global Selatan. Di sisi lain, hal ini memicu ancaman tarif dari AS dan kekhawatiran di kalangan sekutu Barat. Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks untuk mempertahankan "bebas aktif" di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Ini bukan lagi sekadar menyeimbangkan, tetapi juga mengelola risiko diplomatik dan ekonomi yang nyata. Keberhasilan Indonesia akan bergantung pada kemampuannya untuk meyakinkan kedua belah pihak bahwa keanggotaannya di BRICS adalah tentang diversifikasi dan kemandirian, bukan tentang memilih pihak. Ini akan memerlukan diplomasi yang sangat cermat dan kemampuan negosiasi yang kuat. Oleh karena itu, keanggotaan BRICS menguji batas-batas kebijakan "bebas aktif" Indonesia di era di mana garis-garis aliansi global menjadi semakin kabur namun juga semakin menuntut kejelasan posisi.

Ketergantungan Ekonomi dan Persaingan Internal BRICS

Dalam konteks ekonomi, terdapat risiko peningkatan ketergantungan pada Tiongkok, yang mendominasi dua pertiga dari total PDB BRICS. Hal ini dapat menyebabkan hubungan ekonomi yang tidak seimbang bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia mungkin menghadapi persaingan dengan anggota BRICS lain di sektor komoditas serupa, seperti CPO atau batu bara, yang dapat memengaruhi pangsa pasar dan harga.  

Dampak Regional dan Hubungan ASEAN

Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh. Dengan Thailand dan Malaysia yang juga menunjukkan minat atau telah menjadi negara mitra, ada potensi pergeseran keseimbangan kekuatan di dalam ASEAN dan pembentukan "kaukus" baru. Hal ini dapat memengaruhi sikap kolektif ASEAN terhadap isu-isu global dan berpotensi menimbulkan ketegangan internal. Indonesia perlu dengan hati-hati menyeimbangkan aspirasi BRICS-nya dengan komitmen dan peran kepemimpinannya di ASEAN untuk menjaga kohesi regional.  

Strategi Indonesia: Menjadi Jembatan di Tengah Polarisasi Global

Menyadari kompleksitas lanskap geopolitik saat ini, Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan agar Indonesia bertindak sebagai "pembangun jembatan" antara Global Selatan dan Global Utara. Strategi ini dirancang untuk mengurangi ketegangan antara negara berkembang dan negara maju, dengan tujuan mencegah BRICS menjadi kekuatan oposisi yang memperdalam perpecahan global.  

Untuk menjaga netralitasnya dan mendukung strategi "pembangun jembatan" ini, Indonesia tidak hanya bergabung dengan BRICS tetapi juga menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). OECD mencakup negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris, sehingga upaya keanggotaan ganda ini adalah cara untuk menjaga keseimbangan antara Barat dan Global Selatan.  

Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, secara aktif mencari peran yang lebih besar di panggung global. BRICS menawarkan platform untuk memperkuat suara Global Selatan dan mempromosikan reformasi tata kelola global. Dengan mengusulkan diri sebagai "pembangun jembatan" dan mengejar keanggotaan ganda di BRICS dan OECD, Indonesia secara efektif mengklaim peran kepemimpinan sebagai "middle power" yang mampu menavigasi dan memengaruhi dinamika kekuatan global yang kompleks. Ini bukan hanya tentang kepentingan nasional, tetapi juga tentang ambisi Indonesia untuk membentuk tatanan internasional yang lebih adil dan seimbang, sejalan dengan semangat Konferensi Bandung. Keanggotaan BRICS adalah manifestasi ambisi Indonesia untuk melampaui peran regionalnya dan menjadi pemain global yang berpengaruh, menggunakan diplomasi multi-arah untuk mencapai tujuan strategisnya.  

Untuk memastikan partisipasi yang efektif dan memberikan manfaat nyata, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas kelembagaannya untuk terlibat secara mendalam dalam diskusi teknis dan kebijakan di dalam BRICS. Koordinasi lintas lembaga pemerintah dan kolaborasi dengan sektor swasta serta masyarakat sipil akan menjadi kunci. Selain itu, disarankan untuk menggunakan strategi diplomasi inklusif berbasis ASEAN untuk mengelola ketegangan internal BRICS, seperti persaingan Sino-India, dan memastikan bahwa BRICS tidak menjadi kekuatan yang memecah belah.  

Berikut adalah ringkasan peluang dan tantangan utama yang dihadapi Indonesia dengan keanggotaan BRICS:

Tabel 2: Peluang dan Tantangan Utama Keanggotaan BRICS bagi Indonesia

Kesimpulan: Prospek Indonesia di Era BRICS

Keanggotaan Indonesia di BRICS adalah langkah strategis yang berani, mencerminkan ambisinya untuk memperkuat posisi ekonomi dan geopolitiknya di tengah dunia yang semakin multipolar. Ini membuka pintu bagi peluang signifikan dalam pembiayaan infrastruktur, diversifikasi perdagangan, dan kerja sama teknologi, sekaligus memperkuat suaranya di Global Selatan.

Namun, jalan ke depan penuh tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan kebijakan luar negeri "bebas aktif" di tengah tekanan geopolitik dan risiko ekonomi yang nyata. Keberhasilan Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan diplomatiknya untuk menavigasi hubungan yang kompleks dengan anggota BRICS dan mitra Barat, serta mengelola dinamika internal blok yang beragam. Indonesia harus terus menekankan komitmennya terhadap multilateralisme dan kerja sama yang inklusif, memastikan bahwa keanggotaannya di BRICS berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan nasional tanpa mengorbankan kemitraan yang ada. Ini adalah pertaruhan generasi pada pasar yang siap memimpin babak pertumbuhan Asia berikutnya